Berita Populer

Berita Terbaru

APBD Terbatas, Pemprov Kaltara Fokus Program Prioritas di 2027
Sekprov Tekankan Tata Kelola Kolaboratif untuk Capai Target Pembangunan 2027
Jorge Martin Sulit Kejar Acosta karena Ban Hancur, Puas Finis Kedua
Man City Satu-satunya yang Masih Sempurna
BIG Downhill 2026 Hadirkan Aksi Ekstrem dan Kecepatan Tinggi
Soft Tenis Tambah Perunggu, Indonesia Koleksi Tiga Medali di Asian Games 2026

ARTIKEL

Pengiriman Logistik Hingga Kolaborasi Lintas Sektor, Pemerintah Gerak Cepat Tangani Pascagempa di NTT

JAKARTA, MP – Pemerintah terus mendorong percepatan penanganan pascagempa bumi di sejumlah wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu, 16 Agustus 2026, menyampaikan bahwa hingga Sabtu, 15 Agustus 2026, malam, pemerintah telah mengirimkan total 27 ton logistik ke wilayah terdampak bencana.

“Ini adalah kloter terakhir penerbangan hari Sabtu. Dari total 27 ton logistik sudah terkirim ke NTT dengan berbagai kloter penerbangan Hercules di hari itu juga,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Selain pengiriman logistik, Seskab Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus mendorong kerja sama lintas sektor untuk memastikan penanganan pascagempa berjalan cepat dan tepat sasaran. Presiden juga telah memerintahkan jajaran terkait untuk melihat secara langsung kondisi di lokasi bencana.

“Presiden Prabowo juga telah memerintahkan Menko PMK, Mendagri, Menteri PU, Kepala BNPB, dan Kepala Basarnas serta Wamen Kesehatan dan Wamen Sosial beserta unsur PLN, Pertamina, dan Telkom untuk langsung terbang ke NTT pada hari kejadian untuk sesegera mungkin memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran,” tulis Seskab Teddy.

Seskab Teddy juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan pascagempa dengan mengerahkan personel TNI dan Polri untuk membantu proses pemulihan dan evakuasi di wilayah terdampak.

“Selain itu, langsung di hari kejadian, TNI Polri telah mengerahkan lebih dari 3.500 prajurit TNI Polri ke berbagai daerah di Flores pada hari Sabtu, disebar ke Manggarai, Maumere, Flores, dan daerah terdampak lainnya di NTT,” pungkasnya. (BPMI SETPRES)

Gempa Magnitudo 7,7 Guncang NTT, Warga Diminta Menjauh 1 Km dari Pantai

JAKARTA, MP –  Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah sekitar Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026 pagi. Gempa tersebut memicu peringatan dini tsunami dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Mengacu laman BMKG, gempa terjadi pada pukul 04.58 WIB dengan pusat gempa berada sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Nagekeo, NTT. BMKG mencatat gempa berada pada kedalaman 15 kilometer.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengimbau masyarakat, terutama yang berada di wilayah pesisir, segera menjauh dari pantai.

“Pertama harus menjauhi pantai. Kalau melihat situasi saat ini hrus menjauhi pantai,” kata Abdul dikutip dari Breaking News Metro TV, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Gempa M7,7 Berpusat di Dekat Mbay Nagekeo

Berdasarkan pembaruan BMKG mencatat koordinat gempa berada di 8,41 derajat Lintang Selatan dan 121,39 derajat Bujur Timur.

Gempa berkekuatan besar dan relatif dangkal tersebut kemudian memicu peringatan dini tsunami.

BMKG mencatat sejumlah wilayah berpotensi terdampak, yakni NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

“Berpotensi tsunami di wilayah NTB, NTT, SULSEL, SULTRA,” tulis BMKG.

Gelombang Tsunami Terdeteksi di Sejumlah Wilayah

Dalam pembaruan peringatan dini tsunami yang dirilis BMKG, gelombang tsunami telah terdeteksi di sejumlah lokasi.

BMKG mencatat gelombang antara lain terdeteksi di Maurole-Ende sebesar 0,94 meter, Bulukumba 0,54 meter, Labuan Bajo 0,36 meter, Baubau 0,30 meter, Florestimur 0,25 meter, Pelabuhan Kewapante-Sikka 0,38 meter, serta sejumlah lokasi lainnya.

“Ikuti arahan peringatan dini TSUNAMI dari BPBD, BNPB dan BMKG,” saran BMKG.(**)

Presiden Prabowo: RAPBN 2027 Fokus pada Delapan Program Kerja Prioritas Nasional

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 akan difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun.

 

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN,” ujar Presiden Prabowo.

Delapan PKPN tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Presiden menjelaskan bahwa delapan prioritas tersebut akan didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

“Arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong ‘Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat’,” kata Presiden.

Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Sementara itu, Pendapatan Negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.

Pembiayaan RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rencana pembiayaan APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB.

Presiden menyampaikan, pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi akan dijaga pada level 2,5 persen, sementara suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan sebesar 6,9 persen dan nilai tukar berada pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Di sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD75 per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.

Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, Pemerintah juga menargetkan sejumlah indikator kesejahteraan mengalami perbaikan pada 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0–6,5 persen dari target APBN 2026 sebesar 6,5–7,5 persen.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 4,30–4,87 persen, lebih rendah dibandingkan dengan target 2026 sebesar 4,44–4,96 persen. Rasio Gini juga ditargetkan membaik menjadi 0,362–0,367 dari target tahun 2026 sebesar 0,377–0,380. Sementara itu, Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575.

Presiden menegaskan bahwa berbagai sasaran tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pemerintah akan mendorong optimalisasi pendapatan negara, meminimalkan kebocoran penerimaan, serta melanjutkan efisiensi belanja.

“Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan,” ujar Presiden.

Sebelumnya, Presiden menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

“Setiap rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali menjadi harapan bagi rakyat,” tegas Presiden. (AIT)

Presiden Prabowo: Pemerintah Telah Tutup 290 BUMN, Target Maksimal 300 BUMN Akhir 2026

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan negara. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan Pemerintah menargetkan jumlah BUMN menjadi paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.

 

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Presiden menjelaskan, ketika Danantara dibentuk, Pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Menurut Presiden, jumlah tersebut dinilai terlalu banyak, termasuk dari sisi lapisan direksi dan komisaris serta perusahaan yang tidak produktif.

“Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” ujar Presiden.

Karena itu, Pemerintah melakukan perampingan dan hanya mempertahankan BUMN yang produktif serta mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” tegas Presiden.

Presiden menyebut restrukturisasi tersebut sebagai kemungkinan restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Melalui perampingan jumlah BUMN, Pemerintah telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun.

“Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” kata Presiden.

Presiden juga menyampaikan bahwa pembenahan BUMN telah memberikan dampak terhadap kinerja sejumlah perusahaan negara. Dalam enam bulan pertama 2026, laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.

Sementara itu, laba BUMN pada 2025 mencapai Rp326 triliun, meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024 yang telah dikoreksi menjadi Rp186 triliun. Dividen BUMN yang disetorkan pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun atau meningkat 67 persen dari tahun sebelumnya.

Jika dihitung secara neto setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen BUMN meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025 atau naik 160 persen. Untuk 2026, dividen BUMN diproyeksikan mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.

Presiden menegaskan, peningkatan kinerja BUMN tersebut tidak berhenti pada pencapaian keuntungan, tetapi diarahkan untuk mempercepat industrialisasi dan hilirisasi nasional. Melalui Danantara, Pemerintah telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek lainnya pada 29 April 2026.

Proyek-proyek tersebut antara lain pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, serta sejumlah proyek waste to energy. Proyek-proyek tersebut diharapkan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah juga mulai mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, dalam waktu dua bulan 13 hari, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis.

“Lebih dari 6.500 transaksi ekspor tiga komoditas telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan USD5 miliar dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, dan pembayaran devisa hasil ekspor,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan bahwa pengawasan DSI selanjutnya akan diperluas hingga mencakup 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dalam waktu dekat, pengelolaan tersebut juga akan diperluas ke seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia.

Presiden menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kekayaan dan sumber daya Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegas Presiden. (AIT)

Program Magang Nasional 2026 Resmi Dibuka, Pemerintah Siapkan 150 Ribu Kesempatan bagi Lulusan Perguruan Tinggi

JAKARTA, MP – Pemerintah kembali membuka Program Magang Nasional tahun 2026 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi sekaligus memperkuat keterampilan dan pengalaman kerja generasi muda. Program tersebut secara resmi dibuka pada Selasa, 11 Agustus 2026, di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta.

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Teddy Indra Wijaya mengatakan, Program Magang Nasional tahun kedua tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Jika pada 2025 pemerintah membuka kesempatan bagi 100 ribu peserta, tahun ini jumlah peserta ditingkatkan menjadi 150 ribu orang.

“Program tahun lalu itu 100 ribu, sekarang 150 ribu yang diterima. Tentunya harapan kita ke depan semakin banyak,” ujar Seskab Teddy.

Dari total 150 ribu peserta tersebut, sebanyak 50 ribu peserta menjadi bagian dari tahap pertama yang mulai dibuka pada hari ini. Sementara itu, bagi 50 ribu peserta berikutnya akan dibuka pada bulan selanjutnya, disusul 50 ribu peserta pada bulan berikutnya.

Seskab Teddy menjelaskan, pada pelaksanaan tahun 2025, sebanyak 100 ribu lulusan baru mengikuti program magang selama enam bulan. Para peserta memperoleh uang saku yang disesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota tempat mereka bekerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 hingga 40 persen peserta kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan program magang.

“Faktanya, dari tahun lalu itu hampir 40 persen bekerja. Artinya apa? Artinya yang magang ini juga kualitasnya sangat baik, rekrutmennya baik, kemudian selama enam bulan mereka magang, mereka bekerja, mereka berlatih, mereka diberi keterampilan di sana,” kata Seskab Teddy.

Seskab Teddy juga mencontohkan manfaat program tersebut bagi lulusan yang mengikuti magang di luar daerah asalnya. Salah satu peserta yang mengikuti program di Jakarta, misalnya, memperoleh penghasilan sekitar Rp5,5 juta hingga Rp5,7 juta per bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menekankan bahwa Program Magang Nasional tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesiapan kerja peserta, tetapi juga menjadi bagian dari stimulus ekonomi. Menurutnya, program tersebut dapat membantu industri sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

“Program ini adalah bagian dari stimulus ekonomi juga. Jadi, ini membantu industri, membantu adik-adik kita meningkatkan daya beli secara nasional,” kata Menaker Yassierli.

Dalam pelaksanaan program, pemerintah juga terus membuka ruang evaluasi dan masukan dari para peserta. Pada kickoff Program Magang Nasional 2026, Seskab dan Menaker Yassierli berdiskusi langsung dengan sejumlah peserta untuk mendengarkan pengalaman serta masukan terkait pelaksanaan program.

Salah satu peserta, Ferdian, lulusan Universitas Brawijaya yang diterima mengikuti program magang di PT Telkom Indonesia, menyampaikan apresiasinya terhadap kesempatan yang diberikan melalui Program Magang Nasional. Ia berharap dapat memperoleh keterampilan dan pengalaman yang dapat menjadi bekal untuk melanjutkan karier secara penuh waktu di perusahaan tempatnya menjalani magang.

“Program ini benar-benar mendukung untuk mendapatkan pengalaman secara langsung di perusahaan,” ujar Ferdian.

Ferdian juga mengapresiasi kesempatan berdiskusi langsung dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada Bapak Seskab Teddy Indra Wijaya, karena tadi saya berkesempatan berdiskusi langsung dan mendapatkan hadiah satu set baju dan sepatu,” katanya.

Selain lulusan sarjana dan peserta dari berbagai bidang profesi, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti Program Magang Nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Seskab Teddy menegaskan, pemerintah berharap semakin banyak perusahaan dan masyarakat mengetahui manfaat Program Magang Nasional sehingga tingkat penyerapan peserta setelah menyelesaikan masa magang dapat terus meningkat.

“Yang paling penting, makin program ini diketahui publik, dan diketahui perusahaan manfaatnya, kita harapkan adik-adik yang magang ini semakin besar, yang setelah magang enam bulan dia langsung bekerja,” pungkasnya. (AZK)

Rupiah Melemah Tapi Mulai Turun dari Rp18.000/USD

JAKARTA, MP –  Nilai tukar rupiah bergerak melemah pada perdagangan pagi ini. Dikutip dari Investing Senin, 10 Agustus 2026, mata uang Rupiah tercatat turun 31 poin atau 0,17% ke level Rp17.807 per dolar Amerika Serikat (AS).

Pergerakan rupiah tersebut terjadi di tengah penguatan tipis indeks dolar AS (DXY) sebesar 0,08% ke posisi 99,555. Penguatan dolar AS turut memengaruhi pergerakan sejumlah mata uang di kawasan Asia. Jika dibandingkan dengan mata uang Asia, rupiah tercatat menguat terhadap beberapa mata uang, tetapi juga melemah terhadap sejumlah mata uang lainnya.

Mata uang rupiah juga melemah terhadap sejumlah mata uang Asia lainnya. Baht Thailand menguat 0,19% menjadi Rp539,81. Ringgit Malaysia juga naik 0,13% ke level Rp4.357,50. Sementara itu, yuan China tercatat menguat 0,11% menjadi Rp2.640,91. Pergerakan euro relatif stabil dengan berada di level Rp20.543.

Sementara itu laju mata uang Won Korea menjadi mata uang yang mengalami  pelemahan kencang terhadap rupiah. Nilai won turun 0,60% ke level Rp12,57. Tekanan berikutnya terjadi pada yen Jepang yang melemah 0,24% ke posisi Rp112,54. Dolar Singapura juga bergerak turun meski tipis, yakni 0,04% ke level Rp13.923,28.

Dengan pergerakan tersebut, posisi rupiah terhadap mata uang Asia masih bervariasi pada perdagangan pagi ini. Pergerakan mata uang Asia selanjutnya masih akan mencermati arah dolar AS serta sentimen global yang memengaruhi pasar valuta asing.(**)

Presiden Prabowo Instruksikan Penanganan Maksimal Karhutla Akibat El Nino, Pemerintah Kerahkan Berbagai Upaya

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi. Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah mengerahkan berbagai upaya penanganan, mulai dari pemantauan titik api, penyiapan operasi modifikasi cuaca (OMC), hingga pengerahan helikopter dan pesawat untuk mendukung proses pemadaman.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers kepada awak media di Gedung Nusantara III DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin, 10 Agustus 2026. Menteri Pras mengatakan bahwa pemerintah terus memantau karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di tengah kondisi cuaca yang sangat kering.

“Dalam rangka atau dari masa El Nino ini, masih banyak terjadi karhutla-karhutla di sebagian wilayah Indonesia. Beberapa yang sangat banyak jumlah titik api adalah di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, dan yang cukup besar terjadi di Jawa Timur, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,” ujar Menteri Pras.

Menurut Menteri Pras, perhatian pemerintah antara lain tertuju pada kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses pemadaman dan mencegah kebakaran meluas.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, kemudian dengan Pangdam, dengan Kapolda, kemudian dengan Menhut, beserta dengan seluruh jajaran dan Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk terus melakukan upaya sekeras-kerasnya untuk sesegera mungkin melakukan proses pemadaman supaya tidak terus meluas,” ungkap Menteri Pras.

Selain mengintensifkan penanganan di lapangan, pemerintah turut menyiapkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengendalian karhutla. Menteri Pras menyampaikan bahwa pemerintah pada Senin pagi telah menggelar rapat bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna merancang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Namun, Menteri Pras menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC sangat bergantung pada kondisi teknis sehingga tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah. Pemerintah tetap memantau setiap perkembangan serta mengoordinasikan kesiapan berbagai sarana pendukung, termasuk water bombing, helikopter, dan pesawat yang dapat digunakan dalam penanganan karhutla.

“Kami tadi pagi juga rapat dengan BMKG untuk merancang operasi modifikasi cuaca. Hanya memang secara teknis tidak semuanya memungkinkan dilakukan OMC, tetapi semua dimonitor kemudian peralatan-peralatan termasuk waterbombing, helikopter, dan pesawat-pesawat yang dapat membantu untuk mengatasi karhutla sesuai dengan petunjuk dan perintah Bapak Presiden tadi malam, hari ini semua kami koordinasikan,” kata Menteri Pras.

Di samping langkah penanganan, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Kondisi cuaca yang sangat kering saat ini dinilai membuat sejumlah wilayah semakin rentan terhadap munculnya percikan api yang dapat berkembang menjadi kebakaran tidak terkendali.

“Sambil juga tentunya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa memang ini kondisi cuaca yang sangat kering sehingga rentan terjadinya percikan-percikan api sehingga kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri, menghindari melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali,” tutur Menteri Pras. (BPMI Setpres)

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Terima Laporan Kemajuan B50 dan Kesiapan Mandatori Bioetanol

BOGOR, MP – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan Program Mandatori B50 atau biodiesel 50 persen serta kesiapan infrastruktur menuju penerapan mandatori bioetanol. Laporan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri saat bertemu Presiden di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu sore, 9 Agustus 2026.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Simon melaporkan kemajuan implementasi B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli lalu. Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi dalam negeri.

“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” demikian keterangan Sekretaris Kabinet.

Selain membahas agenda ketahanan energi, Presiden juga memberikan arahan terkait pembenahan tata kelola perusahaan negara. Kepala Negara memerintahkan pengurangan lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.

“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” tulis Seskab.

Penyederhanaan struktur tersebut diarahkan untuk menciptakan BUMN yang lebih lincah dan produktif. Dengan rantai birokrasi yang lebih pendek, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus menjaga efisiensi perusahaan negara.

“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” pungkas Seskab.

Pertemuan tersebut menegaskan dua agenda besar yang terus didorong Presiden Prabowo, yaitu membangun kemandirian energi dengan kekuatan sumber daya nasional, serta memastikan BUMN dikelola secara semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat. (BPMI Setpres)

Dari Buku Ajar hingga Budaya Membaca, Presiden Prabowo Perkuat Fondasi SDM Indonesia

JAKARTA, MP – Pemerintah terus mematangkan langkah pembaruan buku ajar nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pendidikan Indonesia. Arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kualitas buku pelajaran yang digunakan peserta didik, sekaligus upaya membangun budaya membaca sejak usia dini sebagai investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap pembaruan buku ajar berawal dari kunjungan Kepala Negara ke sejumlah sekolah. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo meninjau langsung buku-buku pelajaran yang digunakan para siswa dan menemukan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian.

“Saat mengecek buku pelajaran, itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, sehingga anak-anak SD khususnya bacanya sangat dekat, kemudian ya kalau dibaca kurang baik. Sehingga atas dasar itu, beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya kepada awak media pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Menurut Seskab Teddy, setelah mempelajari buku-buku pelajaran yang digunakan di Indonesia, Presiden Prabowo kemudian menginstruksikan agar dilakukan perbandingan dengan buku ajar dari negara-negara tetangga sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas buku pelajaran nasional.

“Awalnya yang punya kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga. Pada awalnya seperti itu, sehingga yang tadi Pak Mensesneg sampaikan, dicek, nanti intinya akan diperbaiki menjadi lebih baik,” ungkap Seskab Teddy.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus pada sejumlah aspek yang dinilai strategis. Selain penguatan karakter kebangsaan, Kepala Negara juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pembelajaran sains dan teknologi, serta peningkatan kemampuan berbahasa asing untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi persaingan global.

“Kedua, mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi, basic-nya adalah salah satu contohnya adalah matematika. Yang ketiga, untuk menghadapi kompetisi global, salah satu concern beliau adalah kemampuan bahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris,” kata Menteri Pras.

Tidak hanya dari sisi materi, Presiden Prabowo juga menginginkan agar kualitas fisik buku pelajaran ditingkatkan. Buku ajar diharapkan memiliki tampilan yang lebih menarik, ukuran huruf yang lebih nyaman dibaca, serta menggunakan bahan yang lebih baik sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

“Kalau tampilan tadi sudah kami jelaskan, penginnya besar, menarik, tulisan tidak kecil-kecil, bahannya pun juga yang bagus supaya itu bisa bertahan dalam sekian waktu. Mungkin kadang-kadang, dulu kan ada yang buku ini tidak dimiliki pribadi dan kemudian bisa diwariskan atau dipakai oleh adik kelasnya,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pras juga mengungkapkan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap dunia pendidikan tidak terlepas dari kebiasaan membaca yang telah ditanamkan sejak kecil dalam lingkungan keluarganya. Menurutnya, budaya membaca secara rutin menjadi salah satu nilai yang kini ingin kembali digalakkan di lingkungan pendidikan nasional.

“Sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra-putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku, kemudian membuat rangkuman dan disampaikan kepada orang tua. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua,” ujar Menteri Pras. (BPMI Setpres)

Read more: https://setkab.go.id/dari-buku-ajar-hingga-budaya-membaca-presiden-prabowo-perkuat-fondasi-sdm-indonesia/

BGN Perkuat Integritas Pengelolaan MBG, Wujud Akuntabilitas Pelayanan Publik

JAKARTA, MP –  Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan ‘bersih-bersih’ skala besar demi menyelamatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tegas diambil dengan menindak para pegawai yang terbukti melanggar aturan, sekaligus menyetop operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang bekerja di bawah standar.

Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa pihaknya menerapkan sistem zero tolerance terhadap segala bentuk kecurangan. Aturan main ini berlaku rata, baik untuk pegawai internal maupun pihak luar yang terlibat dalam penyediaan makanan bagi siswa.

“Hari ini kami mengumumkan langkah-langkah pembenahan yang telah kami lakukan. Kami menangguhkan 261 pegawai non-ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, memproses sembilan kasus pelanggaran berat yang melibatkan ASN dan PPPK, serta memberikan sanksi administratif terhadap 39 kasus pelanggaran ringan,” ujarnya.

Ratusan Dapur Disegel Imbas Sanitasi Buruk

Selain menyapu bersih oknum pegawai, BGN juga tidak ragu menghentikan operasional 833 SPPG di berbagai wilayah karena dinilai melanggar tata kelola dan keamanan pangan.

Rinciannya, penutupan menyasar 98 SPPG di Wilayah I (Sumatra), 311 SPPG di Wilayah II (Jawa dan Madura), serta 424 SPPG di Wilayah III (Kalimantan hingga Papua). Berdasarkan hasil sidak dan evaluasi, pelanggaran didominasi oleh masalah sanitasi dan kebersihan dapur yang memprihatinkan, kualitas makanan di bawah standar, hingga fasilitas instalasi pengolahan air limbah yang tidak layak.

“SPPG yang ditangguhkan benar-benar dihentikan operasionalnya sampai memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berbeda dengan sebelumnya, dapur yang ditangguhkan tidak lagi menerima pembayaran. Ini adalah bentuk ketegasan kami dalam menjaga kualitas Program MBG,” tegas Sudaryono.

Distribusi Makanan Siswa Dijamin Aman

Bagi para penerima manfaat, tidak perlu khawatir jatah makan siangnya terhambat. BGN telah menyiapkan skema redistribusi pelayanan yang cerdas. Dapur-dapur yang masih beroperasi sesuai standar akan mengambil alih tugas SPPG yang ditutup sementara, sehingga peserta didik dipastikan tetap menerima porsi makanan bergizi tepat waktu sesuai jadwal.

Sudaryono menekankan, aksi bersih-bersih ini mutlak dilakukan demi melindungi kepentingan masyarakat luas. Hal ini juga menjadi tameng untuk menjaga reputasi ribuan mitra dan petugas SPPG lainnya yang selama ini sudah bekerja jujur dan berkeringat demi menyukseskan program nasional ini.

“Kami tidak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap ribuan mitra dan petugas yang selama ini bekerja secara jujur dan profesional. Yang bekerja baik akan kami apresiasi, sedangkan yang melanggar akan kami tindak tegas sesuai aturan,” ujarnya.

Tindakan berani BGN ini menjadi wujud nyata akuntabilitas pemerintah untuk memastikan bahwa hak gizi anak-anak Indonesia dikelola secara bersih, transparan, higienis, dan membawa manfaat maksimal bagi generasi mendatang.(**)

Scroll to Top