Berita Populer

Berita Terbaru

Lahan Sawit 3 Hektare di Desa Pagar Sembakung Terbakar, Tim Satgas Karhutla Berhasil Jinakkan Api Setelah Perjuangan 4 Jam
Tuchel Bongkar Alasan Cole Palmer Kembali Tersingkir dari Timnas Inggris
Wagub Minta Pembangunan SMA Negeri 5 Tarakan Dipercepat
Wagub Pantau Progres Pembangunan Infrastruktur di Tarakan
Pesan Persatuan dan Kebersamaan dalam Harmoni Nada Pesparawi
Veda Pratama Kena Penalti 6 Grid di Race Moto3 Qatar 2026

ARTIKEL

Di Hari Kemerdekaan, Harapan Tumbuh dari Pengungsian Reok

JAKARTA, MP – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini seharusnya menjadi hari yang berbeda bagi Yuyun Sari. Sebagai seorang guru, warga Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), ia telah menyiapkan berbagai atraksi bersama murid-muridnya untuk memeriahkan 17 Agustus. Namun, semua rencana itu berubah setelah gempa mengguncang tempat tinggalnya pada Sabtu subuh, 15 Agustus 2026 lalu.

“Sebenarnya kami, saya sebagai guru, saya rindu sekali dengan anak. Karena banyak sekali atraksi yang sudah saya persiapkan. Untuk anak-anak seperti atraksi goyang daerah semuanya. Sudah saya latih anak-anak saya,” tutur Yuyun saat ditemui di lokasi pengungsian Kecamatan Reok, Senin, 17 Agustus 2026.

Saat gempa terjadi, Yuyun masih berada di kamar. Suaminya baru selesai melaksanakan salat subuh. Dalam sekejap, lemari di rumahnya roboh dan menghalangi pintu. Yuyun hampir tertindih dan akhirnya menyelamatkan diri melalui bagian tembok rumah yang telah runtuh.

“Saya hampir tertindas lemari, tapi saya keluarnya bukan lewat pintu karena pintu sudah terhalang lemari. Saya keluarnya lewat tembok yang roboh,” kisahnya.

Tidak banyak yang sempat dipikirkan saat itu. Yuyun dan keluarganya meninggalkan rumah tanpa membawa apa pun. Kekhawatiran akan tsunami membuat mereka segera menuju tempat yang lebih aman. Rumah yang ditinggalkan kini telah rusak dan tertimpa pohon besar. Trauma membuat Yuyun belum berani kembali.

“Langsung ke sini tanpa membawa satu apa pun. Langsung lari. Uang apa pun tidak ada kami ingat. Langsung lari saja,” ujarnya. “Kami mau pulang ke mana? Karena rumah kami sudah roboh.”

Di tengah situasi tersebut, kedatangan bantuan dari Presiden Prabowo menjadi penguat bagi Yuyun dan warga lainnya. Beras, ikan sarden, dan berbagai kebutuhan pokok mulai diterima para pengungsi. Bagi Yuyun, bantuan yang datang bukan sekadar barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi tanda bahwa mereka tidak sendirian menghadapi masa sulit.

“Alhamdulillah sangat terbantu sekali dalam keadaan sekarang. Ini yang namanya keadaan darurat. Dapat bantuan ini sangat membantu,” katanya. “Terima kasih banyak Bapak Presiden Prabowo. Karena kami masih trauma untuk pulang ke rumah.”

Cerita serupa disampaikan Destria, warga Reok yang juga harus meninggalkan tempat tinggalnya. Ia masih mengingat kuatnya guncangan yang terjadi ketika sebagian warga masih terlelap pada waktu subuh. Setelah keluar rumah, bunyi alarm di sekitar tempat tinggalnya yang berada di pinggir kali membuat warga segera berlari menyelamatkan diri.

“Itu susah diceritakan, tapi luar biasa bagaimana guncangannya,” ujar Destria.

Di tengah keadaan tersebut, ia mengaku lega ketika bantuan mulai berdatangan. “Alhamdulillah senang. Walaupun kami yang orang bilang NTT ini kadang sering dilupakan, apalagi khususnya yang di Manggarai, khususnya di Kecamatan Reok ini. Tapi alhamdulillah tahun ini, bencana kali ini, kami langsung dapat dari Bapak Presiden. Terima kasih banyak.”

Sementara itu, Hendrik, seorang mekanik asal Kupang yang berada di Reok saat bencana terjadi, memilih berlari menuju bukit setelah warga mengingatkan kemungkinan tsunami. Baru setelah situasi memungkinkan, ia menuju lokasi pengungsian. Menurutnya, bantuan yang diterima telah membantu meringankan beban warga selama berada di pengungsian.

“Kalau bantuan ini cukup membantu,” ujar Hendrik. Ia berharap perhatian kepada masyarakat NTT terus berlanjut. “Semoga ke depan Bapak Presiden lebih memperhatikan masyarakat di NTT supaya lebih maju dan sejahtera.”

Bagi para pengungsi Reok, peringatan Hari Kemerdekaan kali ini berlangsung jauh dari suasana yang mereka bayangkan. Tidak ada persiapan atraksi bagi Yuyun dan murid-muridnya, sementara banyak warga masih memikirkan rumah, keluarga, serta bagaimana kehidupan mereka dapat kembali berjalan. Namun di tengah tenda pengungsian, harapan tentang Indonesia tetap terucap.

“Harapannya Indonesia jaya selalu, makmur selalu, damai selalu. Dan untuk NTT semoga kami tetap baik-baik saja dan bantuan selalu datang untuk kami,” kata Yuyun.

Destria berharap pemulihan segera berlangsung sehingga warga dapat kembali beraktivitas dan menggerakkan perekonomian mereka. Hendrik pun menitipkan harapan agar Indonesia terus maju dan berkembang.

Di Reok, pada peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan menemukan makna yang sederhana tetapi dalam: rasa aman untuk kembali pulang, kesempatan untuk memulai kehidupan kembali, serta keyakinan bahwa di tengah bencana, mereka tidak berjalan sendiri. (BPMI SETPRES)

Pembangunan Posko Terpadu hingga Percepatan Rehab-Rekon, Pemerintah Perkuat Sinergi Penanganan Pascagempa NTT

JAKARTA, MP – Pemerintah menegaskan langkah cepat dan terpadu dalam penanganan pascabencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut meliputi pembentukan posko bencana terpadu di wilayah terdampak hingga percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur utama.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangannya kepada awak media usai menggelar rapat koordinasi penanganan darurat pascabencana gempa bumi pada Minggu, 16 Agustus 2026, di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT.

“Tadi sudah disampaikan, ini akan segera dibentuk posko. Dalam hari kedua ini sudah terbentuk posko, pemerintah pusat ada posko, posko nasional. Nanti Kepala BNPB sampaikan bahwa bantuan logistik dari Jakarta, dari daerah lain terkonsolidasi nanti di Halim, dikirimkan ke sini,” jelas Menteri Pratikno.

Menurut Menko PMK, dalam tahap tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan penyelamatan dan pemulihan warga serta wilayah terdampak. Pemerintah juga akan segera memulihkan infrastruktur utama agar dapat kembali berfungsi dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Dalam tahap tanggap darurat ini, yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet dan lain-lain, itu recover dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menteri Pratikno menuturkan bahwa pemerintah juga berkomitmen melakukan pemulihan secara berkelanjutan melalui pembangunan kembali wilayah terdampak. Selain itu, Menteri Pratikno menuturkan bahwa pemerintah akan memperkuat ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

“Bencana tidak bisa sepenuhnya kita hindari, tapi kita harus membangun pemda yang tangguh, masyarakat yang tangguh, infrastruktur yang tangguh, dan juga masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pratikno menegaskan bahwa langkah cepat dan terpadu yang dilakukan pemerintah menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya dalam menghadapi situasi bencana. Menurutnya, sinergi dan sinkronisasi seluruh jajaran pemerintah menjadi hal penting untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan tepat.

“Pemerintah pusat ini benar-benar full team hadir ke sini. Hadir ke sini. Masing-masing menanyakan ada problem apa dan apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan seterusnya. Jadi, sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena memang resources pusat untuk tanggap darurat dan juga rehab-rekon ini sangat besar,” ucapnya.

Menteri Pratikno turut menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban bencana. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mempercepat penanganan tanggap darurat serta mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada para korban, dan mohon kepada seluruh jajaran masyarakat untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, segera melakukan aksi cepat dalam tanggap darurat dan mendukung secepatnya rehab-rekon,” pungkasnya. (BPMI SETPRES)

Pengiriman Logistik Hingga Kolaborasi Lintas Sektor, Pemerintah Gerak Cepat Tangani Pascagempa di NTT

JAKARTA, MP – Pemerintah terus mendorong percepatan penanganan pascagempa bumi di sejumlah wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu, 16 Agustus 2026, menyampaikan bahwa hingga Sabtu, 15 Agustus 2026, malam, pemerintah telah mengirimkan total 27 ton logistik ke wilayah terdampak bencana.

“Ini adalah kloter terakhir penerbangan hari Sabtu. Dari total 27 ton logistik sudah terkirim ke NTT dengan berbagai kloter penerbangan Hercules di hari itu juga,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Selain pengiriman logistik, Seskab Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus mendorong kerja sama lintas sektor untuk memastikan penanganan pascagempa berjalan cepat dan tepat sasaran. Presiden juga telah memerintahkan jajaran terkait untuk melihat secara langsung kondisi di lokasi bencana.

“Presiden Prabowo juga telah memerintahkan Menko PMK, Mendagri, Menteri PU, Kepala BNPB, dan Kepala Basarnas serta Wamen Kesehatan dan Wamen Sosial beserta unsur PLN, Pertamina, dan Telkom untuk langsung terbang ke NTT pada hari kejadian untuk sesegera mungkin memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran,” tulis Seskab Teddy.

Seskab Teddy juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan pascagempa dengan mengerahkan personel TNI dan Polri untuk membantu proses pemulihan dan evakuasi di wilayah terdampak.

“Selain itu, langsung di hari kejadian, TNI Polri telah mengerahkan lebih dari 3.500 prajurit TNI Polri ke berbagai daerah di Flores pada hari Sabtu, disebar ke Manggarai, Maumere, Flores, dan daerah terdampak lainnya di NTT,” pungkasnya. (BPMI SETPRES)

Gempa Magnitudo 7,7 Guncang NTT, Warga Diminta Menjauh 1 Km dari Pantai

JAKARTA, MP –  Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah sekitar Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026 pagi. Gempa tersebut memicu peringatan dini tsunami dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Mengacu laman BMKG, gempa terjadi pada pukul 04.58 WIB dengan pusat gempa berada sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Nagekeo, NTT. BMKG mencatat gempa berada pada kedalaman 15 kilometer.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengimbau masyarakat, terutama yang berada di wilayah pesisir, segera menjauh dari pantai.

“Pertama harus menjauhi pantai. Kalau melihat situasi saat ini hrus menjauhi pantai,” kata Abdul dikutip dari Breaking News Metro TV, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Gempa M7,7 Berpusat di Dekat Mbay Nagekeo

Berdasarkan pembaruan BMKG mencatat koordinat gempa berada di 8,41 derajat Lintang Selatan dan 121,39 derajat Bujur Timur.

Gempa berkekuatan besar dan relatif dangkal tersebut kemudian memicu peringatan dini tsunami.

BMKG mencatat sejumlah wilayah berpotensi terdampak, yakni NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

“Berpotensi tsunami di wilayah NTB, NTT, SULSEL, SULTRA,” tulis BMKG.

Gelombang Tsunami Terdeteksi di Sejumlah Wilayah

Dalam pembaruan peringatan dini tsunami yang dirilis BMKG, gelombang tsunami telah terdeteksi di sejumlah lokasi.

BMKG mencatat gelombang antara lain terdeteksi di Maurole-Ende sebesar 0,94 meter, Bulukumba 0,54 meter, Labuan Bajo 0,36 meter, Baubau 0,30 meter, Florestimur 0,25 meter, Pelabuhan Kewapante-Sikka 0,38 meter, serta sejumlah lokasi lainnya.

“Ikuti arahan peringatan dini TSUNAMI dari BPBD, BNPB dan BMKG,” saran BMKG.(**)

Presiden Prabowo: RAPBN 2027 Fokus pada Delapan Program Kerja Prioritas Nasional

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 akan difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun.

 

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN,” ujar Presiden Prabowo.

Delapan PKPN tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Presiden menjelaskan bahwa delapan prioritas tersebut akan didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

“Arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong ‘Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat’,” kata Presiden.

Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Sementara itu, Pendapatan Negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.

Pembiayaan RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rencana pembiayaan APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB.

Presiden menyampaikan, pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi akan dijaga pada level 2,5 persen, sementara suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan sebesar 6,9 persen dan nilai tukar berada pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Di sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD75 per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.

Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, Pemerintah juga menargetkan sejumlah indikator kesejahteraan mengalami perbaikan pada 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0–6,5 persen dari target APBN 2026 sebesar 6,5–7,5 persen.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 4,30–4,87 persen, lebih rendah dibandingkan dengan target 2026 sebesar 4,44–4,96 persen. Rasio Gini juga ditargetkan membaik menjadi 0,362–0,367 dari target tahun 2026 sebesar 0,377–0,380. Sementara itu, Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575.

Presiden menegaskan bahwa berbagai sasaran tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pemerintah akan mendorong optimalisasi pendapatan negara, meminimalkan kebocoran penerimaan, serta melanjutkan efisiensi belanja.

“Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan,” ujar Presiden.

Sebelumnya, Presiden menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

“Setiap rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali menjadi harapan bagi rakyat,” tegas Presiden. (AIT)

Presiden Prabowo: Pemerintah Telah Tutup 290 BUMN, Target Maksimal 300 BUMN Akhir 2026

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan negara. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan Pemerintah menargetkan jumlah BUMN menjadi paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.

 

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Presiden menjelaskan, ketika Danantara dibentuk, Pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Menurut Presiden, jumlah tersebut dinilai terlalu banyak, termasuk dari sisi lapisan direksi dan komisaris serta perusahaan yang tidak produktif.

“Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” ujar Presiden.

Karena itu, Pemerintah melakukan perampingan dan hanya mempertahankan BUMN yang produktif serta mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” tegas Presiden.

Presiden menyebut restrukturisasi tersebut sebagai kemungkinan restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Melalui perampingan jumlah BUMN, Pemerintah telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun.

“Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” kata Presiden.

Presiden juga menyampaikan bahwa pembenahan BUMN telah memberikan dampak terhadap kinerja sejumlah perusahaan negara. Dalam enam bulan pertama 2026, laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.

Sementara itu, laba BUMN pada 2025 mencapai Rp326 triliun, meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024 yang telah dikoreksi menjadi Rp186 triliun. Dividen BUMN yang disetorkan pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun atau meningkat 67 persen dari tahun sebelumnya.

Jika dihitung secara neto setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen BUMN meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025 atau naik 160 persen. Untuk 2026, dividen BUMN diproyeksikan mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.

Presiden menegaskan, peningkatan kinerja BUMN tersebut tidak berhenti pada pencapaian keuntungan, tetapi diarahkan untuk mempercepat industrialisasi dan hilirisasi nasional. Melalui Danantara, Pemerintah telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek lainnya pada 29 April 2026.

Proyek-proyek tersebut antara lain pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, serta sejumlah proyek waste to energy. Proyek-proyek tersebut diharapkan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah juga mulai mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, dalam waktu dua bulan 13 hari, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis.

“Lebih dari 6.500 transaksi ekspor tiga komoditas telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan USD5 miliar dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, dan pembayaran devisa hasil ekspor,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan bahwa pengawasan DSI selanjutnya akan diperluas hingga mencakup 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dalam waktu dekat, pengelolaan tersebut juga akan diperluas ke seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia.

Presiden menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kekayaan dan sumber daya Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegas Presiden. (AIT)

Program Magang Nasional 2026 Resmi Dibuka, Pemerintah Siapkan 150 Ribu Kesempatan bagi Lulusan Perguruan Tinggi

JAKARTA, MP – Pemerintah kembali membuka Program Magang Nasional tahun 2026 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi sekaligus memperkuat keterampilan dan pengalaman kerja generasi muda. Program tersebut secara resmi dibuka pada Selasa, 11 Agustus 2026, di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta.

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Teddy Indra Wijaya mengatakan, Program Magang Nasional tahun kedua tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Jika pada 2025 pemerintah membuka kesempatan bagi 100 ribu peserta, tahun ini jumlah peserta ditingkatkan menjadi 150 ribu orang.

“Program tahun lalu itu 100 ribu, sekarang 150 ribu yang diterima. Tentunya harapan kita ke depan semakin banyak,” ujar Seskab Teddy.

Dari total 150 ribu peserta tersebut, sebanyak 50 ribu peserta menjadi bagian dari tahap pertama yang mulai dibuka pada hari ini. Sementara itu, bagi 50 ribu peserta berikutnya akan dibuka pada bulan selanjutnya, disusul 50 ribu peserta pada bulan berikutnya.

Seskab Teddy menjelaskan, pada pelaksanaan tahun 2025, sebanyak 100 ribu lulusan baru mengikuti program magang selama enam bulan. Para peserta memperoleh uang saku yang disesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota tempat mereka bekerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 hingga 40 persen peserta kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan program magang.

“Faktanya, dari tahun lalu itu hampir 40 persen bekerja. Artinya apa? Artinya yang magang ini juga kualitasnya sangat baik, rekrutmennya baik, kemudian selama enam bulan mereka magang, mereka bekerja, mereka berlatih, mereka diberi keterampilan di sana,” kata Seskab Teddy.

Seskab Teddy juga mencontohkan manfaat program tersebut bagi lulusan yang mengikuti magang di luar daerah asalnya. Salah satu peserta yang mengikuti program di Jakarta, misalnya, memperoleh penghasilan sekitar Rp5,5 juta hingga Rp5,7 juta per bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menekankan bahwa Program Magang Nasional tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesiapan kerja peserta, tetapi juga menjadi bagian dari stimulus ekonomi. Menurutnya, program tersebut dapat membantu industri sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

“Program ini adalah bagian dari stimulus ekonomi juga. Jadi, ini membantu industri, membantu adik-adik kita meningkatkan daya beli secara nasional,” kata Menaker Yassierli.

Dalam pelaksanaan program, pemerintah juga terus membuka ruang evaluasi dan masukan dari para peserta. Pada kickoff Program Magang Nasional 2026, Seskab dan Menaker Yassierli berdiskusi langsung dengan sejumlah peserta untuk mendengarkan pengalaman serta masukan terkait pelaksanaan program.

Salah satu peserta, Ferdian, lulusan Universitas Brawijaya yang diterima mengikuti program magang di PT Telkom Indonesia, menyampaikan apresiasinya terhadap kesempatan yang diberikan melalui Program Magang Nasional. Ia berharap dapat memperoleh keterampilan dan pengalaman yang dapat menjadi bekal untuk melanjutkan karier secara penuh waktu di perusahaan tempatnya menjalani magang.

“Program ini benar-benar mendukung untuk mendapatkan pengalaman secara langsung di perusahaan,” ujar Ferdian.

Ferdian juga mengapresiasi kesempatan berdiskusi langsung dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada Bapak Seskab Teddy Indra Wijaya, karena tadi saya berkesempatan berdiskusi langsung dan mendapatkan hadiah satu set baju dan sepatu,” katanya.

Selain lulusan sarjana dan peserta dari berbagai bidang profesi, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti Program Magang Nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Seskab Teddy menegaskan, pemerintah berharap semakin banyak perusahaan dan masyarakat mengetahui manfaat Program Magang Nasional sehingga tingkat penyerapan peserta setelah menyelesaikan masa magang dapat terus meningkat.

“Yang paling penting, makin program ini diketahui publik, dan diketahui perusahaan manfaatnya, kita harapkan adik-adik yang magang ini semakin besar, yang setelah magang enam bulan dia langsung bekerja,” pungkasnya. (AZK)

Rupiah Melemah Tapi Mulai Turun dari Rp18.000/USD

JAKARTA, MP –  Nilai tukar rupiah bergerak melemah pada perdagangan pagi ini. Dikutip dari Investing Senin, 10 Agustus 2026, mata uang Rupiah tercatat turun 31 poin atau 0,17% ke level Rp17.807 per dolar Amerika Serikat (AS).

Pergerakan rupiah tersebut terjadi di tengah penguatan tipis indeks dolar AS (DXY) sebesar 0,08% ke posisi 99,555. Penguatan dolar AS turut memengaruhi pergerakan sejumlah mata uang di kawasan Asia. Jika dibandingkan dengan mata uang Asia, rupiah tercatat menguat terhadap beberapa mata uang, tetapi juga melemah terhadap sejumlah mata uang lainnya.

Mata uang rupiah juga melemah terhadap sejumlah mata uang Asia lainnya. Baht Thailand menguat 0,19% menjadi Rp539,81. Ringgit Malaysia juga naik 0,13% ke level Rp4.357,50. Sementara itu, yuan China tercatat menguat 0,11% menjadi Rp2.640,91. Pergerakan euro relatif stabil dengan berada di level Rp20.543.

Sementara itu laju mata uang Won Korea menjadi mata uang yang mengalami  pelemahan kencang terhadap rupiah. Nilai won turun 0,60% ke level Rp12,57. Tekanan berikutnya terjadi pada yen Jepang yang melemah 0,24% ke posisi Rp112,54. Dolar Singapura juga bergerak turun meski tipis, yakni 0,04% ke level Rp13.923,28.

Dengan pergerakan tersebut, posisi rupiah terhadap mata uang Asia masih bervariasi pada perdagangan pagi ini. Pergerakan mata uang Asia selanjutnya masih akan mencermati arah dolar AS serta sentimen global yang memengaruhi pasar valuta asing.(**)

Presiden Prabowo Instruksikan Penanganan Maksimal Karhutla Akibat El Nino, Pemerintah Kerahkan Berbagai Upaya

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi. Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah mengerahkan berbagai upaya penanganan, mulai dari pemantauan titik api, penyiapan operasi modifikasi cuaca (OMC), hingga pengerahan helikopter dan pesawat untuk mendukung proses pemadaman.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers kepada awak media di Gedung Nusantara III DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin, 10 Agustus 2026. Menteri Pras mengatakan bahwa pemerintah terus memantau karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di tengah kondisi cuaca yang sangat kering.

“Dalam rangka atau dari masa El Nino ini, masih banyak terjadi karhutla-karhutla di sebagian wilayah Indonesia. Beberapa yang sangat banyak jumlah titik api adalah di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, dan yang cukup besar terjadi di Jawa Timur, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,” ujar Menteri Pras.

Menurut Menteri Pras, perhatian pemerintah antara lain tertuju pada kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses pemadaman dan mencegah kebakaran meluas.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, kemudian dengan Pangdam, dengan Kapolda, kemudian dengan Menhut, beserta dengan seluruh jajaran dan Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk terus melakukan upaya sekeras-kerasnya untuk sesegera mungkin melakukan proses pemadaman supaya tidak terus meluas,” ungkap Menteri Pras.

Selain mengintensifkan penanganan di lapangan, pemerintah turut menyiapkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengendalian karhutla. Menteri Pras menyampaikan bahwa pemerintah pada Senin pagi telah menggelar rapat bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna merancang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Namun, Menteri Pras menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC sangat bergantung pada kondisi teknis sehingga tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah. Pemerintah tetap memantau setiap perkembangan serta mengoordinasikan kesiapan berbagai sarana pendukung, termasuk water bombing, helikopter, dan pesawat yang dapat digunakan dalam penanganan karhutla.

“Kami tadi pagi juga rapat dengan BMKG untuk merancang operasi modifikasi cuaca. Hanya memang secara teknis tidak semuanya memungkinkan dilakukan OMC, tetapi semua dimonitor kemudian peralatan-peralatan termasuk waterbombing, helikopter, dan pesawat-pesawat yang dapat membantu untuk mengatasi karhutla sesuai dengan petunjuk dan perintah Bapak Presiden tadi malam, hari ini semua kami koordinasikan,” kata Menteri Pras.

Di samping langkah penanganan, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Kondisi cuaca yang sangat kering saat ini dinilai membuat sejumlah wilayah semakin rentan terhadap munculnya percikan api yang dapat berkembang menjadi kebakaran tidak terkendali.

“Sambil juga tentunya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa memang ini kondisi cuaca yang sangat kering sehingga rentan terjadinya percikan-percikan api sehingga kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri, menghindari melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali,” tutur Menteri Pras. (BPMI Setpres)

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Terima Laporan Kemajuan B50 dan Kesiapan Mandatori Bioetanol

BOGOR, MP – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan Program Mandatori B50 atau biodiesel 50 persen serta kesiapan infrastruktur menuju penerapan mandatori bioetanol. Laporan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri saat bertemu Presiden di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu sore, 9 Agustus 2026.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Simon melaporkan kemajuan implementasi B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli lalu. Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi dalam negeri.

“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” demikian keterangan Sekretaris Kabinet.

Selain membahas agenda ketahanan energi, Presiden juga memberikan arahan terkait pembenahan tata kelola perusahaan negara. Kepala Negara memerintahkan pengurangan lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.

“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” tulis Seskab.

Penyederhanaan struktur tersebut diarahkan untuk menciptakan BUMN yang lebih lincah dan produktif. Dengan rantai birokrasi yang lebih pendek, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus menjaga efisiensi perusahaan negara.

“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” pungkas Seskab.

Pertemuan tersebut menegaskan dua agenda besar yang terus didorong Presiden Prabowo, yaitu membangun kemandirian energi dengan kekuatan sumber daya nasional, serta memastikan BUMN dikelola secara semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat. (BPMI Setpres)

Scroll to Top