Berita Populer

Berita Terbaru

ARTIKEL

JAKARTA, MP – Aktivitas Gunung Anak Krakatau mulai menurun setelah mengalami erupsi menerus selama sekitar 25 jam. Namun, kondisi tersebut belum membuat status gunung api di Selat Sunda itu diturunkan. Berdasarkan evaluasi Badan Geologi hingga 7 September 2026, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III (Siaga).

Dilansir dari laman ESDM pada Selasa, 8 September 2026, Kepala Badan Geologi, Lana Saria, menyebut erupsi menerus yang berlangsung sejak Jumat, 4 September 2026 pukul 23.07 WIB telah berakhir pada Minggu, 6 September 2026 pukul 00.04 WIB. Setelah erupsi berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan pola erupsi ringan yang terjadi secara berkala.

“Setelah episode erupsi menerus berakhir, teramati tiga kali erupsi strombolian dengan warna kolom erupsi hitam. Kembalinya erupsi strombolian yang merupakan karakteristik khas Gunung Anak Krakatau, untuk sementara diinterpretasikan sebagai akhir dari episode erupsi menerus yang cukup panjang tersebut,” ujarnya.

Badan Geologi sebelumnya melaporkan erupsi menerus tersebut disertai suara gemuruh. Pada fase awal, tinggi kolom erupsi tidak teramati, tetapi semburan berwarna merah menyala terlihat secara terus-menerus dari Pos Pengamatan Gunungapi Krakatau Pasauran. Fenomena tersebut disebut menyerupai lava fountain atau air mancur lava.

Sebelum memasuki fase erupsi menerus, Gunung Anak Krakatau juga telah mengalami seri erupsi tipe Strombolian yang menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik. Menurut Badan Geologi, rangkaian erupsi tersebut berlangsung hingga 5 September 2026.

Erupsi Menerus Berakhir, Letusan Ringan Masih Terjadi

Berakhirnya erupsi menerus tidak berarti aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau sepenuhnya berhenti.

Badan Geologi menyebut setelah episode erupsi panjang tersebut berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan aktivitas erupsi dengan pola letusan ringan yang terjadi secara berkala. Laporan evaluasi 7 September juga menyebut tiga erupsi strombolian teramati setelah episode erupsi menerus berakhir.

Dalam pengamatan visual melalui CCTV Pos Pasauran pada 7 September 2026 pukul 05.47 WIB, tidak terlihat adanya erupsi. Meski demikian, evaluasi Badan Geologi tetap mempertahankan status Gunung Anak Krakatau pada Level III karena aktivitas kegempaan masih menjadi perhatian.

Masyarakat diminta tidak memasuki wilayah dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Abu Vulkanik Masih Terpantau di Atmosfer

Selain aktivitas vulkanik di sekitar gunung, sebaran abu menjadi salah satu dampak yang masih dipantau.

Berdasarkan analisis citra RGB Himawari-9 pada 7 September 2026 pukul 07.00 WIB, BMKG mendeteksi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada dua rentang ketinggian atmosfer. Pada lapisan dari permukaan hingga sekitar 15.000 kaki, abu terpantau menyebar pada sektor tenggara hingga barat laut yang mencakup sebagian wilayah Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu.

Sementara pada ketinggian 15.000 hingga 50.000 kaki, sebaran abu terpantau bergerak lebih jauh ke arah barat hingga barat daya. Wilayah yang terdampak dalam pemantauan tersebut mencakup sebagian Samudra Hindia di sebelah barat hingga barat daya Bengkulu, Lampung, dan selatan Banten. (Wisa Irena Br Sitepu)

JAKARTA, MP – Bagi masyarakat yang terdampak bencana, pemulihan bukan sekadar membangun kembali rumah dan fasilitas yang rusak. Lebih dari itu, pemulihan berarti memastikan listrik kembali menyala, komunikasi tersambung, air bersih tersedia, anak-anak dapat kembali bersekolah, dan aktivitas sehari-hari perlahan kembali berjalan.

Hal tersebut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan terkait di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026.

Dalam rapat yang berlangsung siang hingga sore hari tersebut, Presiden memonitor perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terus dipenuhi.

“Kita menghadapi berbagai keadaan karena bencana gempa di Flores kemudian sekarang aktivitas Gunung Anak Krakatau dan juga kebakaran hutan dan asap yang masih menjadi masalah bagi kita semua,” ujar Presiden.

Di Flores, pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa terus ditangani. Sejumlah layanan publik seperti listrik, komunikasi, BBM, air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan secara umum telah kembali fungsional.

Presiden juga mendorong percepatan pemulihan Flores melalui pengaktifan kembali kegiatan belajar mengajar, penyusunan peta jalan pemulihan ekonomi, serta pembangunan hunian sementara bagi masyarakat yang rumahnya terdampak.

Untuk memperkuat penanganan di daerah, pemerintah menyalurkan Rp200 miliar kepada Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Verifikasi kerusakan rumah juga terus dilakukan sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di tengah upaya pemulihan Flores, pemerintah juga merespons erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada aktivitas penerbangan. Sebanyak delapan bandara terdampak akibat sebaran abu vulkanik yang mengganggu penerbangan.

Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan dampak erupsi dapat ditangani, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca untuk membantu meluruhkan abu vulkanik.

Pada saat yang sama, pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui operasi darat dan udara. Sebanyak 19 pesawat dikerahkan untuk operasi modifikasi cuaca dan patroli, serta 36 pesawat untuk water bombing.

Penegakan hukum juga terus berjalan. Berdasarkan laporan Kapolri kepada Presiden, sebanyak 200 laporan polisi sedang diproses dan 138 tersangka telah diamankan. Selain itu, sejumlah korporasi juga tengah menjalani proses hukum dan pendalaman.

Presiden menegaskan agar setiap dugaan pembakaran hutan yang disengaja ditindak secara tegas, terutama apabila terdapat keterlibatan korporasi.

“Saya tertarik juga itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini korporasi. Tolong diselidiki terus,” tegas Presiden.

Bagi Presiden Prabowo, penanganan bencana tidak berhenti ketika situasi darurat berakhir. Setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi untuk membangun sistem yang lebih siap menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.

Indonesia, menurut Presiden, berada di wilayah ring of fire dan menghadapi berbagai potensi bencana. Karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun jauh sebelum bencana terjadi.

“Ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” ujar Presiden.

Karena itu, pemerintah juga menyusun master plan mitigasi bencana yang lebih menyeluruh dan masif, termasuk memperkuat ketersediaan helikopter, pompa air, pemadam kebakaran, ekskavator, pesawat modifikasi cuaca, dan drone.

Presiden menekankan prinsip kesiapsiagaan dengan memastikan kapasitas penanganan bencana tersedia sebelum keadaan darurat terjadi.

“Kita gunakan prinsip, lebih baik lebih daripada kurang. Jadi kita persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya kita siapkan,” lanjutnya.

Dengan kesiapsiagaan yang lebih kuat, negara diharapkan tidak hanya mampu merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga semakin siap untuk melindungi masyarakat.

Pemerintah akan terus bekerja hingga wilayah terdampak pulih dan memastikan setiap pengalaman penanganan bencana menjadi pijakan untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh. (AIT/GYD)

BOGOR, MP – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat, 4 September 2026. Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa percepatan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” demikian keterangan tertulis Seskab.

Selain hilirisasi, Presiden menerima laporan perkembangan pelaksanaan instruksinya terkait penataan dan perampingan BUMN. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.

Proses konsolidasi tersebut akan terus dilanjutkan dengan target penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara. Melalui restrukturisasi BUMN tersebut, diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penataan BUMN harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh. Langkah tersebut diarahkan agar perusahaan negara memiliki struktur yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.

“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” pungkas Seskab.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (BPMI SETPRES)

BOGOR, MP – Presiden Prabowo Subianto menerima Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 4 September 2026. Pertemuan berlangsung selepas Presiden tiba kembali di Tanah Air usai merampungkan agenda kerja di Vladivostok, Rusia.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan serta pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

“Dalam pertemuan tersebut, Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan dan pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk aktivitas penambangan ilegal,” demikian keterangan Seskab.

Selain perkembangan penertiban, Satgas PKH turut melaporkan hasil penanganan serta denda administratif yang berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Perkembangan tersebut dijadwalkan akan diumumkan pada minggu kedua September 2026.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan profesional. Kepala Negara juga meminta seluruh tahapan eksekusi maupun penertiban kawasan hutan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Bapak Presiden menegaskan agar proses penegakan hukum dijalankan secara tegas dan profesional. Seluruh rangkaian eksekusi dan penertiban kawasan hutan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” lanjut keterangan Seskab.

Penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kawasan hutan sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui Satgas PKH, pemerintah terus melakukan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran di kawasan hutan, termasuk kegiatan yang tidak memiliki dasar hukum maupun aktivitas ilegal, sehingga pengelolaan kawasan hutan dapat berlangsung secara tertib dan bertanggung jawab. (BPMI SETPRES)

JAKARTA, MP – Nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa, 1 September 2026 pagi.

Berdasarkan data perdagangan Investing  pukul 09.11 WIB, rupiah berada di level Rp17.717,2 per dolar AS. Rupiah melemah 21,4 poin atau 0,12% dibandingkan posisi sebelumnya.

Tekanan terhadap rupiah terjadi ketika Indeks Dolar AS (DXY) juga bergerak menguat. Indeks tersebut tercatat berada di level 99,445, naik 0,060 poin atau 0,06%.

Pergerakan dolar AS yang menguat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan pelaku pasar karena dapat memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Sementara itu, sejumlah mata uang Asia menunjukkan pergerakan yang beragam terhadap rupiah. Yuan China tercatat berada di level Rp2.635,89 per yuan, turun 1,25 poin atau 0,05%.

Dolar Singapura juga melemah terhadap rupiah sebesar 9,96 poin atau 0,07% menjadi Rp13.931,55 per dolar Singapura.

Selanjutnya, yen Jepang berada di level Rp110,85 per yen, melemah 0,09 poin atau 0,08%.
Baht Thailand tercatat di level Rp533,878, turun 0,613 poin atau 0,11%.

Won Korea Selatan menjadi salah satu mata uang yang mengalami pelemahan cukup besar terhadap rupiah. Won berada di level Rp12,9311, turun 0,0274 poin atau 0,21%.

Sementara itu, ringgit Malaysia berada di level Rp4.389,90, melemah 12,19 poin atau 0,28%.
Di pasar global, euro terhadap rupiah tercatat relatif stabil di level Rp20.567 per euro, dengan perubahan 0,00%.

Adapun harga emas dunia yang tercermin dari XAU/USD berada di level USD4.447,70 per troy ounce. Harga tersebut turun tipis USD1,49 atau 0,03%.

Pergerakan rupiah pada awal perdagangan ini menunjukkan bahwa mata uang Garuda masih menghadapi tekanan dari penguatan dolar AS.

Investor selanjutnya akan mencermati sentimen global dan perkembangan pasar keuangan yang dapat memengaruhi arah rupiah sepanjang perdagangan hari ini. (**)

JAKARTA, MP – Harga sejumlah BBM nonsubsidi Pertamina resmi naik mulai 1 September 2026. Kenaikan berlaku untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, sementara harga Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak berubah.

PT Pertamina Patra Niaga memberlakukan penyesuaian harga tersebut mulai pukul 00.00 WIB, Selasa, 1 September 2026.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah, dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.

“Penyesuaian harga dilakukan hanya sebagian produk BBM Non Subsidi yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, sedangkan produk BBM Non Subsidi lainnya seperti Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga,” kata Kitty dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 September 2026.

Lebih lanjut Kitty menegaskan dengan adanya penyesuaian harga ini tidak merubah komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kualitas produk dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen.

Pertamina Patra Niaga juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan dan menggunakan produk yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan agar penggunaan produk BBM tepat sasaran.

Daftar Harga BBM Pertamina September 2026

Adapun rincian penyesuaian harga BBM Non Subsidi per 1 September 2026 sebagai berikut:

– Pertamax Turbo (RON 98): Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter
– Dexlite: Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter
– Pertamina Dex: Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter (**)

KATHMANDU, MP – Bencana besar terjadi di kawasan Himalaya perbatasan Nepal dan Tibet, Tiongkok, pada 26 Agustus. Longsoran lumpur dan batu tiba-tiba jatuh ke sungai dan memicu banjir besar di wilayah Nepal.

Dikutip dari Strait Times, Sedikitnya 18 orang tewas, sementara ratusan wisatawan dilaporkan hilang. Rekaman video yang telah diverifikasi memperlihatkan puluhan orang terseret derasnya arus banjir di kawasan perbatasan.

Situasi masih belum sepenuhnya terkendali. Rumah dan jalan di Nepal ikut tersapu banjir. Di sisi Tibet, pejabat setempat juga memperingatkan kemungkinan adanya korban dalam jumlah besar dan orang-orang yang masih belum ditemukan.

Menteri Luar Negeri Nepal, Shisir Khanal, mengatakan laporan awal menunjukkan gempa bumi di kawasan tersebut kemungkinan memicu longsoran yang kemudian menyebabkan banjir.

Dampaknya meluas hingga jalur lintas darat yang menghubungkan Nepal dengan Tiongkok. Kawasan Gyirong di Tibet menjadi salah satu titik yang terdampak paling parah.

Sebanyak 384 pelancong dilaporkan berada di wilayah Shigatse yang berbatasan dengan Nepal ketika bencana terjadi.

Otoritas Tiongkok langsung mengerahkan tim penyelamat. Stasiun televisi pemerintah CCTV melaporkan sedikitnya 574 petugas diterjunkan ke kawasan perlintasan Gyirong.

Namun, proses evakuasi tidak mudah. Seorang petugas penyelamat mengatakan kepada CCTV bahwa tim membutuhkan waktu sedikitnya empat jam untuk mencapai lokasi karena akses jalan tertutup material longsoran setinggi sekitar 1,5 meter.

Material tersebut terbawa arus dari sisi Nepal menuju kawasan perlintasan.

Xi Jinping Minta Pencarian Maksimal

Presiden Tiongkok Xi Jinping meminta operasi pencarian dan penyelamatan dilakukan semaksimal mungkin untuk menemukan korban yang masih hilang.

Ia juga meminta pemerintah meningkatkan pemantauan dan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi kemungkinan bencana susulan.

Di Nepal, Perdana Menteri Balendra Shah mengatakan polisi dan militer ikut dikerahkan dalam operasi penyelamatan.

Shah juga meminta masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai meningkatkan kewaspadaan.

Bencana ini juga mengganggu sektor energi Nepal. Kementerian Energi Nepal menyebut sekitar 430 megawatt (MW) pasokan listrik terdampak. Sebagian besar berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Jika dibandingkan dengan total kapasitas PLTA Nepal yang mencapai sekitar 3,2 gigawatt (GW), kapasitas yang terdampak setara lebih dari 12 persen.

Artinya, dampak bencana tidak berhenti pada kawasan yang diterjang banjir. Infrastruktur energi dan aktivitas ekonomi juga ikut terancam.

India Siap Kirim Bantuan

India juga menyatakan siap membantu penanganan bencana. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan New Delhi siap memberikan bantuan kemanusiaan yang memungkinkan. Tim dari India dan Nepal juga disebut terus berkoordinasi dalam operasi penyelamatan dan penanganan bencana.

Sungai Bhote Koshi sendiri berhulu di Tibet sebelum mengalir ke Nepal dan bergabung dengan Sungai Trishuli. Aliran tersebut kemudian bergerak menuju India sebagai Sungai Gandak.

Wilayah ini sebenarnya bukan pertama kali menghadapi bencana serupa. Pada 2025, banjir di Sungai Bhote Koshi menewaskan sembilan orang, menyebabkan 24 orang hilang, dan bahkan menghanyutkan Friendship Bridge yang menjadi penghubung Nepal dan Tiongkok.

Kini, bencana kembali terjadi dengan skala yang jauh lebih mengkhawatirkan. Operasi pencarian masih berlangsung. Jumlah korban juga masih mungkin bertambah karena sejumlah wilayah terdampak belum sepenuhnya dapat dijangkau tim penyelamat.(**)

NUSA TENGGARA TIMUR, MP – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di posko pengungsian di Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, 26 Agustus 2026, menghadirkan momen kehangatan bagi para pengungsi. Setibanya di posko, Presiden menyapa masyarakat dan dibalas dengan sapaan serta senyum antusias dari para warga terdampak dan anak-anak.

Di sana, Presiden meninjau dapur umum dan menyapa para petugas yang sedang menyiapkan makanan untuk warga terdampak. Selain itu, Kepala Negara juga turut melihat menu makanan yang disiapkan di dapur lapangan Polri.

Usai meninjau dapur umum dan dapur lapangan Polri, Presiden melanjutkan peninjauan ke tenda pengungsian. Kehadiran Presiden disambut penuh haru, bahkan sejumlah warga tampak menangis dan memeluk Presiden sebagai ungkapan rasa haru.

“Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil dan saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Flores, daerah-daerah yang kena bencana, ucapan bela sungkawa saya, mereka yang kehilangan keluarganya,” kata Presiden.

Dalam keterangannya, Presiden menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus memantau dan mengambil langkah dalam penanganan bencana di NTT. Kepala Negara juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan waspada menghadapi kondisi pascabencana.

“Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya, kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya,” ucap Presiden.

“Percayalah pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara,” lanjutnya.

Kunjungan tersebut bukan hanya untuk melihat penanganan bencana dari dekat, tetapi juga untuk mendengar langsung masyarakat yang terdampak. Di tengah duka dan ketidakpastian pascabencana, Presiden Prabowo memastikan satu hal bahwa negara hadir, dan masyarakat NTT tidak sendiri. (BPMI SETPRES)

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan bencana gempa bumi di Posko Penanganan Gempa Bumi di Bataliyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, 26 Agustus 2026. Rapat diikuti sejumlah pihak terkait guna membahas perkembangan penanganan dan langkah percepatan pemulihan di wilayah terdampak.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dalam pengantarnya, menyampaikan bahwa rapat dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita. Selain itu, Seskab Teddy mengatakan bahwa rapat tersebut turut dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) NTT.

“Hari ini Rabu, 26 Agustus 2026 di posko penanganan gempa bumi Nusa Tenggara Timur, bertempat di Bataliyon Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo. Telah hadir Menteri ESDM, Mensesneg, Mendagri, Kapolri, Wakil Panglima TNI beserta forkopimda Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kapolda, kemudian ada Bupati Nagekeo,” ucap Seskab Teddy.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menyampaikan perkembangan penanganan tanggap darurat dari bencana gempa bumi. Suharyanto memaparkan bahwa gempa dengan episentrum di Nagekeo tersebut berdampak pada tujuh kabupaten di Pulau Flores.

“Kemudian, yang terdampak itu ada tujuh kabupaten, Bapak Presiden. Jadi, dari mulai Labuan Bajo itu Manggarai Barat, kemudian Manggarai, Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo di sini, Bapak Presiden, kemudian Ngada, Ende, dan Sika,” ucapnya.

Kepala BNPB menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat 105 orang meninggal dunia, 1.678 orang luka-luka, 179.037 orang mengungsi, serta 81.436 rumah mengalami kerusakan. Tingginya jumlah pengungsi, menurut Suharyanto tidak hanya dampak dari gempa, tetapi adanya kekhawatiran masyarakat akan gempa susulan.

“Hanya gempa susulannya itu 142 kemarin, sekarang sudah 143 kali, Bapak Presiden, yang dirasakan oleh masyarakat, yang terasa dari mulai tanggal 15 sampai sekarang. Kalau hari ini hanya tinggal 1 kali kemarin,” jelasnya.

Pemerintah memastikan bahwa dukungan logistik, kesehatan, energi dan layanan dasar terus berjalan. Kepala BNPB melaporkan bantuan logistik telah didistribusikan melalui sejumlah jalur, sementara kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat relatif aman.

“Banyak sekali bantuan dari kementerian lembaga, dari TNI Polri, dari swasta, dari pemerintah-pemerintah daerah lainnya juga banyak membantu ke sini, sehingga untuk masalah logistik dasar yang dibutuhkan saat tanggap darurat itu tidak ada permasalahan,” lanjutnya. (BPMI SETPRES)

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat kemandirian dan swasembada energi Indonesia.

Presiden mengatakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi yang harus dimanfaatkan secara optimal, mulai dari tenaga surya, panas bumi, gas, hingga minyak. Pemanfaatan seluruh potensi tersebut harus dilakukan secara terpadu untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

“Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri! Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia,” ujar Presiden saat meluncurkan dan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.

Menurut Presiden, pengembangan energi surya harus berjalan seiring dengan optimalisasi berbagai sumber energi yang dimiliki Indonesia. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap energi dari luar negeri.

“Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi 1 barel pun minyak!” tegas Presiden.

Program PLTS 100 GWp diproyeksikan memberikan manfaat strategis bagi ketahanan energi nasional, termasuk melalui pemanfaatan energi surya dan sistem penyimpanan energi baterai sebagai bagian dari pengembangan sistem kelistrikan yang semakin efisien dan berkelanjutan.

Pengembangan program tersebut juga diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja, menurunkan emisi gas rumah kaca, memperkuat industri dalam negeri, serta memperluas akses masyarakat terhadap energi.

Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan bekerja bersama untuk memastikan target pembangunan energi surya tersebut dapat direalisasikan.

“Kita sekarang selalu bicara dengan bukti,” pungkas Presiden. (AIT)

Scroll to Top