Berita Populer

Berita Terbaru

APBD Terbatas, Pemprov Kaltara Fokus Program Prioritas di 2027
Sekprov Tekankan Tata Kelola Kolaboratif untuk Capai Target Pembangunan 2027
Jorge Martin Sulit Kejar Acosta karena Ban Hancur, Puas Finis Kedua
Man City Satu-satunya yang Masih Sempurna
BIG Downhill 2026 Hadirkan Aksi Ekstrem dan Kecepatan Tinggi
Soft Tenis Tambah Perunggu, Indonesia Koleksi Tiga Medali di Asian Games 2026

ARTIKEL

Seskab Teddy Ungkap Enam Langkah Presiden Prabowo Menuju Kemandirian Energi

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Indonesia mencapai swasembada energi dengan mengoptimalkan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki di dalam negeri. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa kemandirian tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan anggota DEN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis sore, 17 September 2026.

“Kemandirian energi nasional harus dibangun dari kekuatan dan sumber daya yang dimiliki Indonesia sendiri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya mencapai swasembada energi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Seskab Teddy, sidang tersebut merupakan agenda rutin DEN yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo selaku Ketua DEN. Dalam sidang, pemerintah membahas sejumlah langkah konkret untuk mempercepat terwujudnya kemandirian energi nasional.

Mengutip Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian DEN Bahlil Lahadalia, Seskab Teddy menyampaikan bahwa salah satu langkah yang dibahas adalah mempercepat pengembangan berbagai sumber energi dalam negeri. Potensi tersebut mencakup kelapa sawit, jagung, singkong, tebu, batu bara, panas bumi, hingga energi surya.

Pemerintah juga mendorong pengembangan B50 dan E50 sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Di saat bersamaan, pengembangan energi terbarukan terus diperkuat, termasuk melalui percepatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun.

Langkah lainnya diarahkan pada peningkatan produksi minyak nasional. Pemerintah akan mengoptimalkan ladang dan sumur minyak yang telah ada serta mempercepat kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan kemampuan produksi energi dari dalam negeri.

Selain itu, Sidang DEN turut membahas tindak lanjut rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Rencana tersebut akan dilaksanakan sesuai kajian dan tahapan yang telah disiapkan pemerintah sebagai bagian dari penguatan bauran energi nasional.

Untuk memastikan seluruh agenda berjalan terarah, pemerintah juga akan menyusun peta jalan energi yang lengkap dan terukur. Peta jalan tersebut mencakup target tahunan, kebutuhan investasi, jadwal pelaksanaan, hingga pembagian tugas dalam implementasinya.

Seskab Teddy menyampaikan bahwa bagi Presiden Prabowo, kemandirian energi tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan energi nasional. Kemandirian energi juga memiliki arti strategis bagi kekuatan ekonomi dan posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika global.

“Presiden menegaskan bahwa kemandirian energi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk menentukan arah pembangunannya di tengah dinamika geopolitik global,” ujar Seskab Teddy. (BPMI SETPRES)

Presiden Prabowo Perintahkan Investigasi Menyeluruh KMP Virgo Transport 8, Pastikan Hak Keluarga Korban Terpenuhi

JAKARTA, MP –  Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melakukan investigasi secara mendalam dan objektif terhadap kecelakaan Kapal Motor Penumpang (KMP) Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama jajaran pemerintah melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 16 September 2026.

Presiden Prabowo menginstruksikan Kementerian Perhubungan untuk mengoordinasikan langkah-langkah penanganan selanjutnya bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), sekaligus memastikan hak-hak keluarga korban dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Presiden juga meminta agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh dengan melibatkan unsur Polri dan TNI.

“Tolong dikoordinasikan langkah-langkah selanjutnya bersama dengan Basarnas, juga pastikan hak-hak keluarga korban itu dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya juga saya minta investigasi yang mendalam dan objektif tentang kejadian tersebut,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam rapat tersebut, Kepala Basarnas Mohammad Syafi’i melaporkan kronologi kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Tanjung Perak, Surabaya, menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, dengan membawa 243 penumpang dan 89 kendaraan. Kapal tersebut berangkat pada 13 September 2026 lalu, dan sekitar pukul 01.00 menghadapi cuaca buruk berupa gelombang kuat dan angin kencang.

“Satu jam berikutnya dilaporkan kondisi kapal mengalami kemiringan berat, dan dalam satu jam berikutnya kapal sudah tidak bisa berkomunikasi. Pada pukul 04.10 Badan SAR Nasional mengaktifkan operasi SAR dan melalui Basarnas Command Center,” ujar Kepala Basarnas.

Dalam penanganan awal, Basarnas mengerahkan unsur laut dan udara menuju lokasi kecelakaan. Sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi turut membantu proses evakuasi dan berhasil menyelamatkan 108 orang serta mengevakuasi enam korban meninggal dunia.

“Kami sampaikan mulai dari kapal MT Mauhau, kapal TB TCP, Haida, KM Cahaya Bahari, dan kapal Nelayan Sri Asih, telah berhasil mengevakuasi korban dengan jumlah 108 kondisi selamat dan 6 kondisi meninggal. Jadi total korban yang terevakuasi pada hari pertama sebanyak 114 korban,” tuturnya.

Memasuki hari keempat operasi SAR, Kepala Basarnas menyampaikan bahwa pencarian dan evakuasi terus dilakukan dengan mengerahkan unsur udara dan laut. Basarnas juga menyiapkan tiga tim untuk melaksanakan operasi bawah air dengan dukungan KRI Canopus milik Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal).

“Hari ini, memasuki hari keempat, operasi kami tetap melaksanakan, baik itu dari unsur udara, kemudian unsur laut, dan kami menyiapkan tiga tim untuk melaksanakan operasi sub underwater, di mana untuk unsur kapalnya sendiri, kami didukung oleh KRI yang memiliki kemampuan untuk underwater yaitu Pushidros, yaitu KRI Canopus. Kemudian dari tiga tim, kami kerahkan, yang pertama dari satu tim, dari Basarnas special group, kemudian dua tim dari TNI Angkatan Laut, yaitu dari pasukan katak dan penyelam khusus,” ujar Kepala Basarnas. (BPMI SETPRES)

Tidak Ada Toleransi, Presiden Prabowo Perintahkan Cabut Izin dan Usut Pidana Korporasi Pelaku Karhutla

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tidak hanya pencabutan izin, Kepala Negara meminta agar unsur pidana tetap diselidiki terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid terkait penanganan sejumlah bencana di Tanah Air dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 16 September 2026. Presiden menyoroti laporan Kapolri mengenai kebakaran yang disengaja dan dugaan keterlibatan puluhan korporasi.

“Jadi semua tadi yang dinilai oleh Kapolri, diverifikasi yang melanggar, kita akan bertindak dengan keras. Apalagi yang sudah diberi sanksi tahun-tahun yang dulu, kalau sekarang masih dia melanggar, berarti tidak ada jalan lain, kita harus cabut semua izin-izinnya,” tegas Presiden.

Menurut Presiden Prabowo, pencabutan izin harus segera dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi pihak terkait terbukti bertanggung jawab. Kepala Negara menegaskan tidak boleh lagi ada toleransi terhadap pelanggaran yang telah terbukti.

“Dan akan kita lakukan dalam waktu dekat, saya minta tidak usah lagi ada macam-macam kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya. Dan bila perlu setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang,” lanjutnya.

Presiden Prabowo juga memberikan instruksi khusus kepada Kapolri untuk mengerahkan seluruh jajaran dalam mendalami dugaan pelanggaran. Penyelidikan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran mendapatkan tindakan sesuai pelanggarannya.

“Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian. Selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini,” ujar Presiden.

Di samping langkah penegakan hukum, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah mempertahankan stamina dalam penanganan karhutla. Berdasarkan laporan yang diterima Kepala Negara, kondisi dalam satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan sehingga pemerintah harus tetap meningkatkan kesiapsiagaan.

“Kita harus punya stamina, ketahanan, tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tapi kita sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh,” ujar Presiden.

Kepala Negara menekankan bahwa penanganan karhutla saat ini harus menjadi pelajaran untuk membangun sistem mitigasi yang lebih kuat. Persiapan yang lebih masif diperlukan agar pencegahan dan penanganan karhutla pada masa mendatang berlangsung semakin cepat, terpadu, dan efektif.

“Dan ini juga mengingatkan kita bahwa persiapan kita harus lebih masif, dan penanganan-penanganan yang akan datang saya yakin akan lebih baik dari pengalaman kita sekarang. Saya tekankan bahwa masalah kebakaran hutan ini harus kita benar-benar kendalikan,” tegas Presiden. (BPMI SETPRES)

Presiden Prabowo Lantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan

JAKARTA, MP – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin sore, 14 September 2026.

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Pejabat Tinggi Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para tamu undangan lainnya. Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, serta para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

Suahasil Nazara dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebelum diamanahkan sebagai Menteri Keuangan, Suahasil memiliki rekam jejak panjang di lingkungan Kementerian Keuangan, di mana ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada periode 2019–2024 (Kabinet Indonesia Maju) dan berlanjut pada periode 2024–2026 (Kabinet Merah Putih). (LYS)

Prabowo di BRICS: Indonesia Tak Ingin Didikte Kekuatan Mana pun

JAKARTA, MP – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan mana pun.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di New Delhi, India, Sabtu (12/9). Prabowo menekankan bahwa ketangguhan nasional merupakan fondasi utama bagi sebuah negara untuk menjaga kemandirian dan menentukan masa depannya.

“Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan mana pun. Kita harus menjadi tangguh. Dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri,” ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa kekuatan sebuah bangsa harus dibangun dari dalam negeri. Ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga dengan kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

“Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai kesejahteraan,” tegasnya.

Prabowo menilai kemampuan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun negara yang tangguh dan benar-benar mandiri.

Di BRICS, Prabowo juga melihat kerja sama antarnegara Global South sebagai salah satu kekuatan yang dapat memperkuat ketahanan bersama. Menurutnya, dengan berdiri bersama, negara-negara berkembang dapat memiliki suara yang lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan dan menentukan masa depannya sendiri.

Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama di bidang yang secara langsung berkaitan dengan ketahanan nasional, termasuk pangan dan energi.

Lebih lanjut, Prabowo menilai kekuatan kolektif BRICS dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi, sekaligus menciptakan peluang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang.

“Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat,” ujar Prabowo.

Menutup pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa kekuatan tersebut harus diarahkan untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara, dengan tetap memperkuat sistem multilateral.

“Bersama-sama, kita dapat membuat kekuatan kita benar-benar berarti,” kata Prabowo.(**)

Seskab Teddy: Sejak Dinyatakan Hilang, Presiden Prabowo Langsung Intruksikan KSAL Laksanakan Pencarian, 11 Kapal Gabungan Dikerahkan

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran TNI Angkatan Laut (TNI AL) untuk segera melakukan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan letusan Gunung Anak Krakatau. Rombongan tersebut terdiri atas lima jurnalis bersama tiga kru kapal.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Kepala Negara telah memberikan instruksi pencarian sejak menerima laporan hilang kontaknya rombongan tersebut pada Senin malam. Presiden Prabowo meminta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) untuk segera mengerahkan kekuatan guna melakukan pencarian.

“Sejak rombongan 5 jurnalis bersama 3 kru kapal dilaporkan hilang kontak, sejak Senin malam Presiden Prabowo memang sudah langsung menginstruksikan KSAL untuk segera melakukan pencarian, di hari itu juga TNI-AL langsung mengirim kapal-kapalnya,” ujar Seskab Teddy.

Menindaklanjuti instruksi Presiden, operasi pencarian langsung dilakukan dengan mengerahkan sejumlah unsur gabungan. Berdasarkan laporan KSAL, sebanyak 11 kapal dikerahkan untuk menyisir wilayah pencarian dan menemukan keberadaan rombongan.

“Sesuai laporan KSAL total ada 11 kapal gabungan yang langsung melakukan pencarian,” ungkap Seskab Teddy.

Sebelas kapal gabungan tersebut yakni KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, KRI Lepu-861, KAL Anyer 1-3-64, KAL Pohawang I-3-30, RBB Peucang Lanal Banten, RHIB SAR 02 Banten, RHIB SAR 02 Lampung, KN SAR Tetuka-247, KN SAR Basudewa-224, serta KP Sanjaya-7017.

Pengerahan sejumlah kapal tersebut menunjukkan upaya pencarian dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dan kekuatan secara bersama-sama. Operasi pencarian terus diarahkan untuk menemukan seluruh anggota rombongan yang hingga kini dilaporkan hilang kontak.

Di tengah berlangsungnya proses pencarian, Seskab Teddy turut menyampaikan harapan dan doa agar lima jurnalis dan tiga kru kapal tersebut dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.

Pemerintah Perkuat Inklusi Keuangan melalui Penyediaan Rekening bagi Masyarakat

JAKARTA, MP – Pemerintah terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan masyarakat melalui penyediaan rekening bagi warga negara Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah membahas kondisi kepemilikan rekening masyarakat Indonesia dengan mengacu pada hasil survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada keluarga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS Itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan Itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, capaian tersebut menunjukkan kondisi inklusi dan literasi keuangan Indonesia yang relatif baik jika dibandingkan dengan standar yang digunakan oleh negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Airlangga menyebut pemerintah akan terus mendorong peningkatan capaian tersebut agar semakin optimal.

“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan mempersiapkan penyediaan rekening melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk _payment system_-nya,” jelas Airlangga.

Selain pemadanan data kependudukan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, pemerintah juga akan memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatkan literasi keuangan.

“Yang kedua _gateway system_-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” tutur Airlangga. (BPMI SETPRES)

Presiden Prabowo: Setiap Bencana Harus Menjadi Pelajaran untuk Memperkuat Kesiapsiagaan!

JAKARTA, MP – Bencana tidak hanya menuntut negara untuk bergerak cepat ketika keadaan darurat terjadi. Setiap peristiwa juga harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki kekurangan dan membangun kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi bencana berikutnya.

Pandangan tersebut menjadi salah satu penekanan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan mitigasi bencana di Indonesia bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan terkait di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Senin, 7 September 2026.

Dalam rapat tersebut, Presiden memantau sekaligus mengevaluasi penanganan sejumlah bencana, mulai dari gempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus selalu siap menghadapi berbagai potensi bencana.

“Kita menghadapi berbagai keadaan karena bencana gempa di Flores kemudian sekarang aktivitas Gunung Anak Krakatau dan juga kebakaran hutan dan asap yang masih menjadi masalah bagi kita semua,” ujar Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa kondisi geografis Indonesia menuntut kesiapsiagaan yang terus diperkuat.

“Ini adalah takdir kita negara yang berada di lingkaran api atau the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” kata Presiden.

Di Flores, pemerintah terus memastikan penanganan pascagempa berjalan dan kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi. Listrik, komunikasi, BBM, air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan secara umum telah kembali fungsional.

Pemerintah juga melanjutkan langkah pemulihan melalui pengaktifan kembali kegiatan belajar mengajar, penyusunan peta jalan pemulihan ekonomi, pembangunan hunian sementara, serta verifikasi kerusakan rumah sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mendukung penanganan tersebut, pemerintah telah menyalurkan Rp200 miliar kepada Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur.

Presiden menilai respons terhadap bencana harus terus dievaluasi. Setiap kekurangan yang ditemukan dalam proses penanganan harus menjadi dasar untuk mengambil langkah yang lebih baik di masa mendatang.

Hal tersebut juga menjadi perhatian Presiden dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah terus melakukan operasi darat dan udara untuk memadamkan api dan mengantisipasi munculnya titik-titik kebakaran baru.

Sebanyak 19 pesawat dikerahkan untuk operasi modifikasi cuaca dan patroli, serta 36 pesawat untuk water bombing. Penegakan hukum juga terus dilakukan dengan 200 laporan polisi yang sedang diproses dan 138 tersangka telah diamankan.

Presiden memberikan perhatian khusus terhadap dugaan pembakaran hutan yang dilakukan secara sengaja, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan korporasi.

“Saya tertarik juga itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini korporasi. Tolong diselidiki terus,” tegas Presiden.

Sementara itu, aktivitas Gunung Anak Krakatau menghadirkan tantangan berbeda. Sebaran abu vulkanik berdampak terhadap aktivitas penerbangan dan menyebabkan sejumlah bandara terdampak.

Pemerintah pun melakukan berbagai langkah untuk mengurangi dampak tersebut, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu meluruhkan abu vulkanik. Penanganan dampak terhadap transportasi juga terus dilakukan agar masyarakat yang perjalanannya terganggu dapat memperoleh kepastian.

Berbagai peristiwa tersebut, menurut Presiden, harus menjadi bagian dari proses pembelajaran pemerintah dalam membangun sistem mitigasi bencana yang lebih kuat.

Presiden mencontohkan bahwa pengalaman dalam penanganan karhutla perlu menjadi dasar untuk memperkuat langkah antisipatif.

“Saya lihat reaksi terhadap kebakaran hutan kita juga cukup masif walaupun di sana-sini mungkin ada keterlambatan, tapi itu kita catat untuk selanjutnya kita mengambil langkah-langkah yang antisipatif,” ujar Presiden.

Karena itu, Presiden meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan kemampuan yang tersedia ketika bencana telah terjadi. Kesiapan harus dibangun jauh sebelumnya.

“Kita gunakan prinsip, lebih baik lebih daripada kurang,” kata Presiden.

Presiden pun meminta penyusunan master plan mitigasi bencana yang menyeluruh dan masif. Pemerintah akan memperkuat berbagai sumber daya dan peralatan, mulai dari helikopter, pompa air, kendaraan pemadam kebakaran, ekskavator, pesawat untuk modifikasi cuaca, hingga drone.

Bagi Presiden, investasi dalam kesiapsiagaan merupakan bagian penting dari perlindungan terhadap masyarakat. Negara harus memiliki kemampuan yang cukup sebelum keadaan darurat datang.

“Jadi kita persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya kita siapkan,” lanjut Presiden.

Dari Flores, pemerintah terus mengevaluasi percepatan pemulihan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dari aktivitas Gunung Anak Krakatau, pemerintah memperkuat kesiapan menghadapi dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat dan transportasi. Sementara dari kebakaran hutan dan lahan, pemerintah terus meningkatkan kemampuan pemadaman sekaligus memperkuat penegakan hukum.

Setiap kejadian menjadi pengalaman yang berharga untuk memperkuat sistem nasional.

Dengan kesiapsiagaan yang dibangun secara terus-menerus, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya mampu merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga semakin siap sebelum bencana datang.

Bagi Presiden Prabowo, penanganan bencana hari ini bukan sekadar tentang menyelesaikan keadaan darurat. Lebih dari itu, setiap pengalaman harus menjadi pijakan untuk membangun Indonesia yang lebih siap, lebih tangguh, dan semakin mampu melindungi masyarakat. (AIT/GYD)

Erupsi Anak Krakatau Berakhir, Status Masih Siaga

JAKARTA, MP – Aktivitas Gunung Anak Krakatau mulai menurun setelah mengalami erupsi menerus selama sekitar 25 jam. Namun, kondisi tersebut belum membuat status gunung api di Selat Sunda itu diturunkan. Berdasarkan evaluasi Badan Geologi hingga 7 September 2026, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III (Siaga).

Dilansir dari laman ESDM pada Selasa, 8 September 2026, Kepala Badan Geologi, Lana Saria, menyebut erupsi menerus yang berlangsung sejak Jumat, 4 September 2026 pukul 23.07 WIB telah berakhir pada Minggu, 6 September 2026 pukul 00.04 WIB. Setelah erupsi berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan pola erupsi ringan yang terjadi secara berkala.

“Setelah episode erupsi menerus berakhir, teramati tiga kali erupsi strombolian dengan warna kolom erupsi hitam. Kembalinya erupsi strombolian yang merupakan karakteristik khas Gunung Anak Krakatau, untuk sementara diinterpretasikan sebagai akhir dari episode erupsi menerus yang cukup panjang tersebut,” ujarnya.

Badan Geologi sebelumnya melaporkan erupsi menerus tersebut disertai suara gemuruh. Pada fase awal, tinggi kolom erupsi tidak teramati, tetapi semburan berwarna merah menyala terlihat secara terus-menerus dari Pos Pengamatan Gunungapi Krakatau Pasauran. Fenomena tersebut disebut menyerupai lava fountain atau air mancur lava.

Sebelum memasuki fase erupsi menerus, Gunung Anak Krakatau juga telah mengalami seri erupsi tipe Strombolian yang menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik. Menurut Badan Geologi, rangkaian erupsi tersebut berlangsung hingga 5 September 2026.

Erupsi Menerus Berakhir, Letusan Ringan Masih Terjadi

Berakhirnya erupsi menerus tidak berarti aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau sepenuhnya berhenti.

Badan Geologi menyebut setelah episode erupsi panjang tersebut berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan aktivitas erupsi dengan pola letusan ringan yang terjadi secara berkala. Laporan evaluasi 7 September juga menyebut tiga erupsi strombolian teramati setelah episode erupsi menerus berakhir.

Dalam pengamatan visual melalui CCTV Pos Pasauran pada 7 September 2026 pukul 05.47 WIB, tidak terlihat adanya erupsi. Meski demikian, evaluasi Badan Geologi tetap mempertahankan status Gunung Anak Krakatau pada Level III karena aktivitas kegempaan masih menjadi perhatian.

Masyarakat diminta tidak memasuki wilayah dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Abu Vulkanik Masih Terpantau di Atmosfer

Selain aktivitas vulkanik di sekitar gunung, sebaran abu menjadi salah satu dampak yang masih dipantau.

Berdasarkan analisis citra RGB Himawari-9 pada 7 September 2026 pukul 07.00 WIB, BMKG mendeteksi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada dua rentang ketinggian atmosfer. Pada lapisan dari permukaan hingga sekitar 15.000 kaki, abu terpantau menyebar pada sektor tenggara hingga barat laut yang mencakup sebagian wilayah Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu.

Sementara pada ketinggian 15.000 hingga 50.000 kaki, sebaran abu terpantau bergerak lebih jauh ke arah barat hingga barat daya. Wilayah yang terdampak dalam pemantauan tersebut mencakup sebagian Samudra Hindia di sebelah barat hingga barat daya Bengkulu, Lampung, dan selatan Banten. (Wisa Irena Br Sitepu)

Presiden Prabowo Pastikan Penanganan Bencana Berjalan, Pemulihan Masyarakat Terus Dipercepat

JAKARTA, MP – Bagi masyarakat yang terdampak bencana, pemulihan bukan sekadar membangun kembali rumah dan fasilitas yang rusak. Lebih dari itu, pemulihan berarti memastikan listrik kembali menyala, komunikasi tersambung, air bersih tersedia, anak-anak dapat kembali bersekolah, dan aktivitas sehari-hari perlahan kembali berjalan.

Hal tersebut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan terkait di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026.

Dalam rapat yang berlangsung siang hingga sore hari tersebut, Presiden memonitor perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terus dipenuhi.

“Kita menghadapi berbagai keadaan karena bencana gempa di Flores kemudian sekarang aktivitas Gunung Anak Krakatau dan juga kebakaran hutan dan asap yang masih menjadi masalah bagi kita semua,” ujar Presiden.

Di Flores, pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa terus ditangani. Sejumlah layanan publik seperti listrik, komunikasi, BBM, air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan secara umum telah kembali fungsional.

Presiden juga mendorong percepatan pemulihan Flores melalui pengaktifan kembali kegiatan belajar mengajar, penyusunan peta jalan pemulihan ekonomi, serta pembangunan hunian sementara bagi masyarakat yang rumahnya terdampak.

Untuk memperkuat penanganan di daerah, pemerintah menyalurkan Rp200 miliar kepada Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Verifikasi kerusakan rumah juga terus dilakukan sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di tengah upaya pemulihan Flores, pemerintah juga merespons erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada aktivitas penerbangan. Sebanyak delapan bandara terdampak akibat sebaran abu vulkanik yang mengganggu penerbangan.

Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan dampak erupsi dapat ditangani, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca untuk membantu meluruhkan abu vulkanik.

Pada saat yang sama, pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui operasi darat dan udara. Sebanyak 19 pesawat dikerahkan untuk operasi modifikasi cuaca dan patroli, serta 36 pesawat untuk water bombing.

Penegakan hukum juga terus berjalan. Berdasarkan laporan Kapolri kepada Presiden, sebanyak 200 laporan polisi sedang diproses dan 138 tersangka telah diamankan. Selain itu, sejumlah korporasi juga tengah menjalani proses hukum dan pendalaman.

Presiden menegaskan agar setiap dugaan pembakaran hutan yang disengaja ditindak secara tegas, terutama apabila terdapat keterlibatan korporasi.

“Saya tertarik juga itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini korporasi. Tolong diselidiki terus,” tegas Presiden.

Bagi Presiden Prabowo, penanganan bencana tidak berhenti ketika situasi darurat berakhir. Setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi untuk membangun sistem yang lebih siap menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.

Indonesia, menurut Presiden, berada di wilayah ring of fire dan menghadapi berbagai potensi bencana. Karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun jauh sebelum bencana terjadi.

“Ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” ujar Presiden.

Karena itu, pemerintah juga menyusun master plan mitigasi bencana yang lebih menyeluruh dan masif, termasuk memperkuat ketersediaan helikopter, pompa air, pemadam kebakaran, ekskavator, pesawat modifikasi cuaca, dan drone.

Presiden menekankan prinsip kesiapsiagaan dengan memastikan kapasitas penanganan bencana tersedia sebelum keadaan darurat terjadi.

“Kita gunakan prinsip, lebih baik lebih daripada kurang. Jadi kita persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya kita siapkan,” lanjutnya.

Dengan kesiapsiagaan yang lebih kuat, negara diharapkan tidak hanya mampu merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga semakin siap untuk melindungi masyarakat.

Pemerintah akan terus bekerja hingga wilayah terdampak pulih dan memastikan setiap pengalaman penanganan bencana menjadi pijakan untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh. (AIT/GYD)

Scroll to Top