Berita Populer

Berita Terbaru

JAKARTA

NUSA TENGGARA TIMUR, MP – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di posko pengungsian di Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, 26 Agustus 2026, menghadirkan momen kehangatan bagi para pengungsi. Setibanya di posko, Presiden menyapa masyarakat dan dibalas dengan sapaan serta senyum antusias dari para warga terdampak dan anak-anak.

Di sana, Presiden meninjau dapur umum dan menyapa para petugas yang sedang menyiapkan makanan untuk warga terdampak. Selain itu, Kepala Negara juga turut melihat menu makanan yang disiapkan di dapur lapangan Polri.

Usai meninjau dapur umum dan dapur lapangan Polri, Presiden melanjutkan peninjauan ke tenda pengungsian. Kehadiran Presiden disambut penuh haru, bahkan sejumlah warga tampak menangis dan memeluk Presiden sebagai ungkapan rasa haru.

“Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil dan saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Flores, daerah-daerah yang kena bencana, ucapan bela sungkawa saya, mereka yang kehilangan keluarganya,” kata Presiden.

Dalam keterangannya, Presiden menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus memantau dan mengambil langkah dalam penanganan bencana di NTT. Kepala Negara juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan waspada menghadapi kondisi pascabencana.

“Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya, kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya,” ucap Presiden.

“Percayalah pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara,” lanjutnya.

Kunjungan tersebut bukan hanya untuk melihat penanganan bencana dari dekat, tetapi juga untuk mendengar langsung masyarakat yang terdampak. Di tengah duka dan ketidakpastian pascabencana, Presiden Prabowo memastikan satu hal bahwa negara hadir, dan masyarakat NTT tidak sendiri. (BPMI SETPRES)

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan bencana gempa bumi di Posko Penanganan Gempa Bumi di Bataliyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, 26 Agustus 2026. Rapat diikuti sejumlah pihak terkait guna membahas perkembangan penanganan dan langkah percepatan pemulihan di wilayah terdampak.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dalam pengantarnya, menyampaikan bahwa rapat dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita. Selain itu, Seskab Teddy mengatakan bahwa rapat tersebut turut dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) NTT.

“Hari ini Rabu, 26 Agustus 2026 di posko penanganan gempa bumi Nusa Tenggara Timur, bertempat di Bataliyon Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo. Telah hadir Menteri ESDM, Mensesneg, Mendagri, Kapolri, Wakil Panglima TNI beserta forkopimda Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kapolda, kemudian ada Bupati Nagekeo,” ucap Seskab Teddy.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menyampaikan perkembangan penanganan tanggap darurat dari bencana gempa bumi. Suharyanto memaparkan bahwa gempa dengan episentrum di Nagekeo tersebut berdampak pada tujuh kabupaten di Pulau Flores.

“Kemudian, yang terdampak itu ada tujuh kabupaten, Bapak Presiden. Jadi, dari mulai Labuan Bajo itu Manggarai Barat, kemudian Manggarai, Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo di sini, Bapak Presiden, kemudian Ngada, Ende, dan Sika,” ucapnya.

Kepala BNPB menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat 105 orang meninggal dunia, 1.678 orang luka-luka, 179.037 orang mengungsi, serta 81.436 rumah mengalami kerusakan. Tingginya jumlah pengungsi, menurut Suharyanto tidak hanya dampak dari gempa, tetapi adanya kekhawatiran masyarakat akan gempa susulan.

“Hanya gempa susulannya itu 142 kemarin, sekarang sudah 143 kali, Bapak Presiden, yang dirasakan oleh masyarakat, yang terasa dari mulai tanggal 15 sampai sekarang. Kalau hari ini hanya tinggal 1 kali kemarin,” jelasnya.

Pemerintah memastikan bahwa dukungan logistik, kesehatan, energi dan layanan dasar terus berjalan. Kepala BNPB melaporkan bantuan logistik telah didistribusikan melalui sejumlah jalur, sementara kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat relatif aman.

“Banyak sekali bantuan dari kementerian lembaga, dari TNI Polri, dari swasta, dari pemerintah-pemerintah daerah lainnya juga banyak membantu ke sini, sehingga untuk masalah logistik dasar yang dibutuhkan saat tanggap darurat itu tidak ada permasalahan,” lanjutnya. (BPMI SETPRES)

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memberantas penyelewengan dan korupsi serta memastikan seluruh kekayaan dan aset bangsa dikelola secara jujur dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada peluncuran dan peletakan batu pertama atau groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.

Presiden mengatakan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia harus dijawab dengan kekuatan dan kemampuan negara untuk hadir serta memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

“Kita walaupun menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat. Kita mampu. Kita buktikan terus,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan bahwa kekuatan tersebut harus didukung oleh pengelolaan seluruh aset dan kekayaan bangsa secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Semua aset bangsa, semua kekayaan bangsa harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan dasar patriotisme, cinta tanah air, cinta rakyat, rasa tanggung jawab yang sangat besar,” tegas Presiden.

Karena itu, Presiden menegaskan bahwa setiap bentuk penyelewengan dan korupsi harus terus diperangi hingga ke akar-akarnya.

“Penyelewengan, korupsi, harus kita perangi. Harus kita berantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus punya tekad itu,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan penghentian kebocoran dan penyelamatan keuangan negara akan memperkuat kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Uang itu dari yang kita selamatkan, dari korupsi-korupsi yang berjalan selama ini. Kita hentikan kebocoran-kebocoran itu,” kata Presiden.

Presiden juga menyoroti peningkatan kinerja sejumlah BUMN. Menurut Presiden, kepemimpinan dan tata kelola yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan negara.

“Saya besar hati dengan capaian-capaian yang telah kita capai,” pungkas Presiden. (AIT)

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat kemandirian dan swasembada energi Indonesia.

Presiden mengatakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi yang harus dimanfaatkan secara optimal, mulai dari tenaga surya, panas bumi, gas, hingga minyak. Pemanfaatan seluruh potensi tersebut harus dilakukan secara terpadu untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

“Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri! Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia,” ujar Presiden saat meluncurkan dan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.

Menurut Presiden, pengembangan energi surya harus berjalan seiring dengan optimalisasi berbagai sumber energi yang dimiliki Indonesia. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap energi dari luar negeri.

“Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi 1 barel pun minyak!” tegas Presiden.

Program PLTS 100 GWp diproyeksikan memberikan manfaat strategis bagi ketahanan energi nasional, termasuk melalui pemanfaatan energi surya dan sistem penyimpanan energi baterai sebagai bagian dari pengembangan sistem kelistrikan yang semakin efisien dan berkelanjutan.

Pengembangan program tersebut juga diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja, menurunkan emisi gas rumah kaca, memperkuat industri dalam negeri, serta memperluas akses masyarakat terhadap energi.

Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan bekerja bersama untuk memastikan target pembangunan energi surya tersebut dapat direalisasikan.

“Kita sekarang selalu bicara dengan bukti,” pungkas Presiden. (AIT)

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sekaligus melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.

Presiden menegaskan bahwa program tersebut merupakan langkah besar dalam pembangunan energi nasional. Kapasitas PLTS yang akan dibangun mencapai 100 GWp, sementara kapasitas pembangkit listrik Indonesia saat ini berada pada kisaran 88 gigawatt.

“Untuk sebagai bayangan bahwa seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari panas bumi, semua itu 88 gigawatt. Kita akan membangun 100 gigawatt!” ujar Presiden.

Pembangunan PLTS 100 GWp akan dilakukan secara bertahap. Pada Tahap I, pemerintah menargetkan pembangunan kapasitas sebesar 17 GWp.

Pada tahap awal tersebut, terdapat 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.216 MWp yang berada dalam berbagai tahapan, mulai dari pembangunan, groundbreaking, peresmian, hingga persiapan tender.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah serius merealisasikan program tersebut dan menargetkan pembangunan kapasitas PLTS nasional sebesar 100 GWp dalam waktu tiga tahun.

“Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun,” tegas Presiden.

Program PLTS 100 GWp dikembangkan melalui berbagai skema, antara lain PLTS ground mounted, PLTS atap, dan PLTS terapung. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemanfaatan energi baru dan terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Peluncuran program tersebut menandai dimulainya langkah besar pemerintah dalam membangun kapasitas energi surya nasional secara masif dan bertahap.

“Karena itu tadi sudah dilaporkan Menteri ESDM sekian penghematan, sekian dan semua saya nggak akan ulangi. Ya, supaya pidato jangan terlalu lama,” ujar Presiden. (AIT)

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan tindakan dini di setiap titik hotspot guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkembang menjadi titik api. Kepala Negara meminta langkah pencegahan dilakukan segera, termasuk dengan membangun sumur bor di lokasi-lokasi yang terdeteksi memiliki hotspot.

“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan dini. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air,” ujar Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, pada Senin, 24 Agustus 2026.

Selain tindakan teknis di lapangan, Kepala Negara juga meminta seluruh aparat memperkuat pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat di tingkat desa. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pembakaran lahan dilarang keras dan dapat menimbulkan dampak luas.

“Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur, di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” imbuh Kepala Negara.

Presiden Prabowo meminta pemerintah daerah bersama TNI dan Polri menjelaskan kepada masyarakat bahwa apabila terdapat kebutuhan untuk membuka lahan, masyarakat dapat melaporkannya kepada kepala desa, camat, maupun bupati. Pemerintah, lanjut Presiden Prabowo akan membantu masyarakat melalui mekanisme yang terorganisasi, termasuk dengan melibatkan kelompok tani dan koperasi.

“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir, per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelijen selidiki. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut,” ucap Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo meminta Kepolisian, Kejaksaan, dan unsur intelijen melakukan penyelidikan secara serius terhadap setiap indikasi keterlibatan korporasi dalam pembakaran lahan. Apabila ditemukan bukti keterlibatan, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin usaha.

“Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira disini main peran yang sangat penting,” ujar Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menekankan bahwa pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan. Pemerintah tidak hanya memastikan api dapat segera dipadamkan, tetapi juga membangun sistem yang mampu mencegah kebakaran sejak munculnya indikasi awal, serta memastikan tidak ada pihak yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar. (BPMI SETPRES)

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto tiba di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Senin, 24 Agustus 2026. Setibanya di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Presiden Prabowo langsung memimpin rapat untuk mengevaluasi hasil penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), memastikan penanganan berjalan hingga tuntas, serta memperkuat sistem pencegahan dan penanganan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di Posko Aju Provinsi Riau.

 

Mengawali rapat, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa sejumlah pimpinan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat, bersama unsur pemerintah daerah, telah hadir dalam rapat penanganan karhutla di Sumatra.

“Yang terhormat, Bapak Presiden. Dengan hormat, dilaporkan pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026, bertempat di Posko Aju Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, telah hadir beberapa menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, serta dari pimpinan daerah, Plt Gubernur, Pangdam, Kapolda, kemudian masing-masing pejabat dari BMKG, Basarnas, BPBD, dan perangkat lainnya,” ujar Seskab Teddy.

Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau, M. Edy Afrizal menyampaikan bahwa kondisi karhutla di Provinsi Riau pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang salah satunya dipicu oleh fenomena El Nino yang sangat kuat. Edy menyebut hingga 23 Agustus 2026, terdeteksi sebanyak 306 titik panas (hotspot) di wilayah Riau.

“Dari hotspot 306 titik ini yang sudah menjadi terbakar 7 titik, yaitu tersebar di 4 kabupaten. Pertama di Kabupaten Pelalawan 1 titik, Indra Giri Hilir 2 titik, Indra Giri Hulu 2 titik, Kampar 2 titik. Nah saat ini yang masih cukup besar itu berada di Kabupaten Pelalawan, itu di Kerumutan dan Kabupaten Kampar di Rimba Panjang,” ujar Edy.

Lebih lanjut Edy menjelaskan bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026, luasan lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau tercatat mencapai 16.277,50 hektare. Dalam periode yang sama, terdeteksi sebanyak 10.514 titik panas (hotspot), dengan 521 titik di antaranya telah terkonfirmasi menjadi titik api atau fire spot.

“Nah Alhamdulillah sudah bisa kita padamkan sehingga tinggal dari saat ini 7 titik tadi yang kami sampaikan sebelumnya,” imbuh Edy.

Dalam rapat tersebut Kepala Negara mengapresiasi penanganan karhutla di Provinsi Riau yang telah berhasil menekan luasan area terbakar dari sekitar 16.000 hektare menjadi tersisa sekitar 900 hektare sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran yang telah bekerja menangani karhutla, mulai dari Pangdam, Kapolda, Gubernur, BPBD, hingga seluruh kementerian/lembaga dan institusi terkait.

“Saya kira ini cukup membanggakan, kalian mengatasi 15.000 hektare. Ini saya yakin yang 900 ini bisa saudara segera kerahkan, TNI Polri kerahkan kekuatan kita. Kalau Anda perlu tambahan bantuan, segera laporan. Kalau perlu tambahan, tapi saya percaya kalian tinggal 900 itu, tetap waspada untuk ke depan,” ujar Kepala Negara. (BPMI SETPRES)

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Pekanbaru, Riau, pada Senin pagi, 24 Agustus 2026, untuk kembali meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Kepala Negara untuk memastikan penanganan karhutla berjalan hingga tuntas, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Presiden ingin memastikan langsung kondisi terkini di lapangan setelah sebelumnya memimpin penanganan karhutla di Kalimantan.

“Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya, Senin, 24 Agustus 2026.

Menurut Seskab Teddy, perhatian Presiden tidak berhenti pada upaya pemadaman. Kepala Negara juga menekankan pentingnya kordinasi antara pejabat lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya Gubernur, Pangdam dan Kapolda harus padu dalam mencegah kebakaran berulang. Bangun sistem pencegahan yang lebih kuat dan permanen sehingga pemerintah tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau.

“Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api. Sistem pencegahannya harus diperkuat. Mulai dari sumur bor dan embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga kesiapan desa-desa rawan Karhutla. Pencegahan harus dilakukan jauh sebelum api muncul,” kata Seskab Teddy.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kali ini yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnivian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala BIN Muhammad Herindra.

Selain memastikan pemadaman dan pencegahan, Seskab Teddy menegaskan bahwa pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran. Apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. (BPMI SETPRES)

JAKARTA, MP – Seekor orang utan koleksi Solo Safari bernama Didi sempat membuat warga di sekitar kawasan Jurug, Solo, terkejut setelah keluar dari kandang pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Orang utan tersebut lepas dari kandang menjelang sore dan kemudian bergerak menuju area permukiman di sisi barat Solo Safari, tidak jauh dari kawasan Universitas Sebelas Maret (UNS).

Orang Utan Bergerak ke Area Permukiman

Setelah keluar dari area Solo Safari, Didi bergerak melewati kawasan pertokoan hingga menuju lingkungan yang beraktivitas seperti biasa.

Warga yang melihat keberadaan orang utan tersebut memilih untuk tidak mendekati maupun mengusirnya. Kondisi tersebut membuat situasi tetap terkendali meski satwa berada cukup dekat dengan aktivitas masyarakat.

Didi kemudian melanjutkan pergerakannya hingga tiba di sebuah warung makan di kawasan Jurug.

Sempat Masuk Warung Makan

Orang utan tersebut kemudian masuk ke halaman Warung Ayam Tulang Lunak Bengawan yang saat itu sedang dipenuhi pengunjung.

Kehadirannya sempat menimbulkan kerusakan pada sejumlah kendaraan yang berada di lokasi. Didi dilaporkan merobohkan beberapa sepeda motor yang terparkir di sekitar warung.

Petugas Langsung Lakukan Evakuasi

Setelah mendapatkan laporan mengenai orang utan yang keluar dari kandang, manajemen Taman Safari Indonesia (TSI) Group langsung mengerahkan tim untuk menangani situasi tersebut.

Petugas kemudian berhasil mengamankan Didi. Orang utan tersebut akhirnya dikembalikan ke area exhibit Solo Safari dalam kondisi terkendali.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena Didi sempat bergerak cukup jauh dari area Solo Safari hingga memasuki kawasan yang menjadi tempat aktivitas masyarakat.(**)

JAKARTA, MP – Pemerintah terus mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pada hari kelima pascabencana kembali memberangkatkan lima pesawat yang membawa bantuan logistik bagi masyarakat terdampak, Rabu, 19 Agustus 2026.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa lima pesawat tersebut membawa total 65 ton logistik menuju NTT. Dengan pengiriman pada hari kelima tersebut, total bantuan yang telah diangkut sejak hari pertama mencapai 253 ton.

“Jadi, sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik, baik itu makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh warga terdampak di NTT,” ujar Seskab dalam keterangannya di Posko Bantuan NTT di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, pada Rabu, 19 Agustus 2026 pukul 04.00 WIB.

Pemerintah menyiapkan dua posko utama sebagai pusat distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere. Dari posko Labuan Bajo, bantuan logistik akan didistribusikan ke sejumlah wilayah, antara lain Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara itu, dari posko Maumere, bantuan akan disalurkan ke Sikka, Ende, dan Nagekeo.

Seskab menjelaskan bahwa pemerintah mengoptimalkan berbagai jalur untuk memastikan bantuan dapat segera menjangkau masyarakat terdampak. Distribusi melalui jalur udara dilakukan menggunakan helikopter, pesawat Cassa, serta pesawat berukuran lebih kecil untuk menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Selain jalur udara, distribusi juga didukung melalui jalur laut dengan pengerahan tiga kapal perang Republik Indonesia (KRI) milik TNI Angkatan Laut. Satu kapal rumah sakit juga telah berada di lokasi untuk mendukung penanganan bencana.

Sementara itu, akses melalui jalur darat telah kembali dapat dilalui. “Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua,” ungkap Seskab.

Seskab menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan penanganan bencana di NTT. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan dan distribusi bantuan dapat berlangsung dengan cepat sehingga seluruh kebutuhan masyarakat terdampak segera terpenuhi.

“Pemerintah terus memantau penanganan bencana di sana sehingga diharapkan pelaksanaan penanganan dapat berjalan cepat, seluruh logistik dapat secepat mungkin diterima oleh masyarakat,” tutur Seskab.

Pada kesempatan tersebut, Seskab juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari aparat, warga, relawan, hingga berbagai unsur lainnya.

“Terima kasih kepada seluruh aparat yang bertugas, kepada warga, kepada relawan, kepada siapapun yang turut membantu penanganan bencana ini sehingga logistik dapat terkirim secepat mungkin dan dapat dirasa manfaatnya secepat mungkin oleh warga yang terdampak,” pungkas Seskab. (AIT)

Scroll to Top