Berita Populer

Berita Terbaru

APBD Terbatas, Pemprov Kaltara Fokus Program Prioritas di 2027
Sekprov Tekankan Tata Kelola Kolaboratif untuk Capai Target Pembangunan 2027
Jorge Martin Sulit Kejar Acosta karena Ban Hancur, Puas Finis Kedua
Man City Satu-satunya yang Masih Sempurna
BIG Downhill 2026 Hadirkan Aksi Ekstrem dan Kecepatan Tinggi
Soft Tenis Tambah Perunggu, Indonesia Koleksi Tiga Medali di Asian Games 2026

ARTIKEL

Gelar Pertemuan di Hambalang, Presiden Prabowo Dorong Percepatan Hilirisasi dan Penataan BUMN

BOGOR, MP – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat, 4 September 2026. Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa percepatan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” demikian keterangan tertulis Seskab.

Selain hilirisasi, Presiden menerima laporan perkembangan pelaksanaan instruksinya terkait penataan dan perampingan BUMN. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.

Proses konsolidasi tersebut akan terus dilanjutkan dengan target penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara. Melalui restrukturisasi BUMN tersebut, diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penataan BUMN harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh. Langkah tersebut diarahkan agar perusahaan negara memiliki struktur yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.

“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” pungkas Seskab.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (BPMI SETPRES)

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Perintahkan Penertiban Kawasan Hutan Dilakukan Tegas, Transparan, dan Akuntabel

BOGOR, MP – Presiden Prabowo Subianto menerima Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 4 September 2026. Pertemuan berlangsung selepas Presiden tiba kembali di Tanah Air usai merampungkan agenda kerja di Vladivostok, Rusia.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan serta pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

“Dalam pertemuan tersebut, Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan dan pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk aktivitas penambangan ilegal,” demikian keterangan Seskab.

Selain perkembangan penertiban, Satgas PKH turut melaporkan hasil penanganan serta denda administratif yang berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Perkembangan tersebut dijadwalkan akan diumumkan pada minggu kedua September 2026.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan profesional. Kepala Negara juga meminta seluruh tahapan eksekusi maupun penertiban kawasan hutan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Bapak Presiden menegaskan agar proses penegakan hukum dijalankan secara tegas dan profesional. Seluruh rangkaian eksekusi dan penertiban kawasan hutan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” lanjut keterangan Seskab.

Penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kawasan hutan sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui Satgas PKH, pemerintah terus melakukan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran di kawasan hutan, termasuk kegiatan yang tidak memiliki dasar hukum maupun aktivitas ilegal, sehingga pengelolaan kawasan hutan dapat berlangsung secara tertib dan bertanggung jawab. (BPMI SETPRES)

Rupiah Kalah Tipis dari Dolar AS, tapi Masih Unggul Lawan Mata Uang Asia

JAKARTA, MP – Nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa, 1 September 2026 pagi.

Berdasarkan data perdagangan Investing  pukul 09.11 WIB, rupiah berada di level Rp17.717,2 per dolar AS. Rupiah melemah 21,4 poin atau 0,12% dibandingkan posisi sebelumnya.

Tekanan terhadap rupiah terjadi ketika Indeks Dolar AS (DXY) juga bergerak menguat. Indeks tersebut tercatat berada di level 99,445, naik 0,060 poin atau 0,06%.

Pergerakan dolar AS yang menguat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan pelaku pasar karena dapat memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Sementara itu, sejumlah mata uang Asia menunjukkan pergerakan yang beragam terhadap rupiah. Yuan China tercatat berada di level Rp2.635,89 per yuan, turun 1,25 poin atau 0,05%.

Dolar Singapura juga melemah terhadap rupiah sebesar 9,96 poin atau 0,07% menjadi Rp13.931,55 per dolar Singapura.

Selanjutnya, yen Jepang berada di level Rp110,85 per yen, melemah 0,09 poin atau 0,08%.
Baht Thailand tercatat di level Rp533,878, turun 0,613 poin atau 0,11%.

Won Korea Selatan menjadi salah satu mata uang yang mengalami pelemahan cukup besar terhadap rupiah. Won berada di level Rp12,9311, turun 0,0274 poin atau 0,21%.

Sementara itu, ringgit Malaysia berada di level Rp4.389,90, melemah 12,19 poin atau 0,28%.
Di pasar global, euro terhadap rupiah tercatat relatif stabil di level Rp20.567 per euro, dengan perubahan 0,00%.

Adapun harga emas dunia yang tercermin dari XAU/USD berada di level USD4.447,70 per troy ounce. Harga tersebut turun tipis USD1,49 atau 0,03%.

Pergerakan rupiah pada awal perdagangan ini menunjukkan bahwa mata uang Garuda masih menghadapi tekanan dari penguatan dolar AS.

Investor selanjutnya akan mencermati sentimen global dan perkembangan pasar keuangan yang dapat memengaruhi arah rupiah sepanjang perdagangan hari ini. (**)

Harga BBM Pertamina 1 September 2026 Naik, Pertamax Turbo Tembus Rp19.600

JAKARTA, MP – Harga sejumlah BBM nonsubsidi Pertamina resmi naik mulai 1 September 2026. Kenaikan berlaku untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, sementara harga Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak berubah.

PT Pertamina Patra Niaga memberlakukan penyesuaian harga tersebut mulai pukul 00.00 WIB, Selasa, 1 September 2026.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah, dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.

“Penyesuaian harga dilakukan hanya sebagian produk BBM Non Subsidi yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, sedangkan produk BBM Non Subsidi lainnya seperti Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga,” kata Kitty dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 September 2026.

Lebih lanjut Kitty menegaskan dengan adanya penyesuaian harga ini tidak merubah komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kualitas produk dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen.

Pertamina Patra Niaga juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan dan menggunakan produk yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan agar penggunaan produk BBM tepat sasaran.

Daftar Harga BBM Pertamina September 2026

Adapun rincian penyesuaian harga BBM Non Subsidi per 1 September 2026 sebagai berikut:

– Pertamax Turbo (RON 98): Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter
– Dexlite: Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter
– Pertamina Dex: Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter (**)

Longsor Himalaya Picu Banjir Dahsyat, 18 Orang Tewas dan Ratusan Wisatawan Hilang

KATHMANDU, MP – Bencana besar terjadi di kawasan Himalaya perbatasan Nepal dan Tibet, Tiongkok, pada 26 Agustus. Longsoran lumpur dan batu tiba-tiba jatuh ke sungai dan memicu banjir besar di wilayah Nepal.

Dikutip dari Strait Times, Sedikitnya 18 orang tewas, sementara ratusan wisatawan dilaporkan hilang. Rekaman video yang telah diverifikasi memperlihatkan puluhan orang terseret derasnya arus banjir di kawasan perbatasan.

Situasi masih belum sepenuhnya terkendali. Rumah dan jalan di Nepal ikut tersapu banjir. Di sisi Tibet, pejabat setempat juga memperingatkan kemungkinan adanya korban dalam jumlah besar dan orang-orang yang masih belum ditemukan.

Menteri Luar Negeri Nepal, Shisir Khanal, mengatakan laporan awal menunjukkan gempa bumi di kawasan tersebut kemungkinan memicu longsoran yang kemudian menyebabkan banjir.

Dampaknya meluas hingga jalur lintas darat yang menghubungkan Nepal dengan Tiongkok. Kawasan Gyirong di Tibet menjadi salah satu titik yang terdampak paling parah.

Sebanyak 384 pelancong dilaporkan berada di wilayah Shigatse yang berbatasan dengan Nepal ketika bencana terjadi.

Otoritas Tiongkok langsung mengerahkan tim penyelamat. Stasiun televisi pemerintah CCTV melaporkan sedikitnya 574 petugas diterjunkan ke kawasan perlintasan Gyirong.

Namun, proses evakuasi tidak mudah. Seorang petugas penyelamat mengatakan kepada CCTV bahwa tim membutuhkan waktu sedikitnya empat jam untuk mencapai lokasi karena akses jalan tertutup material longsoran setinggi sekitar 1,5 meter.

Material tersebut terbawa arus dari sisi Nepal menuju kawasan perlintasan.

Xi Jinping Minta Pencarian Maksimal

Presiden Tiongkok Xi Jinping meminta operasi pencarian dan penyelamatan dilakukan semaksimal mungkin untuk menemukan korban yang masih hilang.

Ia juga meminta pemerintah meningkatkan pemantauan dan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi kemungkinan bencana susulan.

Di Nepal, Perdana Menteri Balendra Shah mengatakan polisi dan militer ikut dikerahkan dalam operasi penyelamatan.

Shah juga meminta masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai meningkatkan kewaspadaan.

Bencana ini juga mengganggu sektor energi Nepal. Kementerian Energi Nepal menyebut sekitar 430 megawatt (MW) pasokan listrik terdampak. Sebagian besar berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Jika dibandingkan dengan total kapasitas PLTA Nepal yang mencapai sekitar 3,2 gigawatt (GW), kapasitas yang terdampak setara lebih dari 12 persen.

Artinya, dampak bencana tidak berhenti pada kawasan yang diterjang banjir. Infrastruktur energi dan aktivitas ekonomi juga ikut terancam.

India Siap Kirim Bantuan

India juga menyatakan siap membantu penanganan bencana. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan New Delhi siap memberikan bantuan kemanusiaan yang memungkinkan. Tim dari India dan Nepal juga disebut terus berkoordinasi dalam operasi penyelamatan dan penanganan bencana.

Sungai Bhote Koshi sendiri berhulu di Tibet sebelum mengalir ke Nepal dan bergabung dengan Sungai Trishuli. Aliran tersebut kemudian bergerak menuju India sebagai Sungai Gandak.

Wilayah ini sebenarnya bukan pertama kali menghadapi bencana serupa. Pada 2025, banjir di Sungai Bhote Koshi menewaskan sembilan orang, menyebabkan 24 orang hilang, dan bahkan menghanyutkan Friendship Bridge yang menjadi penghubung Nepal dan Tiongkok.

Kini, bencana kembali terjadi dengan skala yang jauh lebih mengkhawatirkan. Operasi pencarian masih berlangsung. Jumlah korban juga masih mungkin bertambah karena sejumlah wilayah terdampak belum sepenuhnya dapat dijangkau tim penyelamat.(**)

Presiden Prabowo di Tengah Pengungsi Nagekeo: Menyapa, Mendengar, dan Menguatkan

NUSA TENGGARA TIMUR, MP – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di posko pengungsian di Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, 26 Agustus 2026, menghadirkan momen kehangatan bagi para pengungsi. Setibanya di posko, Presiden menyapa masyarakat dan dibalas dengan sapaan serta senyum antusias dari para warga terdampak dan anak-anak.

Di sana, Presiden meninjau dapur umum dan menyapa para petugas yang sedang menyiapkan makanan untuk warga terdampak. Selain itu, Kepala Negara juga turut melihat menu makanan yang disiapkan di dapur lapangan Polri.

Usai meninjau dapur umum dan dapur lapangan Polri, Presiden melanjutkan peninjauan ke tenda pengungsian. Kehadiran Presiden disambut penuh haru, bahkan sejumlah warga tampak menangis dan memeluk Presiden sebagai ungkapan rasa haru.

“Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil dan saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Flores, daerah-daerah yang kena bencana, ucapan bela sungkawa saya, mereka yang kehilangan keluarganya,” kata Presiden.

Dalam keterangannya, Presiden menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus memantau dan mengambil langkah dalam penanganan bencana di NTT. Kepala Negara juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan waspada menghadapi kondisi pascabencana.

“Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya, kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya,” ucap Presiden.

“Percayalah pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara,” lanjutnya.

Kunjungan tersebut bukan hanya untuk melihat penanganan bencana dari dekat, tetapi juga untuk mendengar langsung masyarakat yang terdampak. Di tengah duka dan ketidakpastian pascabencana, Presiden Prabowo memastikan satu hal bahwa negara hadir, dan masyarakat NTT tidak sendiri. (BPMI SETPRES)

Presiden Prabowo Pimpin Rapat Penanganan Gempa dan Pemulihan Wilayah Terdampak di Nagekeo

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan bencana gempa bumi di Posko Penanganan Gempa Bumi di Bataliyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, 26 Agustus 2026. Rapat diikuti sejumlah pihak terkait guna membahas perkembangan penanganan dan langkah percepatan pemulihan di wilayah terdampak.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dalam pengantarnya, menyampaikan bahwa rapat dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita. Selain itu, Seskab Teddy mengatakan bahwa rapat tersebut turut dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) NTT.

“Hari ini Rabu, 26 Agustus 2026 di posko penanganan gempa bumi Nusa Tenggara Timur, bertempat di Bataliyon Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo. Telah hadir Menteri ESDM, Mensesneg, Mendagri, Kapolri, Wakil Panglima TNI beserta forkopimda Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kapolda, kemudian ada Bupati Nagekeo,” ucap Seskab Teddy.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menyampaikan perkembangan penanganan tanggap darurat dari bencana gempa bumi. Suharyanto memaparkan bahwa gempa dengan episentrum di Nagekeo tersebut berdampak pada tujuh kabupaten di Pulau Flores.

“Kemudian, yang terdampak itu ada tujuh kabupaten, Bapak Presiden. Jadi, dari mulai Labuan Bajo itu Manggarai Barat, kemudian Manggarai, Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo di sini, Bapak Presiden, kemudian Ngada, Ende, dan Sika,” ucapnya.

Kepala BNPB menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat 105 orang meninggal dunia, 1.678 orang luka-luka, 179.037 orang mengungsi, serta 81.436 rumah mengalami kerusakan. Tingginya jumlah pengungsi, menurut Suharyanto tidak hanya dampak dari gempa, tetapi adanya kekhawatiran masyarakat akan gempa susulan.

“Hanya gempa susulannya itu 142 kemarin, sekarang sudah 143 kali, Bapak Presiden, yang dirasakan oleh masyarakat, yang terasa dari mulai tanggal 15 sampai sekarang. Kalau hari ini hanya tinggal 1 kali kemarin,” jelasnya.

Pemerintah memastikan bahwa dukungan logistik, kesehatan, energi dan layanan dasar terus berjalan. Kepala BNPB melaporkan bantuan logistik telah didistribusikan melalui sejumlah jalur, sementara kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat relatif aman.

“Banyak sekali bantuan dari kementerian lembaga, dari TNI Polri, dari swasta, dari pemerintah-pemerintah daerah lainnya juga banyak membantu ke sini, sehingga untuk masalah logistik dasar yang dibutuhkan saat tanggap darurat itu tidak ada permasalahan,” lanjutnya. (BPMI SETPRES)

Presiden Prabowo: PLTS 100 GWp Perkuat Kemandirian Energi Indonesia

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat kemandirian dan swasembada energi Indonesia.

Presiden mengatakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi yang harus dimanfaatkan secara optimal, mulai dari tenaga surya, panas bumi, gas, hingga minyak. Pemanfaatan seluruh potensi tersebut harus dilakukan secara terpadu untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

“Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri! Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia,” ujar Presiden saat meluncurkan dan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.

Menurut Presiden, pengembangan energi surya harus berjalan seiring dengan optimalisasi berbagai sumber energi yang dimiliki Indonesia. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap energi dari luar negeri.

“Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi 1 barel pun minyak!” tegas Presiden.

Program PLTS 100 GWp diproyeksikan memberikan manfaat strategis bagi ketahanan energi nasional, termasuk melalui pemanfaatan energi surya dan sistem penyimpanan energi baterai sebagai bagian dari pengembangan sistem kelistrikan yang semakin efisien dan berkelanjutan.

Pengembangan program tersebut juga diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja, menurunkan emisi gas rumah kaca, memperkuat industri dalam negeri, serta memperluas akses masyarakat terhadap energi.

Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan bekerja bersama untuk memastikan target pembangunan energi surya tersebut dapat direalisasikan.

“Kita sekarang selalu bicara dengan bukti,” pungkas Presiden. (AIT)

Presiden Prabowo Tekankan Tindakan Dini, Edukasi, dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan Karhutla

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan tindakan dini di setiap titik hotspot guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkembang menjadi titik api. Kepala Negara meminta langkah pencegahan dilakukan segera, termasuk dengan membangun sumur bor di lokasi-lokasi yang terdeteksi memiliki hotspot.

“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan dini. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air,” ujar Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, pada Senin, 24 Agustus 2026.

Selain tindakan teknis di lapangan, Kepala Negara juga meminta seluruh aparat memperkuat pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat di tingkat desa. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pembakaran lahan dilarang keras dan dapat menimbulkan dampak luas.

“Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur, di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” imbuh Kepala Negara.

Presiden Prabowo meminta pemerintah daerah bersama TNI dan Polri menjelaskan kepada masyarakat bahwa apabila terdapat kebutuhan untuk membuka lahan, masyarakat dapat melaporkannya kepada kepala desa, camat, maupun bupati. Pemerintah, lanjut Presiden Prabowo akan membantu masyarakat melalui mekanisme yang terorganisasi, termasuk dengan melibatkan kelompok tani dan koperasi.

“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir, per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelijen selidiki. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut,” ucap Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo meminta Kepolisian, Kejaksaan, dan unsur intelijen melakukan penyelidikan secara serius terhadap setiap indikasi keterlibatan korporasi dalam pembakaran lahan. Apabila ditemukan bukti keterlibatan, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin usaha.

“Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira disini main peran yang sangat penting,” ujar Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menekankan bahwa pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan. Pemerintah tidak hanya memastikan api dapat segera dipadamkan, tetapi juga membangun sistem yang mampu mencegah kebakaran sejak munculnya indikasi awal, serta memastikan tidak ada pihak yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar. (BPMI SETPRES)

Presiden Prabowo Pastikan Karhutla Riau Dituntaskan, 15.000 Hektare Berhasil Ditangani

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto tiba di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Senin, 24 Agustus 2026. Setibanya di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Presiden Prabowo langsung memimpin rapat untuk mengevaluasi hasil penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), memastikan penanganan berjalan hingga tuntas, serta memperkuat sistem pencegahan dan penanganan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di Posko Aju Provinsi Riau.

 

Mengawali rapat, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa sejumlah pimpinan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat, bersama unsur pemerintah daerah, telah hadir dalam rapat penanganan karhutla di Sumatra.

“Yang terhormat, Bapak Presiden. Dengan hormat, dilaporkan pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026, bertempat di Posko Aju Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, telah hadir beberapa menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, serta dari pimpinan daerah, Plt Gubernur, Pangdam, Kapolda, kemudian masing-masing pejabat dari BMKG, Basarnas, BPBD, dan perangkat lainnya,” ujar Seskab Teddy.

Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau, M. Edy Afrizal menyampaikan bahwa kondisi karhutla di Provinsi Riau pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang salah satunya dipicu oleh fenomena El Nino yang sangat kuat. Edy menyebut hingga 23 Agustus 2026, terdeteksi sebanyak 306 titik panas (hotspot) di wilayah Riau.

“Dari hotspot 306 titik ini yang sudah menjadi terbakar 7 titik, yaitu tersebar di 4 kabupaten. Pertama di Kabupaten Pelalawan 1 titik, Indra Giri Hilir 2 titik, Indra Giri Hulu 2 titik, Kampar 2 titik. Nah saat ini yang masih cukup besar itu berada di Kabupaten Pelalawan, itu di Kerumutan dan Kabupaten Kampar di Rimba Panjang,” ujar Edy.

Lebih lanjut Edy menjelaskan bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026, luasan lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau tercatat mencapai 16.277,50 hektare. Dalam periode yang sama, terdeteksi sebanyak 10.514 titik panas (hotspot), dengan 521 titik di antaranya telah terkonfirmasi menjadi titik api atau fire spot.

“Nah Alhamdulillah sudah bisa kita padamkan sehingga tinggal dari saat ini 7 titik tadi yang kami sampaikan sebelumnya,” imbuh Edy.

Dalam rapat tersebut Kepala Negara mengapresiasi penanganan karhutla di Provinsi Riau yang telah berhasil menekan luasan area terbakar dari sekitar 16.000 hektare menjadi tersisa sekitar 900 hektare sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran yang telah bekerja menangani karhutla, mulai dari Pangdam, Kapolda, Gubernur, BPBD, hingga seluruh kementerian/lembaga dan institusi terkait.

“Saya kira ini cukup membanggakan, kalian mengatasi 15.000 hektare. Ini saya yakin yang 900 ini bisa saudara segera kerahkan, TNI Polri kerahkan kekuatan kita. Kalau Anda perlu tambahan bantuan, segera laporan. Kalau perlu tambahan, tapi saya percaya kalian tinggal 900 itu, tetap waspada untuk ke depan,” ujar Kepala Negara. (BPMI SETPRES)

Scroll to Top