TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kalimantan Utara diwarnai diskusi publik antara pemerintah dan perwakilan buruh. Sejumlah isu krusial mengemuka, mulai dari kesempatan kerja bagi tenaga lokal, perlindungan buruh, hingga persoalan ekonomi yang langsung dirasakan pekerja. Diskusi tersebut digelar di sebuah kafe Jalan Lembasung, Jumat (1/4).
Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di tengah masuknya investasi.
“Semua investor yang masuk kita dorong supaya 70 persen tenaga lokal yang digunakan, tapi faktanya belum seperti itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan khusus, terutama pada tahap pembangunan proyek yang masih didominasi sektor konstruksi.
“Karena ini masih tahap konstruksi yang membutuhkan skill tertentu, sehingga banyak tenaga kerja dari luar daerah,” jelasnya.
Selain itu, persoalan perlindungan tenaga kerja juga menjadi perhatian. Pemerintah menerima berbagai keluhan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai sepihak oleh buruh.
“Buruh ini memperjuangkan nasibnya. Ada PHK yang mereka nilai sepihak karena perlindungan tenaga kerja masih kurang,” kata Ingkong Ala.
Ia juga menyoroti belum tersedianya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kalimantan Utara, yang membuat buruh harus menempuh proses hukum ke luar daerah dengan biaya besar.
“PHI belum ada di Kaltara, sehingga mereka harus ke Kaltim. Ini sedang kita upayakan ke depan bisa ada di sini,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) turut menjadi tuntutan utama. Pemerintah berencana mempercepat pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) agar tenaga kerja lokal mampu bersaing di dunia industri.
“Kita dorong pembangunan balai pelatihan dengan standar nasional, supaya tenaga kerja kita siap sesuai kebutuhan perusahaan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Partai Buruh Kabupaten Bulungan, Datu Buyung Perkasa juga menyuarakan persoalan yang langsung dirasakan pekerja di lapangan, terutama terkait kondisi ekonomi buruh yang rentan.
“Tadi kita sepakat ada hal-hal krusial yang harus segera diselesaikan. Kasihan para pekerja, karena ketika mereka tidak bekerja, otomatis berdampak ke keluarga mereka,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus mampu memberikan kepastian bagi buruh agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Kalau ini dibiarkan, bisa menimbulkan masalah baru di masyarakat,” tambahnya.
Melalui momentum May Day ini, pemerintah dan perwakilan buruh sepakat untuk memperkuat komunikasi serta mencari solusi konkret terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kalimantan Utara, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja lokal.(cda)
