TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bulungan dinilai kian memprihatinkan. Ketua KOPRI PMII Bulungan, Najwa Aulia Ramadani, menegaskan perlunya langkah serius dari pemerintah daerah untuk menangani persoalan tersebut secara menyeluruh.
Menurutnya, maraknya kasus kekerasan seksual tidak lepas dari adanya ketimpangan relasi sosial serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. Situasi ini membuat korban berada dalam posisi rentan, terlebih ketika pelaku memiliki pengaruh atau otoritas.
“Pelecehan seksual bukan semata persoalan moral individu, tetapi juga berkaitan erat dengan penyalahgunaan kekuasaan. Relasi yang tidak seimbang kerap dimanfaatkan untuk menekan korban, baik melalui intimidasi maupun manipulasi psikologis,” ungkapnya, Senin (13/4).
Ia menjelaskan, hubungan yang tidak setara antara orang dewasa dan anak sering dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang merugikan korban. Selain itu, kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat juga memperbesar peluang terjadinya kekerasan seksual.
Najwa juga menyoroti masih kuatnya stigma negatif terhadap korban. Fenomena menyalahkan korban dinilai menjadi salah satu faktor utama yang membuat banyak penyintas enggan melaporkan kejadian yang dialaminya.
“Selama ini korban justru sering disudutkan. Padahal, yang perlu dibangun adalah pemahaman masyarakat terkait persetujuan atau consent, agar korban merasa aman untuk berbicara,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelecehan seksual harus dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius, bukan sekadar dorongan nafsu semata. Meskipun regulasi hukum telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.
Di sisi lain, kondisi fasilitas umum yang belum memadai turut memperbesar potensi terjadinya pelecehan. Minimnya penerangan serta pengawasan di sejumlah titik dinilai perlu segera menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Perlu ada evaluasi terhadap fasilitas publik, seperti lampu jalan dan sistem keamanan di area rawan. Ini penting untuk menekan peluang terjadinya tindak pelecehan di ruang terbuka,” tegasnya.
KOPRI PMII Bulungan pun mendorong adanya upaya konkret dari pemerintah dan seluruh pihak terkait. Langkah tersebut meliputi peningkatan edukasi berbasis gender, penyediaan ruang aman, serta penegakan hukum yang tegas dan berpihak pada korban.
“Kami berdiri bersama para korban. Sudah saatnya kita berhenti menyalahkan mereka dan mulai membangun sistem yang benar-benar memberikan perlindungan,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman, dengan menumbuhkan sikap saling menghargai serta berani menolak segala bentuk pelecehan.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci penting dalam menciptakan ruang yang aman bagi perempuan dan anak, sehingga mereka dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut.(cda)
