TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Harga avtur di Indonesia mengalami lonjakan hingga menembus Rp23.552 per liter, mengakibatkan adanya kenaikan persentase fuel surchage atau kebijakan kenaikan biaya tambahan yang dikenakan oleh maskapai untuk melindungi dari fluktuasi harga bahan bakar avtur sebesar 38 persen di awal April 2026. Kebijakan ini kemudian berimbas terhadap kenaikan harga tiket pesawat domestik sebesar 9-13 persen.
Kondisi ini turut dialami Bandar Udara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat (TOKPD) Bandar Udara Tanjung Harapan, Yuyu Rivan membenarkan adanya kenaikan biaya tiket pesawat domestik akibat melonjaknya harga avtur. Namun, ia menyebutkan bahwa penentuan kenaikan biaya tiket berada di wewenang maskapai.
“Untuk harga tiket ini ditentukan oleh pihak maskapai, sedangkan bandara sebagai operator atau penyedia fasilitas tempat. Tapi, kami tetap monitor, kalau melebihi kita akan laporkan ke pusat” ujarnya kepada Mandaupost saat ditemui di Kantor Administrasi UPBU Tanjung Harapan, pada Kamis (9/4).
Ia menginfokan, kenaikan harga tiket diperuntukkan bagi pesawat non-subsidi seperti Wings Air rute Tanjung Selor – Balikpapan. Sedangkan, maskapai subsidi tidak mengalami kenaikan dikarenakan harga tiket sudah ditentukan oleh pemerintah.
“Kalau pesawat subsidi itu kan sudah ditentukan harganya, misalnya pesawat Susi Air rute Tanjung Selor – Long Bawan, Krayan atau rute Tanjung Selor – Long Apung,” ungkap Katim TOKPD Bandara Tanjung Harapan.
Menurutnya, adanya kebijakan kenaikan harga tiket pesawat domestik tentu akan berdampak bagi Bandar Udara Tanjung Harapan. Seperti berdampak pada aksesbilitas keterjangkauan perjalanan masyarakat, keberlangsungan layanan penerbangan, serta operasional bandara.
“Kenaikan BBM avtur ini pasti berdampak ke mana-mana, kalau pembelian tiket rendah akan berdampak ke penerbangan bandara, juga ke pelaku-pelaku bisnis, seperti taksi, hotel, dan pelaku bisnis yang ada di dalam bandara akan sepi,” kata Yuyu.
Yuyu menambahkan bahwa permasalahan ini akan dikoordinasikan bersama pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Bulungan maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Ia menyatakan, Bandara Tanjung Harapan akan menjadi jembatan diskusi bagi pihak maskapai dan kepala daerah baik Bupati dan Gubernur.
“Terkait perubahan harga tiket ini, kami akan menjembatani diskusi bagi maskapai bersama kepala daerah, supaya rute penerbangan dari maskapai tetap berjalan,” tambahnya.(cda)
