TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting. Hal ini dibahas dalam kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Stunting Tingkat Provinsi Tahun 2026 yang digelar di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas (Gadis) I, Tanjung Selor, Rabu (8/4). Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala.
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalimantan Utara, Bertius, mengungkapkan bahwa kondisi stunting di Kaltara saat ini masih berada di angka 17,41 persen. Angka tersebut dinilai belum memenuhi target yang ditetapkan.
“Sesungguhnya dari sisi target, kita belum mencapai target yaitu 14 persen. Sehingga kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota untuk melihat kondisi riil dan mencari penyebab mengapa penanganan stunting kita belum maksimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan ini juga melibatkan Dinas Kesehatan untuk memaparkan hasil analisis terkait kondisi stunting di daerah. Nantinya, pemerintah kabupaten/kota akan memberikan tanggapan terhadap data tersebut.
“Melalui paparan Dinas Kesehatan, kabupaten/kota akan menanggapi apakah yang dipotret sudah tepat atau masih ada yang belum terekam dengan baik. Bisa saja Survei Kesehatan Indonesia menjadi tidak tepat atau bias,” jelasnya.
Selain evaluasi, forum ini juga menjadi momentum untuk merumuskan program kegiatan tahun 2027 yang lebih berpihak pada penurunan stunting. Pemerintah Provinsi Kaltara menargetkan angka stunting dapat ditekan hingga 11,4 persen pada 2027, lebih rendah dari target nasional sebesar 14 persen.
“Pak Wakil Gubernur sebagai Ketua TPPS provinsi telah memberikan delapan arahan. Dari situ, kita akan mencermati mana yang menjadi skala prioritas untuk ditindaklanjuti,” kata Bertius.
Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci utama dalam percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, kegiatan ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk dunia usaha.
“Kita ingin memastikan bahwa semua pihak memiliki gerakan yang sama untuk melakukan intervensi stunting, dengan sasaran yang tepat, yaitu ibu hamil, anak balita, dan calon pengantin,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran instansi lain seperti Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menekan angka pernikahan usia dini yang menjadi salah satu faktor risiko stunting.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Namun, Bertius yakin kendala tersebut dapat diatasi melalui kerja sama lintas sektor.
“Kalau dari sisi kendala, tentu ada keterbatasan anggaran. Tapi dengan kolaborasi, kita harapkan bisa diurai. Misalnya, kekurangan di provinsi bisa dibantu kabupaten, atau didukung oleh dunia usaha dan instansi vertikal,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa kondisi geografis Kaltara yang cukup menantang turut menjadi hambatan dalam menjangkau masyarakat, terutama di daerah terpencil. Meski demikian, pemerintah tetap optimis target dapat tercapai.
“Kita punya karakteristik wilayah yang cukup ekstrem, terutama dalam menjangkau daerah terpencil. Tapi kita tidak menyerah, kita harus optimis,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pencegahan stunting, termasuk peran aktif dalam memanfaatkan layanan Posyandu.
“Kita mulai dari ASN untuk peduli terhadap anak balita, memaksimalkan pelayanan Posyandu. Dunia usaha juga diharapkan mendorong karyawannya untuk memanfaatkan layanan tersebut,” tambahnya.
Bertius menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting tidak hanya dilihat dari angka semata, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat.
“Yang dilihat bukan hanya angkanya, tetapi dampaknya. Ketika stunting turun, masyarakat menjadi lebih sadar dan memiliki pengetahuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya.(cda)
