TANA TIDUNG, MANDAUPOST – Musyawarah Daerah (MUSDA) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tana Tidung resmi digelar di Pendopo Djaparuddin pada Kamis (11/12). Mengusung tema “Melalui musyawarah daerah PPDI Kabupaten Tana Tidung kita wujudkan perangkat desa yang memiliki semangat gotong royong, persatuan, berintegritas dan profesional”, kegiatan berlangsung hangat dengan semangat kebersamaan seluruh perangkat desa.
Acara ini dihadiri Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Tana Tidung Vamelia Ibrahim, Asisten II, Kadis PMD, para camat, kepala desa se-Kabupaten Tana Tidung, serta pendamping desa.
Dalam arahannya sebelum membuka MUSDA, Bupati Ibrahim Ali menegaskan bahwa perangkat desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang menggerakkan pelayanan publik paling dekat dengan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintahan desa menjalankan kebijakan secara tepat, konsisten dan berintegritas.
Bupati menyampaikan bahwa sejalan dengan visi dan misi Pemkab Tana Tidung, arah kebijakan di tingkat desa difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan desa yang baik, peningkatan kualitas SDM aparatur, serta percepatan pembangunan berbasis potensi dan kearifan lokal.
Ia menekankan bahwa desa harus mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan mengoptimalkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan masyarakat sekaligus mendorong kemandirian desa secara bertahap dan berkelanjutan.
“Melalui musyawarah PPDI ini saya berharap terbangun komitmen bersama untuk memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan tugas,” ujar Bupati.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam pencegahan dan penanganan stunting. Penguatan Posyandu, edukasi gizi masyarakat, pemantauan kesehatan ibu dan anak, serta pemanfaatan Dana Desa secara tepat sasaran harus terus ditingkatkan. Penanganan stunting, tegasnya, membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif seluruh perangkat desa.
Tak hanya itu, percepatan digitalisasi desa turut menjadi penekanan Bupati. Ia berharap penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa dapat mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari reformasi birokrasi di tingkat desa.(cda/red)
