Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI

JAKARTA, MP – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI menyayangkan dan merasa prihatin dengan adanya badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda sejumlah media massa di Indonesia.

“Sangat disayangkan, mengingat media itu salah satu pilar demokrasi,” kata politisi yang akrab disapa Deng Ical, Selasa (6/5/2025).

Kuota iklan buat media massa yang menjadi salah satu pemasukan media ikut terpangkas sebagai imbas penerapan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo – Gibran.

Bahkan, anggaran yang telah terpangkas itu pun akhirnya baru dibuka tanda bintang pada APBN 2025 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada awal Mei 2025 ini.

“Langkah ini sudah cukup terlambat karena membuat media harus mengambil langkah berani dengan melakukan efisiensi yang berujung PHK,” kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Deng Ical tidak persoalkan langkah Pemerintah melakukan efisiensi karena memang berkaitan dengan program yang akan dijalankan, namun Pemerintah juga harusnya bisa melihat lebih jauh efek yang bakal terjadi dengan adanya efisiensi anggaran ini.

Termasuk, kata Deng Ical, efek yang bakal dirasakan oleh media-media. Pasalnya, media ini merupakan mitra pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan dan program Pemerintah kepada masyarakat.

“Olehnya, harusnya ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah sebelum dilakukan efisiensi anggaran,” kata Mantan Wakil Wali Kota Makassar ini.

Pasalnya, efek negatif yang bisa dihadirkan dengan efisiensi anggaran ini bakal banyak bertebaran informasi yang tidak jelas dan kredibel yang berseliweran di media sosial serta bisa saja hoaks.

“Masyarakat nantinya tidak bisa peroleh informasi dari media kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan karena harus memgurangi awak redaksinya,” kata Deng Ical.

Belum lagi nantinya bakal tumbuh subur nantinya media yang tidak mengindahkan Kode Etik Jurnalistik dan melakukan hal-hal yang di luar kaidah Pers seperti pemaksaan yang menjurus pemerasan.

Media seperti ini, kata Deng Ical, kerap tidak jelas awak redaksinya dan tidak terdaftar di Dewan Pers.

“Media ini malah nantinya bisa merusak citra Pers Indonesia di mata dunia,” kata Deng Ical.

Deng Ical pun mengajak seluruh pihak, mulai pemerintah, Dewan Pers, lembaga pers, Asosiasi, perwakilan masyarakat sipil untuk duduk bersama untuk mencari solusi terbaik bagi keberlangsungan hidup media agar tetap bisa bertahan.

Alumni Universitas Hasanuddin ini mengatakan, momentum saat ini bisa dijadikan media sebagai turning point positif. Ia pun berharap media bisa kreatif menggunakan semua potensi.

“Supporting sistem di luar core bisnis media harus terbangun, tentu diikuti kompetensi jurnalis yang multitask,” kata Deng Ical.

Ia menyebutkan, saat ini, tuntutan jaman now yang multimedia dan multi platform juga mesti diikuti dengan performa yang serba bisa atau multi talenta.

“Di sinilah dituntut adaptasi komunitas media untuk survive dan eksis,” kata Deng Ical. (rls/red)

Penajam Paser Utara, 2 Mei 2025 – Proyek strategis nasional pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus menjadi sorotan nasional. Hingga awal Mei 2025, progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 82% untuk tahap pertama, dengan target penyelesaian sebagian besar infrastruktur utama sebelum peringatan HUT RI ke-80 pada 17 Agustus 2025.

Presiden Joko Widodo telah beberapa kali meninjau langsung perkembangan proyek ini, dan menekankan pentingnya penyelesaian Istana Presiden, kantor kementerian, dan akses jalan tol Balikpapan–IKN sebagai bagian dari tahapan awal.

Fasilitas Strategis Mulai Berdiri

Proyek pembangunan IKN mencakup sejumlah fasilitas vital, antara lain:

• Istana Negara dan Kantor Presiden

• Kementerian Koordinator (Kemenko) dan Kementerian Teknis

• Rusun ASN dan hunian aparatur negara

• Bandara IKN yang dijadwalkan mulai beroperasi akhir 2025

• Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, menyampaikan bahwa seluruh pembangunan mengacu pada prinsip kota hutan cerdas (smart forest city) yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi hijau.

“Kami sedang membangun kota masa depan yang bukan hanya canggih, tapi juga berkelanjutan dan adil bagi seluruh warga negara,” ujarnya dalam konferensi pers terakhir di Jakarta.

Investasi dan Minat Internasional Meningkat

Seiring kemajuan pembangunan, investor dari dalam dan luar negeri mulai merealisasikan komitmennya. Tercatat hingga April 2025, lebih dari Rp 56 triliun investasi swasta telah dikunci dalam bentuk kerja sama pengelolaan kawasan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan bisnis digital.

Negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di sektor energi terbarukan, digitalisasi kota, serta pengembangan sumber daya manusia.

Tantangan: Lingkungan, Sosial, dan Kesiapan SDM Lokal

Meskipun progres terus berjalan, tantangan juga tidak sedikit. Pemerintah pusat dan daerah di Kalimantan Timur terus berupaya:

• Menjaga kelestarian hutan lindung dan kawasan konservasi

• Menghindari konflik lahan dengan masyarakat adat dan lokal

• Meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan rekrutmen oleh Badan Otorita IKN

Warga lokal berharap pembangunan tidak hanya menguntungkan elite ibu kota baru, tapi juga membawa dampak nyata bagi ekonomi masyarakat sekitar.

Reaksi Nasional dan Opini Publik

Pembangunan IKN mendapat beragam respons dari masyarakat. Di tingkat nasional, beberapa pihak menyoroti:

• Aspek pembiayaan dan transparansi anggaran

• Dampak jangka panjang terhadap keseimbangan wilayah

• Pentingnya pembangunan terintegrasi antara Kalimantan dan pulau-pulau lain

Namun demikian, mayoritas pihak mengakui bahwa proyek ini membuka era baru desentralisasi dan distribusi pertumbuhan ekonomi lebih merata di Indonesia.

Timeline Penting Pembangunan IKN:

Berita ini mencerminkan bagaimana proyek IKN menjadi isu nasional yang berakar di Kalimantan Timur, dan berpotensi mengubah arah pembangunan Indonesia ke depan.