Berita Populer

Berita Terbaru

Sekretaris camat Tulin Onsoi Ikuti Zoom Meeting Pembahasan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kilogram
Maulid Nabi di Masjid Al-Amin Lapri, Perkuat Kecintaan dan Keteladanan kepada Rasulullah SAW
Waktu yang Tepat untuk Beli Kiper, Chelsea
Persija Lepas Gustavo Almeida, Sang Striker Sampaikan Pesan Menyentuh
Upacara Hari Pramuka ke-65 di Nunukan Dorong Generasi Muda Dukung Swasembada Pangan
Pemerintah Kabupaten Bulungan berkomitmen menguatkan ekosistem peternakan dan kemandirian pakan di wilayahnya.

BULUNGAN

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui, Pemkab Bulungan Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi DPRD

TANJUNG SELOR, MP – DPRD Kabupaten Bulungan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan, Selasa (21/7).

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan tersebut dihadiri Bupati Bulungan, Syarwani, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah.

Bupati Bulungan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Bulungan atas sinergi yang telah terjalin selama proses pembahasan hingga disetujuinya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mencermati, membahas, serta menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal ini merupakan wujud sinergi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Dalam penyampaian pendapat akhirnya, fraksi-fraksi DPRD juga memberikan sejumlah catatan, saran, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja lokal dalam menghadapi industrialisasi, serta penguatan sektor ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM, perikanan, pertanian, dan ketahanan pangan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan DPRD menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Berbagai masukan, saran, koreksi maupun rekomendasi yang disampaikan melalui pembahasan di komisi, Badan Anggaran hingga pendapat akhir fraksi merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang sangat kami hargai,” katanya.

Syarwani menjelaskan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan hanya sebagai pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Menurutnya, laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi instrumen evaluasi bagi pemerintah daerah bersama DPRD untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

“Melalui laporan pertanggungjawaban ini, kita dapat mengevaluasi sejauh mana program dan kegiatan telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah ke depan,” jelasnya.

Di akhir penyampaiannya, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan DPRD.

“Seluruh catatan, kritik yang konstruktif, serta rekomendasi DPRD menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya.(Fy/red)

Pemkab Bulungan Gencarkan Promosi Air Kayanku untuk Perkuat Ekonomi Lokal

Tanjung Selor, MP – Pemerintah Kabupaten Bulungan terus mendorong promosi produk unggulan daerah. Salah satunya melalui program Kaltara Bicara yang disiarkan secara langsung oleh TVRI Kalimantan Utara (Kaltara) di Lapangan Agathis, Tanjung Selor, Senin sore (20/7).

Dalam talkshow tersebut, Bupati Bulungan, Syarwani, bersama Direktur Utama Perumda Air Minum Danu Benuanta, Eldiansyah menjadi narasumber untuk memperkenalkan Air Kayanku, produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dikembangkan sebagai salah satu produk unggulan dan potensi lokal Kabupaten Bulungan.

Bupati Bulungan menjelaskan, kehadiran Air Kayanku merupakan bentuk inovasi daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal agar memiliki nilai tambah, sekaligus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun daerah.

“Kehadiran Air Kayanku menjadi contoh bagaimana potensi lokal diolah menjadi produk bernilai tambah. Produk ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan Perumda Air Minum Danu Benuanta, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan produk lokal perlu terus didukung agar mampu bersaing di pasar sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Karena itu, promosi melalui berbagai media, termasuk televisi, menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkenalkan Air Kayanku kepada masyarakat yang lebih luas.

“Kami ingin masyarakat semakin mengenal dan bangga menggunakan produk daerah sendiri. Dengan memilih produk lokal, masyarakat juga ikut mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong kemajuan Kabupaten Bulungan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Danu Benuanta, Eldiansyah, menyampaikan bahwa Air Kayanku diproduksi dengan mengedepankan kualitas dan standar keamanan sehingga layak menjadi pilihan masyarakat.

“Air Kayanku merupakan produk yang kami kembangkan dengan mengutamakan kualitas, kebersihan, dan keamanan. Kami berharap produk ini semakin diterima masyarakat serta menjadi kebanggaan Kabupaten Bulungan,” ungkap Eldiansyah.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulungan berharap Air Kayanku semakin dikenal sebagai produk unggulan daerah yang mampu meningkatkan daya saing, memperkuat perekonomian lokal, serta menjadi simbol kebanggaan masyarakat Bulungan.(Fy/red)

Bupati Bulungan Tekankan Tindak Lanjut Hasil Monev GERMAS SAPA untuk Perkuat Keamanan Pangan

Tanjung Selor, MP – Pemerintah Kabupaten Bulungan bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) di Ruang Rapat Inspektorat Bulungan, Jalan Agathis, Tanjung Selor, Selasa (21/7).

Kegiatan dibuka oleh Bupati Bulungan, Syarwani yang menekankan pentingnya tindak lanjut atas hasil evaluasi agar program keamanan pangan dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Program GERMAS SAPA di Kabupaten Bulungan mencakup Desa Pangan Aman di Desa Gunung Putih, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Pasar Tanjung Palas, serta pembudayaan keamanan pangan di sejumlah sekolah, yakni SMP Negeri 3 Tanjung Selor, SMP Negeri 3 Tanjung Palas, MIN 1 Bulungan, dan MTs Negeri Bulungan.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada BPOM Tarakan yang selama ini aktif memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan dalam upaya meningkatkan keamanan pangan di Kabupaten Bulungan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPOM Tarakan yang terus memberikan pendampingan, pembinaan, serta pengawasan dalam mewujudkan keamanan pangan di Kabupaten Bulungan. Sinergi ini sangat penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pangan yang aman dan berkualitas,” ujarnya.

Bupati menjelaskan bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah tetapi juga pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan layak konsumsi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Keamanan pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga berhubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia, produktivitas masyarakat, serta daya saing daerah. Karena itu, hasil monitoring dan evaluasi ini perlu segera ditindaklanjuti sebagai dasar penyempurnaan program ke depan,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat yang terbiasa mengonsumsi pangan yang aman akan memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik sehingga mampu beraktivitas secara optimal dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Masyarakat yang mengonsumsi pangan yang aman akan tumbuh lebih sehat, lebih produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Sebaliknya, pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan yang berdampak pada individu, keluarga, hingga pembangunan daerah,” tambahnya.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat memperkuat komitmen dalam membudayakan keamanan pangan di lingkungan masyarakat sehingga tercipta ekosistem pangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Bulungan.(Fy/red)

Kemajuan Desa Jadi Pondasi Pembangunan Kabupaten Bulungan

TANJUNG SELOR, MP – Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar apel pembukaan Retreat Kepala Desa se-Kabupaten Bulungan di halaman Kantor BKPSDM, Jalan Agathis, Tanjung Selor, Senin (20/7). Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., didampingi Wakil Bupati Kilat, A.Md., Sekretaris Daerah H. Risdianto, S.Pi., M.Si., jajaran kepala perangkat daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya, Bupati Syarwani menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala desa yang hadir mengikuti retreat. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar pelatihan, melainkan menjadi forum bersama atau Madu Ngempada yang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

“Kegiatan ini merupakan sebuah ikhtiar untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, membangun karakter, mempererat sinergi, dan menyamakan persepsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik,” ujarnya.

Syarwani menegaskan bahwa desa merupakan fondasi utama pembangunan Kabupaten Bulungan. Kemajuan daerah sangat ditentukan oleh kemajuan desa-desa yang ada, sehingga kepala desa memiliki peran strategis sebagai pemimpin, pelayan masyarakat, penggerak pembangunan, sekaligus penjaga keharmonisan sosial.

Menurutnya, perkembangan zaman menghadirkan tantangan pembangunan desa yang semakin kompleks. Pengelolaan keuangan desa dituntut semakin transparan dan akuntabel, pelayanan publik harus lebih cepat, mudah, dan berkualitas, sementara pembangunan desa perlu dilakukan secara partisipatif dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Melalui kegiatan retreat ini, para kepala desa diharapkan memperoleh penguatan kapasitas kepemimpinan dan manajerial, memperluas wawasan, serta membangun semangat kolaborasi yang lebih kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan desa. Ia meminta seluruh kepala desa mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

“Kelola desa secara transparan, akuntabel, dan hindari hal-hal yang berdampak pada penyalahgunaan wewenang. Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bulungan berkomitmen untuk terus mendampingi dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui berbagai program pembinaan dan penguatan kelembagaan.

Menutup sambutannya, Syarwani kembali mengingatkan visi besar Kabupaten Bulungan, yakni mewujudkan Kabupaten Bulungan yang berdaulat dan unggul melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah berawal dari kemajuan desa. Kemajuan Kabupaten Bulungan akan tercermin dari kemajuan 10 kecamatan yang ada, sedangkan kemajuan setiap kecamatan lahir dari desa-desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. (Fy/red)

Bupati Syarwani: Nobar Final Piala Dunia Jadi Momentum Pererat Sinergi Pemerintah dan Desa

Tanjung Selor, MP – Bupati Bulungan, Syarwani, menghadiri kegiatan silaturahmi bersama kepala desa se-Kabupaten Bulungan yang dirangkaikan dengan nonton bareng (nobar) pertandingan final Piala Dunia 2026 di Taman Perdana, Sabtu malam (19/7). Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam suasana penuh kebersamaan.

Pertandingan final yang berlangsung hingga Senin dini hari (20/7) dimenangkan oleh Tim Nasional Spanyol setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 melalui babak perpanjangan waktu. Antusiasme masyarakat dan para kepala desa terlihat tinggi dalam menyaksikan laga puncak sepak bola dunia tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Syarwani menegaskan bahwa kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga momentum untuk memperkuat persaudaraan dan sinergi dalam membangun Kabupaten Bulungan.

“Semoga kegiatan nobar ini semakin memperkokoh semangat persaudaraan, rasa senasib sepenanggungan, serta memperkuat kebersamaan kita dalam membangun Kabupaten Bulungan yang kita cintai,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Palas, jajaran Polsek dan Koramil, serta para tokoh masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan sehingga berjalan aman, tertib, dan penuh kebersamaan.

Selain itu, Bupati memberikan penghargaan kepada TVRI, khususnya TVRI Stasiun Kalimantan Utara, yang telah mendukung pelaksanaan nobar sebagai official broadcaster Piala Dunia 2026 sehingga masyarakat Bulungan dapat menyaksikan pertandingan final secara langsung melalui layar bersama di Taman Perdana.

“Terima kasih kepada TVRI, khususnya TVRI Stasiun Kalimantan Utara, yang telah memberikan dukungan sebagai official broadcaster Piala Dunia 2026 sehingga masyarakat dapat menikmati pertandingan final melalui layar bersama di Taman Perdana,” katanya.

(Fy/red)

OJK Perkuat Literasi Keuangan Pelajar Bulungan, BPR Hadirkan Kemudahan Tabungan Digital

TANJUNG SELOR, MP – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan serta industri perbankan terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar melalui Program Edukasi dan Literasi Keuangan Tahun 2026. Program ini bertujuan membentuk generasi muda yang cerdas dalam mengelola keuangan sekaligus mampu memanfaatkan layanan keuangan digital secara aman dan bertanggung jawab.

Kegiatan tersebut diikuti ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Bulungan. Para peserta mendapatkan materi mengenai pentingnya menabung sejak usia dini, mengenali produk dan layanan jasa keuangan yang legal, hingga meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan keuangan digital seperti investasi ilegal, penipuan online, dan pinjaman online ilegal.

Kepala Divisi Perlindungan Konsumen, Edukasi, Pelayanan, dan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PEPK) OJK Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, Yulianta, mengatakan perkembangan teknologi telah mendorong perubahan besar dalam industri jasa keuangan. Masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan perbankan dengan lebih mudah melalui platform digital, termasuk pembukaan rekening tabungan.

Menurutnya, kemajuan tersebut juga telah diadopsi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kini menyediakan layanan pembukaan rekening secara digital sehingga mempermudah masyarakat, khususnya pelajar, untuk mulai memiliki tabungan.

“Transformasi digital di sektor perbankan memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk pelajar. Kini pembukaan rekening tidak lagi harus melalui proses yang panjang di kantor bank. Dengan layanan digital BPR, pelajar dapat lebih mudah memiliki rekening tabungan sebagai langkah awal membangun budaya menabung dan mengelola keuangan sejak dini,” ujar Yulianta.

Ia menjelaskan, semakin mudahnya akses terhadap layanan keuangan formal diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan di Kabupaten Bulungan. Kepemilikan rekening tabungan akan membantu pelajar belajar mengatur uang saku, menyusun perencanaan keuangan sederhana, serta membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak usia sekolah.

Yulianta menilai kebiasaan menabung merupakan salah satu fondasi penting dalam membentuk karakter generasi muda yang mandiri secara ekonomi. Melalui rekening tabungan, pelajar tidak hanya belajar menyimpan uang, tetapi juga memahami pentingnya disiplin, perencanaan, dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pesatnya perkembangan layanan keuangan digital juga diikuti meningkatnya berbagai bentuk kejahatan siber dan penipuan keuangan. Oleh karena itu, literasi keuangan harus dibarengi dengan kemampuan mengenali risiko serta memilih layanan keuangan yang legal.

“Kemudahan teknologi harus dimanfaatkan secara bijak. Pastikan setiap produk dan layanan keuangan yang digunakan berasal dari lembaga yang memiliki izin dan diawasi OJK. Jangan mudah tergiur investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat maupun tawaran pinjaman online ilegal, karena hal tersebut berpotensi merugikan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, masih banyak korban investasi ilegal dan pinjaman online tidak berizin yang berawal dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Karena itu, edukasi kepada pelajar menjadi langkah strategis agar generasi muda memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum aktif menggunakan layanan keuangan digital.

Program edukasi tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan yang terus didorong OJK bersama pemerintah daerah. Selain memperkenalkan produk dan layanan jasa keuangan yang aman, kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya membedakan kebutuhan dan keinginan, menyusun anggaran, serta membangun kebiasaan menabung secara konsisten.

Pemerintah Kabupaten Bulungan menyambut baik sinergi yang terjalin antara OJK, industri perbankan, lembaga pendidikan, dan para orang tua dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di kalangan pelajar. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mencetak generasi yang cakap secara finansial dan siap menghadapi tantangan ekonomi di era digital.

Melalui edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan semakin banyak pelajar di Kabupaten Bulungan yang memiliki rekening tabungan, memahami pentingnya pengelolaan keuangan, serta mampu memanfaatkan layanan keuangan digital secara aman, produktif, dan bertanggung jawab sehingga terhindar dari berbagai praktik keuangan ilegal yang dapat merugikan masa depan mereka. (Fy/red)

Pemkab Bulungan Perkuat Literasi Keuangan Pelajar Lewat Program KEJAR

TANJUNG SELOR, MP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terus memperkuat budaya gemar menabung di kalangan generasi muda melalui implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Komitmen tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 500/163/EK.TU tertanggal 8 Juli 2026 tentang Implementasi Program KEJAR.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Bulungan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menggelar kegiatan sosialisasi dan koordinasi bersama para pemangku kepentingan, Kamis (16/7/2026), guna mempercepat pelaksanaan program di seluruh satuan pendidikan.

Bupati Bulungan, Syarwani, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Bulungan, Kilat, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk dalam hal literasi keuangan.

“Kemajuan daerah bukan hanya diukur dari banyaknya jalan atau gedung yang dibangun. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membangun generasi yang cerdas, mandiri, dan mampu mengelola keuangan dengan baik sejak usia dini,” ujar Kilat.

Menurutnya, kebiasaan menabung perlu ditanamkan sejak dini agar anak-anak memiliki kemampuan mengelola keuangan secara bijak di tengah perkembangan era digital.

“Anak-anak dan remaja kita perlu paham cara menabung, bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Lewat Program KEJAR ini, kita ingin mereka belajar disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kebiasaan mengelola uang dengan baik sejak dini,” katanya.

Data TPAKD Bulungan menunjukkan potensi besar dari sektor pelajar. Saat ini terdapat sekitar 145 Sekolah Dasar (SD) dengan total 18.889 siswa dan 66 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 7.691 siswa. Secara keseluruhan, sebanyak 26.580 pelajar menjadi sasaran Program KEJAR.

Program tersebut juga menjadi salah satu upaya mengurangi kesenjangan antara tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan data yang dipaparkan, tingkat literasi keuangan masyarakat Bulungan mencapai 66,46 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan berada di angka 80,51 persen. Masih terdapat selisih sekitar 14,05 persen masyarakat yang telah memanfaatkan layanan keuangan, namun belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai manfaat maupun risiko produk keuangan.

Melalui Program KEJAR, Pemkab Bulungan berharap edukasi keuangan dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah sehingga para pelajar tidak hanya memiliki rekening tabungan, tetapi juga memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat.

Selain itu, Pemkab Bulungan juga meminta dukungan dari sektor perbankan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada pelajar, terutama bagi mereka yang berada di wilayah dengan akses layanan keuangan yang masih terbatas.

“Kami berharap lembaga perbankan dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan ramah kepada para pelajar. Bahkan jika memungkinkan, dapat melakukan jemput bola ke wilayah-wilayah yang aksesnya masih terbatas agar seluruh anak di Bulungan memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rekening dan belajar menabung,” tegas Kilat.

Pemkab Bulungan optimistis sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan perbankan akan mampu membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran finansial lebih baik, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang semakin inklusif dan sejahtera. (Fy/red)

Bulungan Siap Percepat Administrasi Proyek Karbon Biru M4CR Menuju Registrasi Nasional

TANJUNG SELOR, MP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menegaskan komitmennya untuk mempercepat dukungan terhadap pelaksanaan Proyek Karbon Biru (Blue Carbon) Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) sebagai bagian dari upaya pelestarian ekosistem mangrove sekaligus mendukung target pengurangan emisi karbon nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md., saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyiapan Proyek Karbon Biru M4CR di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Selasa (14/7/2026). Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, serta dihadiri Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., kepala daerah, dan perangkat daerah terkait.

Dalam rapat tersebut dibahas percepatan penyelesaian seluruh tahapan administrasi, teknis, dan kelembagaan agar proyek karbon biru pertama di Indonesia yang berbasis ekosistem mangrove ini dapat berjalan sesuai target serta memperoleh pengakuan nasional maupun internasional.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menjelaskan bahwa proyek M4CR mencakup kawasan seluas 53.781 hektare di wilayah pesisir Kalimantan Utara. Kawasan tersebut diproyeksikan mampu menyerap sekitar 170 ribu ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) setiap tahun selama masa komitmen proyek selama 35 tahun.

Selain mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, proyek ini juga diharapkan mampu menjaga kelestarian mangrove, mengurangi abrasi pantai, melindungi habitat pesisir, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme perdagangan karbon.

Nani menegaskan bahwa penyelesaian dokumen administrasi harus segera dilakukan agar proyek dapat didaftarkan ke Sistem Registri Nasional (SRN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan memenuhi persyaratan sertifikasi internasional.

“Batas waktu pengunggahan ke Registry System Kementerian LHK adalah bulan Juli ini. Jika melewati batas waktu tersebut, target penyelesaian proyek pada November akan sulit tercapai. Karena itu, penetapan Lead Project Proponent harus segera diputuskan agar proses registrasi hingga sertifikasi internasional dapat berjalan sesuai jadwal,” ujar Nani.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, meminta pemerintah kabupaten yang terlibat, yakni Bulungan, Nunukan, dan Tana Tidung, bergerak cepat menyelesaikan seluruh persyaratan, mulai dari penetapan Kawasan Ekosistem Mangrove (KEM), pembentukan Tim Koordinasi Teknis, hingga penyusunan Benefit Sharing Plan sebagai dasar pembagian manfaat ekonomi dari perdagangan karbon.

“Saya meminta seluruh pemerintah kabupaten bekerja maraton menyelesaikan seluruh poin yang menjadi arahan dalam waktu satu minggu. Kita harus memastikan proyek ini berjalan dengan tata kelola yang baik sehingga manfaat ekonomi dari perdagangan karbon benar-benar dapat dirasakan oleh daerah dan masyarakat,” tegas Zainal.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bulungan Kilat menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Menurutnya, Pemkab Bulungan akan mempercepat penyelesaian berbagai persyaratan administrasi, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta memberikan dukungan teknis agar seluruh tahapan proyek berjalan sesuai jadwal.

“Pemerintah Kabupaten Bulungan siap menindaklanjuti seluruh arahan yang telah disampaikan dalam rapat koordinasi ini. Kami akan segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait agar seluruh persyaratan administrasi maupun teknis dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga Bulungan dapat berkontribusi maksimal dalam menyukseskan Proyek Karbon Biru M4CR,” tegas Kilat.

Proyek Karbon Biru M4CR merupakan inisiatif strategis yang menempatkan Kalimantan Utara sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengembangkan proyek karbon biru berbasis ekosistem mangrove dalam skala internasional. Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai peta jalan, proyek ini ditargetkan dapat diperkenalkan pada forum internasional Conference of the Parties (COP) ke-31 sebagai bagian dari kontribusi Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim global.

Melalui dukungan penuh dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, proyek ini diharapkan tidak hanya mampu mendukung target penurunan emisi nasional, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan di Kalimantan Utara. (Fy/red)

Wabup Kilat Dorong Kadin Tumbuhkan Lapangan Kerja bagi Masyarakat

BULUNGAN, MP – Wakil Bupati (Wabup), Kilat, A.Md secara resmi membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke 8 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bulungan di Hotel Luminor Lantai 2 di Jl Sabanar Lama, Tanjung Selor pada Senin pagi (18/5).

Wabup Kilat menyampaikan apresiasi atas peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah yang terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan investasi, pemberdayaan UMKM serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Muskab bukan hanya menjadi agenda organisasi tapi juga momentum konsolidasi dunia usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi. Wabup menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat.

“Keberadaan Kadin sangat penting sebagai jembatan komunikasi dan kemitraan yang konstruktif demi kemajuan Kabupaten Bulungan,” tandas Wabup.

Pemkab terus mendorong peningkatan iklim investasi yang sehat, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, pengembangan sektor unggulan daerah serta penguatan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan antara lain dengan keberadaan Mall Pelayanan Publik hingga pengajuan raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Bulungan.(red)

Belajar dari Kaltim–Kaltara, Merintis Pembangunan Hijau dari Desa

Yogyakarta, MP – Di tengah tantangan perlindungan hutan dan meningkatnya risiko bencana ekologis di berbagai wilayah Indonesia, praktik pembangunan berbasis desa di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memperlihatkan arah yang berbeda. Sejumlah daerah di kawasan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian alam dapat dijalankan secara beriringan melalui penguatan tata kelola desa dan pelibatan aktif masyarakat.

Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan Ekspos Program SIGAP di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bertema “Simpul Hijau: Merayakan Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Desa/Kampung” yang berlangsung di Yogyakarta, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang berbagi capaian, tantangan, dan pembelajaran dari praktik pembangunan hijau berbasis desa yang dijalankan di empat kabupaten: Bulungan, Berau, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu. Beragam praktik tersebut bertumpu pada pendekatan pemberdayaan desa yang dikenal dengan nama SIGAP

SIGAP atau Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan merupakan pendekatan pemberdayaan desa yang dikembangkan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) sejak tahun 2010. Pendekatan ini dijalankan bersama pemerintah daerah dan mitra pembangunan seperti Yayasan IRE Flamma Yogyakarta, Yayasan Sanggar Inovasi Desa Yogyakarta, Yayasan NASTARI Bogor, Yayasan PIONIR Bulungan, Yayasan BIKAL Bontang, dan Gerbangmas Mahakam Ulu.

SIGAP menitikberatkan pada penguatan tata kelola desa, kepastian hak dan akses kelola sumber daya alam — termasuk melalui skema Perhutanan Sosial — serta pengembangan penghidupan berkelanjutan berbasis potensi lokal.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, yang hadir dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa praktik pembangunan berbasis desa di Kaltim dan Kaltara memperlihatkan arah perhutanan sosial yang ideal. “Akses kelola hutan harus dibangun bersama tata kelola desa yang kuat. Ketika desa didampingi untuk merencanakan dan mengelola sumber daya alamnya, perhutanan sosial dapat menjadi instrumen nyata bagi perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Perjalanan SIGAP di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Pendekatan SIGAP pertama kali diperkenalkan pada 2010 di  di dua desa/kampung di wilayah pinggir hutan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pada 2018, praktik ini  diperluas melalui inisiatif SIGAP Sejahtera yang menjangkau seluruh kampung di kabupaten tersebut. Pendampingan dilakukan untuk memperkuat perencanaan pembangunan kampung, mengembangkan ekonomi lokal, serta mendorong integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan desa.

Pada 2022, SIGAP direplikasi di  Kutai Timur,Kalimantan Timur dan Bulungan,Kalimantan Utara. Di Kutai Timur, pendekatan SIGAP berkembang dari pendampingan desa menjadi skala lanskap melalui kerangka Integrated Area Development. Sementara di Bulungan, internalisasi pembangunan hijau didorong hingga ke dokumen perencanaan daerah dan desa, termasuk RPJMD dan RPJM Desa Hijau. Secara umum, SIGAP telah diimplementasikan di 100 desa/kampung di Kabupaten Berau, 16 desa di Kutai Timur, 18 desa di Kabupaten Bulungan dengan target total 74 desa, dan 8 kampung di Mahakam Ulu dengan target 23 kampung. Adapun replikasi juga telah dilakukan di Provinsi Riau, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Bupati Bulungan, Syarwani, menyampaikan bahwa pendampingan desa berbasis SIGAP membantu pemerintah daerah menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. “Bagi kami di Bulungan, menjaga hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah dua agenda yang harus berjalan bersama. Pendekatan SIGAP membantu desa menyusun perencanaan yang lebih kuat, sekaligus mendukung kebijakan daerah seperti pembangunan hijau dan perhutanan sosial,” kata Syarwani.

Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, juga, menekankan peran  SIGAP, dalam mendampingi masyarakat sekitar hutan untuk menekan laju deforestasi. Pendampingan dilakukan melalui tata kelola hutan berkelanjutan, perencanaan tata guna lahan, dan pengembangan komoditas masyarakat. “Pemerintah daerah juga didampingi untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung pengelolaan kawasan berkelanjutan dan penerapan prinsip-prinsip perlindungan keanekaragaman hayati,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas juga menyampaikan bahwa kehadiran Akademi Kampung SIGAP (AKS) menjadi salah satu contoh konkret bagaimana proses pembelajaran sosial dapat berlangsung secara partisipatif dan berkelanjutan. “AKS bukan sekadar program pelatihan, melainkan ruang belajar bersama yang mempertemukan pengalaman, gagasan, dan praktik baik antar kampung agar membuka jalan bagi lahirnya kepemimpinan kampung yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada masa depan”, jelas Juniarsih.

Replikasi SIGAP hingga ke Tingkat Nasional

Acara yang mendatangkan berbagai pemangku kepentingan itu, dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Abdul Haris. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat di desa sekitar kawasan hutan menjadi kunci kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan.. ‘’Kita berharap program-program pemberdayaan masyarakat bersinergi dengan satu tujuan, yakni memastikan kesejahteraan masyarakat yang menjaga kelestarian alam’’.

Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi, menilaipraktik pembangunan hijau yang tumbuh dari desa-desa di Kalimantan penting untuk diperhatikan dalam perumusan kebijakan nasional. “Apa yang kita lihat di Kaltim dan Kaltara menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan  sekadar wacana. Ketika desa diperkuat dan pemerintah daerah memberi ruang, desa mampu menjadi motor pembangunan hijau.,” ujar Jayadi.

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDT, Nugroho Setijo Nagoro, menambahkan bahwa, konektivitas wilayah dan pemerataan infrastruktur dasar dan digital masih menjadi salah satu tantangan dalampengelolaan sumber daya alam dan hilirisasi komoditas berbasis hutan. “Dengan ketersediaan layanan dasar dan infrastruktur yang memadai, potensi SDA desa/kampung dapat dikelola secara optimal oleh masyarakat. Pendekatan berbasis potensi dan pelibatan masyarakat seperti SIGAP  diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan desa- di kawasan hutan”, ujarnya

Pandangan serupa disampaikan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada sekaligus anggota Panel Ahli IRE, Arie Sujito. Menurutnya, SIGAP menempatkan warga sebagai subjek perubahan dalam pembangunan berkelanjutan. “ Pembangunan bukan hanya  soal indikator, tetapi juga proses sosial. Ketika masyarakat dilibatkan sebagai pelaku utama, perubahan ekologis dan sosial bisa berjalan bersamaan,” tutur Arie.

Sementara itu, Direktur Program Terestrial YKAN Ruslandi menambahkan, bahwa salah satu kunci keberhasilan SIGAP adalah peran para pendamping di desa/kampung.. “Pendamping bekerja bersama warga desa untuk merumuskan mimpi, mengenali potensi alam dan sosial, serta mengawal perubahan secara nyata. Mereka bukan sekadar fasilitator program, tetapi juga agen perubahan di tingkat tapak,” ujarnya.

Berkaca pada keberhasilan tersebut, Ruslandi berharap praktik-praktik baik ini tidak berhenti hanya sebagai inisiatif lokal. Menurutnya, perlu ada integrasi ke dalam kebijakan nasional agar perubahan dapat terjadi lebih luas dan berkelanjutan. “Pendekatan SIGAP sangat mungkin diterapkan di Sumatera, di Papua atau daerah-daerah lain. Dengan begitu, harapannya, laju deforestasi bisa terjaga dan masyarakat hidup sejahtera,” pungkasnya.(red)

Scroll to Top