JAKARTA, MP – Komite Hukum Futsal Indonesia (FFI) menegaskan bahwa setiap aspirasi anggota, termasuk wacana penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB), harus disampaikan melalui mekanisme organisasi yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Penegasan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya wacana KLB di lingkungan FFI. Komite Hukum mengingatkan bahwa FFI merupakan organisasi independen yang memiliki aturan internal berdasarkan AD/ART yang disahkan bersama oleh anggota dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026.
Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto, mengatakan AD/ART merupakan kesepakatan seluruh anggota sehingga setiap pihak wajib menghormati dan menjalankan aturan tersebut.
“AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama,” Deny Susanto dalam keterangan persnya.
Terkait mekanisme KLB, Komite Hukum menjelaskan bahwa penyelenggaraannya diatur dalam ART Pasal 31 ayat (2) huruf c. KLB dapat dilaksanakan atas permintaan Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif atau berdasarkan permintaan tertulis sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota FFI yang memiliki hak suara.
Anggota yang memiliki hak suara meliputi Asosiasi Futsal Provinsi dan Klub Futsal Profesional yang memenuhi ketentuan AD/ART. Permintaan KLB harus disampaikan secara tertulis kepada FFI, ditandatangani pejabat berwenang, serta mencantumkan agenda sesuai kewenangan KLB untuk selanjutnya diverifikasi oleh federasi.
“Kami menghormati setiap aspirasi anggota. Kami mengajak seluruh pihak menyampaikannya melalui jalur organisasi yang sah dan menghindari cara-cara inkonstitusional di luar mekanisme AD/ART, demi menjaga ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional,” Deny Susanto menegaskan.
FFI merupakan organisasi yang menaungi pengelolaan futsal Indonesia, mulai dari pembinaan tim nasional, penyelenggaraan kompetisi, hingga pengembangan futsal di seluruh provinsi.(**)
