SAMARINDA, MP – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menekankan pentingnya penggunaan data tunggal oleh seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat membacakan sambutan Gubernur Kaltim pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (28/10/2026).
Sri Wahyuni menegaskan, data menjadi landasan utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanganan kemiskinan. Karena itu, Dinas Sosial selaku sektor utama diminta terus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait, termasuk Kementerian Sosial, dalam pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kita berharap semua pihak yang terkait dengan kegiatan penanganan kemiskinan itu menggunakan data yang sama. Saya berharap kita tidak keluar dari data yang sudah ada untuk soal pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Selain memastikan keseragaman data, Sri Wahyuni menekankan pentingnya evaluasi terhadap berbagai intervensi yang telah dilaksanakan. Alokasi anggaran yang direncanakan Bappeda harus diterjemahkan secara konkret ke dalam rencana kerja masing-masing perangkat daerah.
Ia juga meminta seluruh intervensi bagi penduduk miskin dicatat dalam dasbor Satu Data agar pelaksanaan program dan perkembangannya dapat dipantau secara berkala.
“Nanti dilaporkan saja ada tidak perangkat daerah yang mengabaikan data itu,” tegasnya.
Terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan sosial, Sri Wahyuni menyebutkan bahwa Kalimantan Timur saat ini menempati peringkat keempat dalam penyelenggaraan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Meski demikian, penyajian data layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) perlu dievaluasi, termasuk metode penghitungan capaian pelayanan di dalam maupun di luar panti.
Ia turut mengingatkan potensi munculnya persoalan sosial akibat arus pencari kerja ke Kalimantan Timur seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).(**)
