BONTANG, MANDAUPOST – Pemkot Bontang kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pilar demokrasi di tingkat lokal. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), bantuan keuangan senilai total Rp735,88 juta disalurkan kepada partai-partai politik (parpol) dalam sebuah acara di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (17/9).
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, yang hadir langsung untuk menyerahkan bantuan tersebut, memberikan pesan mendalam kepada para perwakilan parpol. Menurutnya, bantuan yang bersumber dari APBD ini bukan sekadar dana operasional, melainkan sebuah amanah besar untuk mencerdaskan masyarakat secara politik.
“Partai politik memiliki peran penting sebagai penghubung aspirasi rakyat sekaligus motor penggerak pendidikan politik di masyarakat. Mari kita manfaatkan bantuan ini secara bertanggung jawab demi memperkuat demokrasi dan mendukung pembangunan Kota Bontang,” ujar Wawali Agus Haris.
Ia menekankan bahwa 60 persen dari dana tersebut wajib dialokasikan untuk program pendidikan politik bagi warga, sementara 40 persen sisanya untuk operasional sekretariat. Pemerintah Kota menaruh harapan besar agar parpol dapat menjadi mitra aktif dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menyampaikan capaian positif di bidang sosial ekonomi. Data kemiskinan berhasil diverifikasi dan menunjukkan penurunan signifikan, begitu pula dengan angka pencari kerja yang berkurang berkat program penempatan yang lebih terarah.
Kepala Badan Kesbangpol, Deddy Haryanto, melaporkan bahwa penyaluran dana ini telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan besarannya ditentukan berdasarkan perolehan suara sah pada pemilu sebelumnya.
Ia juga mengingatkan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan parpol Bontang tahun sebelumnya diapresiasi oleh BPK sebagai yang terbaik se-Kalimantan Timur, sebuah prestasi yang diharapkan dapat dipertahankan. Acara yang diawali dengan lantunan Pancasila bersama ini menjadi simbol harapan agar sinergi antara pemerintah dan partai politik terus terjalin.
Dengan pengelolaan dana yang transparan dan fokus pada pemberdayaan masyarakat, diharapkan demokrasi di Kota Bontang semakin matang dan mampu menopang pembangunan yang inklusif untuk semua.(**)
