BONTANG, MANDAUPOST – Pemerintah Kota Bontang kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Atas komitmennya dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, Kota Bontang berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas keberhasilannya membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh kelurahan. Penghargaan tersebut diserahkan secara resmi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, pada hari Rabu (17/9).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menerima langsung penghargaan bergengsi ini sebagai pengakuan atas pencapaian Kota Taman yang telah berhasil mendirikan Posbakum di 15 kelurahan yang ada di wilayahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bontang, Andi Kurniawansah, yang turut hadir mendampingi, memberikan keterangan. Ia menyatakan rasa syukurnya dan menyebut pencapaian ini sebagai hasil kerja kolektif.
“Alhamdulillah, penghargaan ini adalah buah dari kerja keras kita bersama. Ini bukan tujuan akhir, melainkan sebuah amanah dan motivasi bagi kami untuk terus memastikan bahwa setiap warga Bontang, tanpa terkecuali, mendapatkan akses yang mudah terhadap bantuan hukum,” ujar Andi Kurniawansah.
Ia menambahkan bahwa keberadaan Posbakum di setiap kelurahan merupakan langkah strategis pemerintah dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
Dengan adanya Posbakum, warga diharapkan tidak lagi merasa ragu atau kesulitan saat menghadapi persoalan hukum, karena dapat berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan awal secara gratis.
“Ini adalah langkah awal kita dalam membangun masyarakat Bontang yang cerdas dan sadar hukum. Kami ingin memastikan tidak ada lagi warga yang hak-haknya terabaikan karena ketidaktahuan. Pemerintah hadir untuk melayani hingga ke tingkat paling dasar,” tegasnya.
Pihak Kanwil Kementerian Hukum Kaltim turut mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan oleh Pemkot Bontang, dan berharap pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur untuk mereplikasi program serupa guna menjamin akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.(**)
