JAKARTA, MP – Obligasi daerah bisa menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan nasional di daerah.
Hal itu ditegaskan Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud saat menjadi pembicara dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Kamis, 19 November 2026.
“Dengan catatan sepanjang dipersiapkan secara matang dan dikelola benar-benar dengan prinsip kehati-hatian, disiplin dan akuntabilitas,” tegasnya.
Namun demikian, lanjut Gubernur, obligasi daerah harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan, juga lembaga legislatif masing-masing,baik provinsi maupun kabupaten dan kota, serta memperoleh pertimbangan dari Kemendagri.
“Sebab kalau semua pintunya tidak dibuka, ya gak ada gunanya semua ini,” tegasnya lagi.
Gubernur Rudy menjelaskan kondisi Kalimantan Timur yang saat ini masih menjadi daerah kaya dan berlimpah sumber daya alam di Indonesia.
“Kedepan kita mendorong potensi ekonomi besar ini guna menjadi kekiatan fiskal daerah dan mendorong peningkatan investasi untuk kesejahteraan masyarakat Benua Etam bahkan Indonesia,” bebernya.
Gubernur kembali mengatakan Obligasi Daerah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, sekaligus instrumen investasi publik.
“Obligasi daerah ini menjadi terobosan, inovasi yang luar biasa. Dimana APBN kita untuk membangun seluruh daerah tidak memungkinkan, sehingga obligasi daerah arau surat berharga ini sebagai pengakuan utang yang diterbitkan pemerintah daerahdan dijualkepada masyarakat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan yang positif,” ungkapnya.
Selian Gubernur Rudy Mas’ud, diskusi publik hari kedua di sesi ketiga sarasehan yang digelar Fraksi Partai Golkar DPRRI menghadirkan narasumber dari Kemenkeu, Kemendagri dan pejabat instansi vertikal/kementerian/lembaga.(yans/mhl/adpimprovkaltim)





