TANJUNG SELOR, MP – Bupati, Syarwani, S.Pd, M.Si membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) dirangkai Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bulungan di Hotel Crown, Tanjung Selor pada Rabu (18/11).
Kegiatan mengusung tema ”Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Paska Terbitnya PP 28 Tahun 2025 melalui Penguatan Kolaborasi dan Partisipasi Publik”.
Bupati memaparkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini menjadi penyempurnaan sekaligus pengganti dari ketentuan sebelumnya, yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021, yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
Kehadiran PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi pedoman dalam mempercepat proses pelayanan dan akselerasi perizinan berusaha. Di sisi lain, Pemkab juga perlu terus mendorong sosialisasi agar ketentuan-ketentuan yang baru dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pihak.
”Kita perlu memahami bahwa regulasi ini masih relatif baru diterapkan. Berbagai persyaratan dan mekanisme yang harus dipenuhi tentu memerlukan penyesuaian, baik dari pemerintah daerah maupun dari para pelaku usaha. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama, yang harus kita fasilitasi secara maksimal, khususnya dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terkait proses perizinan,” ujar Bupati. Dipaparkan, beberapa perubahan mendasar dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 dibandingkan dengan PP Nomor 5 Tahun 2021.
Pertama, integrasi sistem kementerian dan lembaga dalam pelayanan perizinan yang terpusat melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) sebagai pintu utama atau front end tunggal.
Kedua, adanya pengaturan Service Level Agreement (SLA), yaitu kejelasan jangka waktu pelayanan dan penerbitan perizinan. Apabila instansi terkait tidak memberikan respons dalam batas waktu yang ditentukan, terdapat mekanisme yang mengatur proses verifikasi secara otomatis dalam sistem OSS.
Ketiga, terdapat ketentuan mengenai larangan bagi pemerintah daerah untuk menambahkan persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam regulasi perizinan berusaha berbasis risiko.
Selain itu, terdapat sektor-sektor baru yang turut diakomodasi dalam regulasi ini, di antaranya ekonomi kreatif, geospasial, ketenagakerjaan, koperasi, penanaman modal, sistem elektronik, dan lingkungan hidup.
Ada beberapa persyaratan mendasar yang harus dipenuhi sebelum perizinan berusaha dapat diterbitkan. Di antaranya adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR, persetujuan lingkungan, baik dalam bentuk SPPL, UKL-UPL maupun AMDAL sesuai dengan tingkat dampak kegiatan usaha, serta persyaratan teknis bangunan melalui PBG dan SLF atau Sertifikat Laik Fungsi.
Hal-hal ini menurut Bupati perlu dicermati bersama, terutama dalam memfasilitasi berbagai sektor usaha, termasuk lembaga sosial, yayasan, lembaga pendidikan, maupun lembaga keagamaan yang juga membutuhkan dukungan dan pelayanan perizinan dari pemerintah daerah.
Dalam hal tertentu, terdapat pengecualian maupun mekanisme khusus yang perlu dipahami sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, secara prinsip, persyaratan yang berkaitan dengan bangunan dan lingkungan tetap harus menjadi perhatian.
Bupati menyampaikan kondisi di lapangan secara terbuka. Tidak sedikit bangunan yang sudah berdiri, kegiatan usaha yang sudah berjalan, bahkan fasilitas pendidikan yang sudah beroperasi, tetapi kemudian baru mengurus PBG, SLF, maupun persetujuan lingkungan.
”Ini merupakan fakta yang kita hadapi. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi forum konsultasi publik ini, karena kita perlu mencari solusi bersama dengan tetap berpedoman pada PP Nomor 28 Tahun 2025, sekaligus mempertimbangkan kondisi eksisting dari berbagai sektor usaha yang sebelumnya telah memperoleh perizinan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021,” imbuhnya. Dilanjutkan, di Bulungan terdapat kurang lebih 21 izin perkebunan dengan luas mencapai lebih dari 100.000 hektare dalam bentuk IUP (Izin Usaha Perkebunan).
Sementara itu, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha perkebunan, termasuk penyesuaian status perizinan menuju Hak Guna Usaha atau HGU.
Namun, belum seluruh IUP yang telah diterbitkan beralih menjadi HGU. Kondisi ini tentu menuntut adanya penyesuaian dan percepatan dari para pelaku usaha, sekaligus membutuhkan fasilitasi dan pendampingan dari pemerintah agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik.
Di sisi lain, Kabupaten Bulungan memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Ruang. Kondisi tersebut menuntut setiap pelaku usaha yang ingin melakukan penyesuaian atau mengajukan KKPR agar mengacu pada ketentuan tata ruang yang berlaku.
”Jika kegiatan usaha yang diajukan tidak terakomodasi dalam tata ruang, tentu akan menjadi kendala dalam penerbitan KKPR maupun perizinan berikutnya.,” tandasnya.
Dalam konteks perubahan tata ruang Provinsi Kalimantan Utara, Pemkab pun telah mengusulkan sejumlah kepentingan Kabupaten Bulungan agar dapat diakomodasi dalam penyesuaian tata ruang provinsi.
”Saya ingin memberikan contoh konkret yang kita hadapi hari ini, khususnya terkait kegiatan pertambangan galian C dan upaya mendorong pertambangan rakyat.
Bagaimana kita dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan pertambangan rakyat apabila kawasan tersebut belum terakomodasi dalam tata ruang? Tentu KKPR atau PKKPR tidak dapat diterbitkan apabila kegiatan yang dimohonkan tidak sesuai dengan peruntukan ruang,” sebutnya.
Bupati pun meminta perangkat daerah teknis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum melalui bidang tata ruang, untuk mengidentifikasi dan mendorong usulan-usulan terkait potensi Kabupaten Bulungan yang dapat diakomodasi, termasuk potensi kegiatan galian C, agar dapat dimaksimalkan sesuai ketentuan.
”Karena itu, saya berharap forum konsultasi publik ini benar-benar menjadi ruang untuk mendengarkan masukan dari para pelaku usaha dan mitra pembangunan daerah. Kita perlu mencari tahu bagaimana langkah penyesuaian yang harus dilakukan terhadap kondisi regulasi dan tata ruang yang ada saat ini,” pesan Bupati.
Diingatkan, Pemkab harus berhati-hati dalam menetapkan PKKPR yang tidak sesuai dengan tata ruang, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan menghambat penerbitan perizinan selanjutnya.
”Saya ingin mengingatkan kepada para pelaku usaha yang hendak mengajukan PKKPR, agar terlebih dahulu memastikan informasi kesesuaian ruang melalui Dinas Pekerjaan Umum, khususnya bidang tata ruang. Langkah ini penting agar pengajuan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan peruntukan ruang dan tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perizinan,” ucap Bupati.
Hal ini bukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga untuk menjaga kepentingan daerah dan memastikan investasi yang masuk ke Kabupaten Bulungan berjalan sesuai ketentuan.
Bupati menegaskan, bahwa bagi pemerintah daerah, kehadiran investasi sangat penting. Investasi merupakan salah satu motor penggerak perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membantu mengatasi berbagai persoalan pembangunan. Disebutkan, realisasi investasi di Bulungan pada triwulan ketiga 2026 mencapai kurang lebih 97 persen, dengan nilai sekitar Rp13 triliun. Ini tentu merupakan capaian yang patut disyukuri. Namun, investasi bukan hanya soal angka. Pemkab ingin memastikan bahwa kehadiran investasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bulungan.
”Sebagai contoh, apabila 21 perusahaan perkebunan mampu menyerap rata-rata 500 tenaga kerja saja, maka tentu jumlah lapangan kerja yang tercipta akan sangat besar. Ini merupakan peluang yang harus kita jaga bersama. Karena itu, kita membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan agar investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulungan dapat terus berjalan, berkembang, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” harap Bupati.





