BALIKPAPAN, MP – Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud memberikan apresiasi tinggi atas ilmu yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Prof (HC) Dr R Narendra Jatna dalam Sosialisasi tentang Penerapan Prinsip Business Judgement Rule (BJR) sebagai Mitigasi Risiko Hukum Pidana dalam Pengambilan Keputusan oleh Perusahaan (Perusda/BUMN) melalui Bedah Buku di Pendopo Lamin Etam, Selasa 17 November 2026.
“Apresiasi luar biasa kepada Pak Jamdatun yang menulis secara kaffah, secara lengkap tentang BJR ini,” kata Gubernur Gubernur Rudy Mas’ud usai menghadiri sosialisasi dan bedah buku tersebut.
BJR ini penting bagi para direksi perusahaan daerah atau BUMD, termasuk para pemegang saham terbesarnya. Pasalnya, buku ini memberikan wawasan luas tentang mitigasi risiko hukum pidana dalam pengambilan keputusan bisnis oleh direksi perusda.
Buku ini memberi banyak masukan luar biasa agar setiap pengambilan keputusan bisnis di perusahaan-perusahaan daerah dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari.
“Ini jimat untuk mitigasi risiko hukum pidana dalam pengambilan keputusan bisnis perusda. Ilmu ini wajib diketahui pimpinan perusda. komisaris, pemegang saham, apalagi kepala daerah. Wajib tahu jimat ini. Caranya, baca buku BJR ini,” tegas Gubernur.
Soal ‘jimat’ ini sebelumnya dijelaskan Jamdatun Prof Narendra Jatna. Dalam buku yang ditulisnya bersama Rudi Pradisetia Sudirdja berjudul “Business Judgement Rule” setebal 258 halaman.
Pada pokoknya BJR memberikan perlindungan terhadap setiap keputusan bisnis.
“Asalkan, diambil secara jujur, dilakukan secara hati-hati, berdasarkan informasi yang cukup, tanpa benturan kepentingan dan ditujukan untuk kepentingan perusahaan,” jelas Jamdatun Narendra Jatna.
Jimat lainnya adalah dokumentasi. Menurut Jamdatun Narendra Jatna, dokumentasi adalah pertahanan terbaik.
“Keputusan yang baik harus meninggalkan jejak. Dokumentasi sejak awal. Latar belakang dan tujuan, dasar kewenangan, studi kelayakan/due diligence, analisis risiko, pendapat hukum, notulensi dan pertimbangan rapat, deklarasi benturan kepentingan, persetujuan organ, pelaksanaan dan pemantauan,





