SEBAKUNG ATULAI, MP — PT Adindo Hutani Lestari menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Aula Kantor Camat Sembakung Atulai pada Selasa. Senin (10/11/2026)
Kegiatan tersebut dihadiri Camat Sembakung Atulai beserta staf ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Lembaga Adat Desa, Polsek Sembakung, Babinsa Sembakung, Manajemen PT. Adindo, perwakilan BPBD kab. Nunukan, Ketua PKK kecamatan Sembakung Atulai, serta masyarakat Setempat. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Camat Sembakung Atulai, Supardi. S. Sos
Dalam sambutannya, Camat Sembakung Atulai, Supardi. S. Sos menyampaikan harapannya agar seluruh peserta dapat memahami dengan baik hal-hal terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
“Saya berharap seluruh masyarakat dapat memahami dengan baik hal-hal terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kesadaran kita sangat penting untuk mengetahui dampak buruk yang ditimbulkan akibat kebakaran,” ujar Supardi.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan pentingnya kerja sama antar pihak. “Kita perlu memperkuat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam penanganan Karhutla. Kesiapsiagaan sejak dini harus terus kita tingkatkan, mengingat sarana pemadam kebakaran di wilayah kita masih sangat terbatas dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, peran pemerintahan desa sangat vital dalam mengawasi dan mencegah terjadinya kebakaran,” imbuhnya.
Selanjutnya Perwakilan Manajemen PT Adindo Hutani Lestari, Wisnu juga menjelaskan bahwa pihaknya membagi kawasan hutan menjadi dua klasifikasi utama, yaitu kawasan lahan gambut yang sifatnya sulit dipadamkan saat terbakar, dan kawasan lahan kering yang berpotensi menjadi titik awal terjadinya kebakaran.
“Pencegahan jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan memadamkan api yang sudah berkobar, karena membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang sangat besar. Pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak diperbolehkan, karena aturannya sudah jelas dan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya,” tegas Wisnu.
Berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait pembakaran hutan dan lahan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam aturan tersebut, Pasal 69 Ayat (1) huruf h secara tegas melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Sementara pada Pasal 108 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan diancam pidana penjara selama 3 sampai 10 tahun dan denda mulai dari Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.
Kegiatan kemudian berlanjut pada sesi tanya jawab dan diskusi terbuka. Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa Saduman, Marson, selaku peserta undangan menyampaikan usulannya.
“Kami memohon agar pemerintah dan pihak PT Adindo dapat menyiapkan alat bantu bagi masyarakat saat membuka lahan untuk berladang maupun berkebun. Selama ini kebiasaan masyarakat kita secara turun-temurun adalah membakar lahan setelah dirintis agar menjadi bersih. Jika tersedia alat yang memadai, kami yakin masyarakat tidak lagi membakar lahan pribadi mereka,” ungkap Marson.
Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan, serta mengetahui konsekuensi hukum yang berlaku. Dengan adanya kesepahaman dan dukungan alat yang memadai, diharapkan ke depan tidak ada lagi yang membuka lahan dengan cara dibakar di wilayah Sembakung Atulai, sehingga kelestarian alam dapat terjaga demi kesejahteraan masyarakat bersama.





