JAKARTA, MP – Rapat koordinasi tentang pengelolaan dan penanganan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah agar pengelolaannya berjalan dengan baik dan sukses.
Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan penanganan perubahan iklim di Kaltim mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Bahkan, Kaltim dinilai berpeluang menjadi percontohan dalam pengelolaan tersebut karena berhasil mengelola program Forest Carbon Partnership Facility–Carbon Fund (FCPF-CF).
“Kaltim mengapresiasi pelaksanaan rakor ini. Apalagi, pemerintah pusat mengapresiasi keberhasilan Kaltim dalam mengelola program FCPF-CF untuk mendukung penanganan perubahan iklim,” ucap Sekda Sri saat menghadiri Rakor Penanganan BLUD di Jakarta, Senin (26/10/2026).
“Bahkan, Kaltim diyakini bisa menjadi percontohan dalam pengelolaan UPTD dan BLUD untuk penanganan perubahan iklim di daerah,” jelas Sri.
Selanjutnya, Sri mengatakan bahwa Kaltim memang belum memiliki laboratorium lingkungan. Namun, Pemprov Kaltim telah memiliki Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang juga dapat mendukung pengujian lingkungan, misalnya terkait pencemaran air.
Untuk itu, Kaltim ke depan akan tetap mempertahankan pengelolaan UPTD Labkesda, sekaligus mengembangkan programnya untuk mendukung penanganan masalah lingkungan.
“Kita yakin ini menjadi gagasan yang bagus dalam tata kelola BLUD sekolah dan UPTD terkait pengelolaan laboratorium lingkungan,” jelasnya.
Rakor tersebut digelar oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka membahas pengelolaan BLUD pada satuan pendidikan dan UPTD laboratorium lingkungan.
Hadir mendampingi Sekda Sri, Kepala Bappeda Kaltim H Muhaimin, Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir, Kepala DLH Kaltim Joko Istanto, Kepala Dishut Kaltim Doni Fahroni, dan Kabid. Pembinaan SMK Disdikbud Kaltim Muchamad Awaludin. (jay/her/adpimprovkaltim)
