TANJUNG SELOR, MP – Hasil pemetaan Pemkab terhadap kebutuhan guru di Bulungan mencapai sekitar 588 orang. Bupati, Syarwani, S.Pd, M.Si didampingi Sekretaris Daerah, Risdianto, S.Pi, M.Si beserta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta perangkat daerah terkait membahas strategi pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik tersebut di Aula Disdikbud Bulungan pada Rabu (23/9).
Kegiatan bertujuan memperkuat kebijakan pemenuhan tenaga pendidik agar dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan jenjang, mata pelajaran serta karakteristik satuan pendidikan. Termasuk kondisi geografis khususnya di wilayah hulu Sungai Kayan.
Bupati dalam arahannya menekankan pentingnya rekonsiliasi data antara Disdikbud dan BKPSDM agar jumlah tenaga PPPK maupun guru eksisting benar-benar akurat. Data yang presisi menjadi dasar utama Pemkab Bulungan dalam mengusulkan formasi ke pemerintah pusat.
Bupati juga menjelaskan bahwa ke depan, pemenuhan kebutuhan guru di daerah akan diarahkan melalui jalur seleksi CPNS sesuai ketentuan pemerintah pusat, bukan lagi melalui rekrutmen PPPK.
“Apapun pola yang diterapkan nanti untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, kita pastikan bermuara pada mekanisme tes CPNS. Pemkab Bulungan terus memetakan kebutuhan riil di lapangan, terutama untuk formasi vital seperti guru agama,” ujar Bupati.
Selain isu guru mata pelajaran, rapat tersebut turut mencermati tantangan lain, seperti jajaran tenaga Tata Usaha (TU), gelombang guru yang memasuki masa pensiun, hingga penyesuaian porsi belanja pegawai dalam APBD agar tetap proporsional.
Meski masih dihadapkan pada keterbatasan jumlah personel dan aturan dari pusat, Bupati menginstruksikan Disdikbud untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar di sekolah tidak terganggu.
“Saya berpesan kepada Disdikbud, di tengah berbagai dinamika yang ada di sekolah maupun kecamatan, pastikan proses belajar-mengajar tetap berjalan optimal dengan memaksimalkan potensi tenaga yang ada, sambil kita menunggu regulasi terbaru dari pemerintah pusat,” pesannya.(**)
