BULUNGAN, MANDAUPOST – DPRD Kabupaten Bulungan menggelar Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Sidang Datu Adil, Senin (6/4). Rapat tersebut membahas pandangan umum fraksi terhadap tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan pemerintah daerah.
Sejumlah fraksi menyampaikan dukungan sekaligus catatan strategis terhadap raperda yang dinilai penting bagi pembangunan daerah, mulai dari pengelolaan lingkungan, reformasi birokrasi, hingga penguatan riset dan inovasi.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Fraksi NasDem-PKS, dengan ini mendukung transformasi hutan kota menjadi Kebun Raya Bundayati sebagai pusat konservasi ex-situ sekaligus destinasi wisata. Menurut fraksi tersebut, langkah ini dinilai memperkuat identitas Kabupaten Bulungan sebagai daerah yang peduli terhadap kelestarian hayati serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.
Selain itu, fraksi ini juga menyoroti perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Fraksi NasDem-PKS menilai masih terjadi tumpang tindih fungsi antarinstansi yang berdampak pada lambatnya pelayanan publik. Fraksi ini menekankan pentingnya penataan organisasi berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
Tidak hanya itu, mereka juga mengkritisi belum optimalnya pemanfaatan hasil riset daerah. Mereka beranggapan banyak hasil riset yang hanya menjadi dokumen tanpa implementasi nyata. Maka Fraksi NasDem-PKS mendorong agar riset benar-benar menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan.
Fraksi Golkar turut mendukung pembentukan Perda Kebun Raya Bundayati sebagai landasan hukum pengelolaan kawasan yang profesional dan berkelanjutan. Golkar juga menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penataan perangkat daerah.
Di sisi lain, Golkar menilai riset dan inovasi merupakan instrumen penting dalam percepatan pembangunan daerah. Fraksi Golkar menyarankan bahwa perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Mereka juga menyoroti pentingnya pemberian insentif investasi pada sektor strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Fraksi Gerindra mengapresiasi rencana pembentukan kebun raya sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Terkait restrukturisasi perangkat daerah, Gerindra menilai hal tersebut tidak hanya menyangkut struktur organisasi, tetapi juga budaya kerja birokrasi.
Gerindra juga menyatakan persetujuan terhadap perubahan Perda terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna menyesuaikan regulasi serta menghindari kesimpangsiuran informasi di masyarakat.
Fraksi Hanura menyatakan menerima seluruh 7 raperda untuk dibahas lebih lanjut dengan menekankan penyusunan pada prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, menurut fraksi Hanura, raperda terkait kebun raya Bundayati Bulungan perlu kajian lebih dalam dan komprehensif terkait dengan biaya retribusi dan penggunaan parkir serta fasilitas yang ada di dalam kebun raya Bundayati sehingga tidak memberatkan pengunjung
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai pemberian insentif investasi merupakan langkah strategis pemerintah daerah. Mereka juga menyoroti perlunya penguatan regulasi dalam pengelolaan aset daerah yang dinilai belum berjalan optimal.
Terkait perubahan Perda BPD, PDIP menilai langkah tersebut penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Selain itu, PDIP juga menegaskan pentingnya raperda riset dan inovasi sebagai landasan hukum yang kuat dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan tahapan lanjutan dari penyampaian raperda oleh pemerintah daerah.
“Pada hari ini DPRD melaksanakan pandangan umum fraksi. Dari enam fraksi yang telah menyampaikan, terdapat catatan dan pertanyaan. Intinya, raperda ini akan dibahas lebih lanjut sesuai tahapan yang telah dijadwalkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembahasan selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme DPRD dengan melibatkan komisi-komisi terkait.
“Nanti akan dibentuk tim atau alat kelengkapan dewan untuk membahas tujuh raperda ini, hingga menghasilkan rekomendasi dan penetapan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bulungan, Kilat, mengapresiasi masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Ia menegaskan bahwa seluruh saran akan menjadi bahan dalam proses pembahasan berikutnya.
“Ini masih tahapan proses. Semua masukan dari fraksi akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang ada. Kami mengapresiasi pandangan yang telah disampaikan,” katanya.(cda)
